Pimpinan DPR Gelar Rapim dan Bamus Terkait RUU TPKS
Hasil dari Rapim dan Bamus hari ini akan dibawa ke rapat paripurna untuk mengesahkan RUU TPKS sebagai inisiatif DPR.
Pimpinan DPR RI akan menggelar Rapat Pimpinan dan rapat Badan Musyawarah (Bamus) untuk menentukan nasib Rancangan Undang-undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), pada hari ini, Kamis (13/1). Ketua DPR Puan Maharani menyebut, Rapim dan Bamus adalah mekanisme wajib sebelum RUU tersebut bisa dibawa ke paripurna.
“Hari Kamis kami pimpinan akan melaukan Rapim dan Bamus. Memang seperti itu mekanismenya, sebelum paripurna kami harus melakukan rapim dan bamus yang diwakili oleh 9 fraksi yang ada di DPR RI,” kata Puan pada Rabu (12/1/2022).
-
Apa yang diharapkan oleh DPR terkait korban pelecehan seksual? Dia juga berharap agar korban berani bersuara saat terjadi pelecehan seksual, termasuk yang terjadi di Sulbar.
-
Bagaimana DPR ingin memastikan kasus pelecehan seksual di Sulbar diselesaikan? Karena kasus ini diduga melibatkan oknum pejabat lembaga daerah, maka saya minta semua pihak, terutama kepolisian, agar berkoordinasi dalam penyelesaian kasus ini. Kita pastikan kasus ini berjalan tanpa adanya intervensi," tuntasnya.
-
Mengapa DPR mendorong pembuatan aturan khusus untuk mencegah pelecehan seksual di lingkungan ASN? Hal ini berkaca dari dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oknum pejabat di Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Barat (Sulbar) terhadap salah seorang pegawai di tempat tersebut.
-
Kenapa TPS di Distrik Naikere rawan diserang KKB? Selain itu, kawasan Distrik Naikere rawan karena menjadi daerah perlintasan kelompok kriminal bersenjata (KKB)," tutur dia seperti dilansir Antara.
-
Apa sanksi yang dijatuhkan DKPP kepada Ketua KPU? Akibat pelanggaran tersebut, DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras dan yang terakhir kepada Hasyim.
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
Hasil dari Rapim dan Bamus hari ini akan dibawa ke rapat paripurna untuk mengesahkan RUU TPKS sebagai inisiatif DPR.
“Insyaallah agenda tersebut akan kami bawa ke Rapur tanggal 18 Januari,” kata dia.
Politikus PDIP itu menyebut perjalanan RUU TPKS menjadi UU masih cukup panjang. Setelah menjadi RUU inisiatif DPR, RUU tersebut masih harus digodok bersama pemerintah dan masyarakat umum.
“Tentu saja prosesnya masih panjang. Setelah itu harus dilakukan pembasan kembali antara DPR dengan pemerintah,” pungkas dia.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut, pihaknya akan menggelar rapim untuk penentuan AKD yang akan menggodok RUU TPKS pada Kamis hari ini.
"Hari Kamis untuk penetapan rapim dan Bamus untuk paripurna, sekaligus menetapkan AKD yang akan membahas RUU TPKS," kata Sufmi Dasco.
Dasco menyatakan belum bisa memastikan AKD mana yang akan membahas RUU TPKS, apakah akan Komisi VIII atau dibuat panitia kerja. Meski demikian, AKD yang akan dipilih barus bisa cepat bekerja dan membahas RUU tersebut.
Reporter: Delvira Hutabarat
Baca juga:
Pembahasan RUU TPKS, Ketua DPR Janji Terima Aspirasi Secara Langsung
Substansi RUU TPKS akan Terbagi Empat Bagian, Ini Tahapannya
Pemerintah Dorong RUU TPKS Disahkan Januari 2022
Ketua DPR Jamin Pembahasan RUU TPKS Libatkan Masyarakat
DPR Sahkan Draf RUU TPKS 18 Januari 2022