Pilkada Samarinda Bakal Telan Dana Rp56 M, KPU Minta Pendampingan Jaksa
Tahapan Pilkada Kota Samarinda resmi dimulai Sabtu (23/11). Pembiayaan berasal dari dana hibah APBD Kota Samarinda senilai Rp56 miliar.
Tahapan Pilkada Kota Samarinda resmi dimulai Sabtu (23/11). Pembiayaan berasal dari dana hibah APBD Kota Samarinda senilai Rp56 miliar. KPU Kota Samarinda meminta pengawalan jaksa, agar tidak berurusan dengan hukum di kemudian hari.
Dimulainya tahapan Pilkada Kota Samarinda yang akan digelar serentak di tahun 2020 dilakukan di halaman parkir Museum Samarinda, sekaligus kawasan Taman Samarendah, Sabtu (23/11) malam.
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Pesta demokrasi ini melibatkan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
-
Apa definisi dari Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
-
Bagaimana Pilkada 2020 diselenggarakan di tengah pandemi? Pemilihan ini dilakukan di tengah situasi pandemi COVID-19, sehingga dilaksanakan dengan berbagai protokol kesehatan untuk meminimalkan risiko penularan.
-
Kapan Pilkada serentak berikutnya di Indonesia? Indonesia juga kembali akan menggelar pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di tahun 2024. Pilkada 2024 akan dilasanakan ada 27 November 2024 untuk memilih gubernur, wali kota, dan bupati.
-
Apa saja yang dipilih rakyat Indonesia pada Pilkada 2020? Pada Pilkada ini, rakyat Indonesia memilih:Gubernur di 9 provinsiBupati di 224 kabupatenWali kota di 37 kota
-
Kenapa Pilkada tahun 2020 menarik perhatian? Pilkada 2020 menarik perhatian karena dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19. Pilkada di tahun tersebut dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan ketat untuk menjaga keselamatan peserta dan pemilih.
"Anggaran Pilkada, bukan bancakan, bukan untuk hura-hura. Tapi, ini adalah anggaran daerah sebagai presentasi anggaran dari rakyat," kata Ketua KPU Kota Samarinda Firman Hidayat malam itu.
Firman menerangkan, anggaran sebesar itu, digunakan hingga pemungutan suara nanti. "KPU dapatkan dana hibah Rp56 miliar, untuk semua agenda yang akan kami jalankan nanti, sampai pemungutan suara," ujar dia.
Menurut Firman, KPU menargetkan Pilkada Kota Samarinda, menghasilkan kepala daerah sesuai pilihan warga kota Samarinda. "Uang Rp56 miliar itu tidak sedikit. Kami tentu akan pertanggungjawabkan 1 rupiah pun. Kami tidak mau dikemudian hari, berurusan dengan aparat penegak hukum," ungkap Firman.
Ada 1.750 TPS
Di samping itu, pada Pilkada Kota Samarinda kali ini, KPU Kota Samarinda masih mengajukan usulan dana lainnya, untuk menaikkan honor adhoc, yakni mulai PPK hingga PPS, yang bertugas di 1.750 TPS.
"Nilainya mencapai Rp6,9 miliar, dengan acuan Kemenkeu dan Ketua KPU RI. Jadi, kenaikan honor ini mulai dari PPK sampai PPS," sebut Firman.
Firman kembali menegaskan, tidak ingin ke depannya berurusan dengan hukum, terkait penggunaan dana tersebut. "Kami, dalam pengawasan penggunaan anggaran, kami juga akan didampingi kejaksaan," demikian Firman.
(mdk/did)