PKB: DPR Bukan Lembaga Stempel
Kekhawatiran itu muncul karena isu ramai-ramai partai nonkoalisi presiden Joko Widodo mendekat ke Istana yang membuat kekritisan DPR pada pemerintah menjadi hilang. Khususnya Gerindra yang kian akrab dengan Jokowi dan partai koalisi Jokowi.
Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid, menegaskan DPR tidak bakal menjadi lembaga stempel presiden. Menurutnya, keputusan harus diambil dengan pemerintah dan DPR secara bersama.
Kekhawatiran itu muncul karena isu ramai-ramai partai nonkoalisi presiden Joko Widodo mendekat ke Istana. Khususnya Gerindra yang kian akrab dengan Jokowi dan partai koalisi Jokowi.
-
Kapan Jokowi memanggil dua menteri PKB tersebut? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.
-
Apa yang dibahas Jokowi saat memanggil dua menteri PKB itu? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024."Kalau yang kita baca ya, pujian presiden terhadap pencapaian PKB dan juga ucapan kekaguman kepada ketua umum kami, Gus Muhaimin, karena dalam situasi pileg PKB justru mengalami kenaikan yang signifikan," kata Maman di gedung DPR, Senayan, Jakarta Senin (18/3).
-
Siapa yang mengapresiasi kolaborasi KPK dan Polri? Terkait kegiatan ini, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni turut mengapresiasi upaya meningkatkan sinergitas KPK dan Polri.
-
Bagaimana hubungan Jokowi dan PDIP merenggang? Diketahui, hubungan Jokowi dengan partai Pimpinan Megawati Soekarnoputri itu merenggang saat keduanya beda pilihan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
-
Kenapa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB dengan tujuan untuk: Membantu masyarakat: Terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak: Dengan memberikan kemudahan, diharapkan semakin banyak wajib pajak yang taat membayar pajak. Mendukung pertumbuhan ekonomi: Keringanan pajak dapat mendorong aktivitas ekonomi dan investasi.
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
"Jangan sampai dong, masa DPR di zaman seperti ini jadi stempel, ya ga lah. Kan semua dibahas bersama dengan pemerintah, itu memang aturannya. Tapi DPR bukan lembaga stempel," ujar Jazilul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (15/10).
Jazilul tidak ambil pusing dengan asumsi check and balance dalam demokrasi hilang jika Gerindra pada akhirnya masuk koalisi. Apalagi Gerindra belum ada kepastian masuk ke dalam koalisi.
"Nah yang paling tidak menyenangkan di demokrasi itu kan tidak ada check and balance. Saya yakin masih ada," kata wakil ketua MPR itu.
Check and balance itu, kata Jazilul, juga bakal dilakukan oleh koalisi. Koalisi akan memberikan kritik yang konstruktif jika tidak benar.
"Bukan mbebek, koalisi tidak sama dengan mbebek. Koalisi itu justru menyamakan posisi bahwa kita bersama-sama menuju yang terbaik.
Formappi menilai bergabungnya Gerindra ke koalisi bisa bikin balik ke zaman orde baru. Menurutnya, DPR bisa jadi stempel demi kepentingan presiden.
"Bagaimana mereka bisa kuat kalau sudah memposisikan diri hampir semuanya menjadi pendukung koalisi pemerintah. Saya sangat khawatir kalau sudah demikian daya kritis mereka akan berkurang, karena semuanya sudah dibicarakan ya, kembali saya khawatir akan kembali ke zaman orde baru. Di mana DPR hanya jadi lembaga stempel yang memberi cap apa yang dimaui oleh Presiden," kata Direktur Eksekutif Formappi, Made Leo Wiratma, kemarin.
Baca juga:
PKB Nilai Safari Prabowo ke Partai Koalisi Jokowi Momentum Rekonsiliasi
PKB ke Gerindra: Datang Belakangan, Dapat Jatah Belakangan
PKB Tolak Amandemen UUD 1945 Secara Menyeluruh
VIDEO: Cak Imin Restui Gerindra Gabung Koalisi Jokowi
Bertemu Cak Imin, Prabowo Merasa Dekat dengan PKB dan NU
Restui Gerindra Gabung Koalisi, Cak Imin Beri Istilah Makmum Masbuq
Prabowo Sambangi Cak Imin di DPP PKB