Pimpinan DPR sepakati percepatan seleksi komisioner hingga hakim agung
Demi membicarakan penyelesaian sejumlah agenda krusial yang harus segera dilaksanakan oleh Parlemen, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo kembali melakukan pertemuan formal dengan sejumlah pimpinan fraksi dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD).
Demi membicarakan penyelesaian sejumlah agenda krusial yang harus segera dilaksanakan oleh Parlemen, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo kembali melakukan pertemuan formal dengan sejumlah pimpinan fraksi dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD).
Pertemuan informal antara Pimpinan DPR dengan para stakeholder utama Parlemen itu dilaksanakan di Ruang Rapat Pimpinan DPR, Selasa (13/3).
-
Kenapa DPR mengapresiasi kinerja Kejaksaan Agung? Kasus kakap yang telah diungkap pun nggak main-main, luar biasa, berani tangkap sana-sini. Mulai dari Asabri, Duta Palma, hingga yang baru-baru ini soal korupsi timah.
-
Kapan DKPP menjatuhkan sanksi kepada Ketua KPU? DKPP menjelaskan, pelanggaran dilakukan Hasyim terkait pendaftaran pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden pada 25 Oktober 2023.
-
Bagaimana cara DPR mendukung kinerja Kejagung? Lebih lanjut, selaku mitra kerja yang terus memantau dan mendukung Kejagung, Sahroni menyebut Komisi III mengapresiasi setiap peran insan Adhyaksa.
-
Apa sanksi yang dijatuhkan DKPP kepada Ketua KPU? Akibat pelanggaran tersebut, DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras dan yang terakhir kepada Hasyim.
-
Apa yang diputuskan DKPP terkait Ketua KPU Hasyim Asy'ari dan jajarannya? Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran menanggapi soal putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari dan jajaran melanggar kode etik terkait penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming sebagai cawapres.
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
Ada sejumlah isu yang dibahas. Di antaranya pemilihan komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Pemilihan Gubernur Bank Indonesia (BI), Pemilihan Deputi Gubernur BI, Pemilihan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Pemilihan Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial di Mahkamah Agung (MA).
"Saya sudah minta kerjasama dari pimpinan Fraksi, pimpinan komisi dan pimpinan alat kelengkapan dewan lainnya menggerakkan anggotanya di Komisi terkait agar mempercepat proses pemilihan berbagai posisi penting di beberapa lembaga negara," ujar Bamsoet, sapaan akrabnya.
Politikus Partai Golkar itu menjelaskan bahwa prioritas utama adalah pemilihan komisioner KPPU, yang perpanjangan masa tugasnya hanya sampai 27 April. Dia meminta Komisi VI DPR segera melakukan fit and proper test terhadap 18 orang calon komisioner KPPU periode 2017-2022 yang sudah lulus panitia seleksi.
"Perpanjangan waktu dua bulan ini akan digunakan secara maksimal oleh Komisi VI DPR untuk memilih 9 orang komisoner yang akan memimpin KPPU," ujar Bamsoet.
Selain itu, Bamsoet mendorong Komisi XI agar segera melakukan fit and proper test terhadap Perry Warjiyo yang diajukan Presiden Jokowi menjadi Gubernur BI. Sejalan dengan pencalonan Perry Warjiyo sebagai Gubernur BI, Komisi XI juga akan melakukan fit and proper test terhadap tiga calon pengganti di posisi Deputi Gubernur BI.
"Mudah-mudahkan dapat dilaksanakan dalam waktu yang tidak terlalu lama," imbuh Bamsoet.
Komisi XI DPR juga didorong segera memilih anggota BPK pengganti Agus Joko Pramono yang segera habis masa jabatannya. Proses pemilihan diawali dengan pendaftaran dan seleksi administrasi terhadap para calon yang mendaftar.
"Para calon anggota BPK yang sudah lolos seleksi administrasi di Komisi XI, kalau tidak salah 19 kandidat dan selanjutnya akan menjalani fit and proper test. Bagi yang terpilih akan menjabat sebagai anggota BPK periode 2018-2023," ujar Bamsoet.
Di sisi lain, Komisi Yudisial (KY) juga sudah menyerahkan empat nama calon hakim Ad Hoc Hubungan Industrial di MA. Untuk tugas itu, Bamsoet mengatakan proses fit and proper test akan dilakukan Komisi III DPR, di mana dia adalah mantan ketuanya.
Dia menekankan, bahwa semua proses pemilihan itu berlangsung transparan dengan mengedepankan asas profesionalitas dan kredibilitas. Tak perlu menunggu waktu terlalu lama, sehingga tidak terjadi kekosongan pimpinan di berbagai lembaga negara.
"DPR Jaman Now speed kinerjanya harus ngebut. Jangan sampai ada kesan DPR mengulur waktu dan lambat menjalankan tugas. Saya mohon dukungan masyarakat agar DPR dapat menjalankan tugasnya dengan cermat, tepat, dan kilat," pungkasnya.
Baca juga:
Bamsoet: DPR selalu diserang karena hubungan buruk dengan KPK
Ketua DPR ingatkan pemerintah tuntaskan penamaan 4.000 pulau
Tank tenggelam di Purworejo, Ketua DPR minta Komisi I panggil Panglima TNI
Keakraban Ketua DPR dan Ketua KPK usai gelar pertemuan
Bamsoet minta KPK kaji sistem Pemilu langsung karena banyak mudarat