PKB Jabar Perintahkan Caleg yang Lolos Siapkan LHKPN
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Barat menginstruksikan kepada seluruh caleg yang lolos menuju parlemen segera menyiapkan seluruh dokumen persyaratannya. Salah satunya adalah Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Barat menginstruksikan kepada seluruh caleg yang lolos menuju parlemen segera menyiapkan seluruh dokumen persyaratannya. Salah satunya adalah Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Ketua DPW PKB Jawa Barat Syaiful Huda mengatakan, kader partai yang lolos menjadi anggota legislatif sebanyak 136 orang di tingkat DPRD Kabupaten Kota, sedangkan untuk DPRD Provinsi Jawa Barat tercatat 12 orang. Ia meminta mereka tidak terjebak dalam euforia hingga melupakan hal bersifat administrasi.
-
Kapan Pemilu 2019 diadakan? Pemilu terakhir yang diselenggarakan di Indonesia adalah pemilu 2019. Pemilu 2019 adalah pemilu serentak yang dilakukan untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, dan DPD.
-
Kapan pemilu 2019 dilaksanakan? Pemilu 2019 merupakan pemilihan umum di Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019.
-
Apa saja yang dipilih dalam Pemilu 2019? Pada tanggal 17 April 2019, Indonesia menyelenggarakan Pemilu Serentak yang merupakan pemilihan presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD secara bersamaan.
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
-
Mengapa Pemilu 2019 di sebut Pemilu Serentak? Pemilu Serentak Pertama di Indonesia Dengan adanya pemilu serentak, diharapkan agar proses pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif.
-
Apa yang menjadi fokus utama Pemilu 2019? Pemilu 2019 ini menjadi salah satu pemilu tersukses dalam sejarah Indonesia.Pemilu ini memiliki tingkat partisipasi pemilih yang sangat tinggi. Joko Widodo dan Ma'ruf Amin berhasil memenangkan pemilu.
"Dalam undang-undang disebutkan kalau ada caleg yang tak melaporkan harta kekayaannya langsung didiskualifikasi. Dia tidak boleh dilantik. Jadi kami melakukan bintek (bimbingan teknis) dan datangkan konsultan yang mengetahui caranya untuk menjelaskan kepada mereka," katanya saat ditemui di Hotel Grand Pasundan, Jalan Peta, Kota Bandung, Minggu (20/5)
Pembahasan soal administrasi ini dianggap penting sebagai bentuk antisipasi dari kekhawatiran saat pelaksanaannya terjadi masalah teknis sistem aplikasi. Terlebih, total anggota legislatif di seluruh Indonesia sebanyak 15 ribu orang.
"Kami khawatir nanti sistem aplikasi disiapkan KPK ada gangguan. Karena waktunya mepet, antara tanggal 22 Mei sampai 29 Mei. Pendek banget ini Makanya kami bikin skenario teknis pelaporan LHKPN di jam yang traffic-nya agak longgar, terus kami kasih tahu apa saja yang disiapkan. Jangan sampai ketika akan register, apa yang (harus) diupload belum disiapkan caleg," jelasnya.
Di lain pihak, ia menilai pencapaian PKB di Pemilu 2019 serentak, khususnya di Jawa Barat sangat baik. Indikatornya, ada penambahan kursi untuk DPRD Provinsi Jabar dari tujuh kursi menjadi 12 kursi. Di tingkat kabupaten, total kursi yang didapatkan meningkat dari 97 kursi menjadi 136 kursi.
Pihaknya pun menyebut akan menindaklanjuti capaian ini dengan membuat semacam sekolah politik bagi para anggota legislatif pada Juli 2019. Selama 10 hari mereka akan digembleng bagaimana menjadi anggota legislatif yang maksimal dalam menyerap aspirasi masyarakat.
Fokus yang jadi pembahasan dalam sekolah politik nanti adalah menjadi anggota dewan yang siap kerja. Nanti akan bikin aplikasinya yang bisa setiap hari pengurus memantau aktivitas caleg di seluruh Jabar. Mereka harus menunaikan janji yang sudah diucapkan dikampanyekan," ucapnya.
"Kalau mereka melanggar, kami akan gunakan aturan partai. Yang tidak disiplin pada instruksi partai, atau kalau ada anggota dewan yang tidak aspiratif memperjuangkan kepentingan konstituen bisa kami pecat," tegasnya.
Siapkan Kader untuk Pilkada
Syaiful Huda menyatakan partainya menargetkan kadernya bisa menjadi calon kepala daerah dalam Pilkada yang dihelat di beberapa daerah di Jabar pada tahun 2020. Sejauh ini, kader PKB yang menjabat di pemerintahan baru ada satu orang. Itu pun wakil Bupati Karawang, Jimmy Ahmad Zamakhsari.
Meski tidak merinci, namun ia mengaku sudah ada beberapa kader untuk didorong ikut berpartisipasi dalam kompetisi Pilkada Bupati Walikota. Targetnya tak muluk, jika tidak bisa jadi Bupati atau Walikota, minimal bisa menjadi wakil.
"Tahun 2020 itu kan sebentar lagi. Ada delapan daerah yang menggelar Pilkada. Kami targetkan kader terbaik jadi bupati atau minimal wakil bupati. Kita berharap ada lima kader yang bisa didudukkan untuk jadi bupati," pungkasnya.
Baca juga:
Misbakhun Usul PKB Gabung Paket Pimpinan yang Diketuai Golkar
Golkar dan PKB Berebut Kursi Ketua MPR, PPP Ingatkan Kekompakan Koalisi
Lobi Parpol Pro Jokowi, Golkar Minta Pengertian Soal Jatah Ketua MPR
PKB Jabar Perintahkan Caleg yang Lolos Siapkan LHKPN
Alasan Golkar Ngotot Mau Jatah Kursi Ketua MPR
Golkar dan PKB Berebut Ketua MPR, Ini Kata Jokowi