'Pilpres 2014, rakyat butuh kesejahteraan kongkret bukan janji'
Pemimpin yang hanya menonjolkan kewibawaannya sudah cukup pada masa transisi Reformasi.
Pemilihan presiden (Pilpres) bakal segera digelar. Dua pasang capres-cawapres telah menyerahkan visi misinya dalam memimpin negeri kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Mada Sukmajati menilai, masyarakat saat ini membutuhkan pemimpin yang dapat memberikan kesejahteraan secara kongkret. Sebab, pemimpin yang hanya menonjolkan kewibawaannya sudah cukup pada masa transisi Reformasi.
"Yakni yang memberikan bukti demokrasi substansial dalam bentuk kesejahteraan merata. Bukan hanya janji dan harus bisa direalisasikan. Di era sebelumnya kita memang di masa transisi. Saat itu kita butuh yang berwibawa yang banyak kompromi dan negosiasi. Sekarang itu cukup. Kalau masih terjebak ke situ lagi, ya sudah susah," kata Mada saat dihubungi, Jumat (23/5).
Menurut Mada, karakter pemerintahan yang efektif adalah meliputi penegakan hukum, pemberantasan korupsi, dan pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, sosok capres dan cawapres yang layak dipilih haruslah merupakan pemimpin yang memiliki karakter jujur dan bisa dipercaya.
"Yang jelas pemerintahan efektif dan kuat itu tak berarti harus otoriter. Tapi dipimpin yang bisa memobilisasi dukungan bangsa ke tiga hal itu," tegasnya.
Sebelumnya, Lembaga Indikator Politik Indonesia telah membuat survei mengenai elektabilitas capres pada 20-26 April 2014. Dalam survei itu, ditemukan untuk kriteria jujur, bisa dipercaya dan amanah, 44 persen responden memilih Jokowi dan 30 persen Prabowo.
Jokowi juga unggul sebagai capres dengan kriteria perhatian pada rakyat yaitu 55 persen dan Prabowo 23 persen. Begitu pula kriteria mampu memimpin, Jokowi dipilih 48 persen responden dan Prabowo 28 persen.
Prabowo lebih unggul dengan 51 persen dan Jokowi 29 persen saat ditanya mengenai ketegasan capres. Hal serupa juga terjadi pada kriteria berwibawa Prabowo meraih 52 persen dan Jokowi 37 persen. Untuk kriteria pintar Jokowi mendapat 71 persen dan Prabowo 14 persen.
Baca juga:
Pengamat: Jokowi bisa dipercaya publik karena sederhana
Pengamat: Capres harus memiliki emosi yang stabil
Kesehatan seksual capres akan pengaruhi pola pikir dan emosi
5 Kesamaan pemikiran Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta soal ekonomi
5 Gagasan berdikari ekonomi ala Jokowi-JK
-
Apa yang dibicarakan Prabowo dan Jokowi? Saat itu, mereka berdua membahas tentang masa depan bangsa demi mewujudkan Indonesia emas pada tahun 2045.
-
Kapan Prabowo bertemu Jokowi? Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7) siang.
-
Bagaimana Prabowo bisa menyatu dengan Jokowi? Saat Pilpres 2019 Prabowo merupakan lawan Jokowi, namun setelah Jokowi terpilih menjadi presiden Prabowo pun merapat kedalam kabinet Jokowi.
-
Bagaimana Prabowo dinilai akan meneruskan pemerintahan Jokowi? Sebagai menteri Presiden Jokowi, Prabowo kerap ikut rapat. Sehingga, Prabowo dinilai tinggal meneruskan pemerintahan Presiden Jokowi-Ma'rufA Amin.
-
Bagaimana tanggapan Prabowo atas Jokowi yang memenangkan Pilpres 2014 dan 2019? Prabowo memuji Jokowi sebagai orang yang dua kali mengalahkan dirinya di Pilpres 2014 dan 2019. Ia mengaku tidak masalah karena menghormati siapapun yang menerima mandat rakyat.
-
Apa yang dibahas Prabowo dan Jokowi saat bertemu? Juru Bicara Menteri Pertahanam Dahnil Anzar Simanjuntak menyebut, pertemuan Prabowo dengan Jokowi untuk koordinasi terkait tugas-tugas pemerintahan. "Koordinasi seperti biasa terkait pemerintahan," kata Dahnil saat dikonfirmasi, Senin (8/7). Dia menjelaskan, koordinasi tugas tersebut mencakup Prabowo sebagai Menteri Pertahanan maupun sebagai Presiden terpilih 2024-2029.