PKB: Menteri Harus Lebih 'Gila' daripada Presiden
PKB: Menteri Harus Lebih 'Gila' daripada Presiden. Kemudian, kata Karding, tidak ada dikotomi menteri harus berasal dari parpol atau non parpol. Menurutnya, menteri yang diperlukan harus profesional terlepas di rekrut dari kalangan manapun.
Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding menegaskan bahwa penyusunan kabinet dan pemilihan menteri adalah sepenuhnya hak prerogatif presiden Joko Widodo atau Jokowi. Namun, dia menyebut bahwa kriteria menteri yang diinginkan Jokowi pekerja keras.
"Menteri yang diinginkan adalah menteri yang memiliki kemampuan di dalam mengeksekusi kegiatan-kegiatan yang ada lebih cepat, bekerja lebih keras. Karena Pak Jokowi tipologi pekerja ya, jadi tentu menterinya juga harus lebih lebih 'gila' lagi daripada presidennya. Enggak boleh presidennya kerja keras menterinya santai-santai," kata Karding di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/8).
-
Apa yang terjadi di Bukber Kabinet Jokowi? Bukber Kabinet Jokowi Tak Dihadiri Semua Menteri 01 & 03, Sri Mulyani: Sangat Terbatas
-
Kapan Jokowi memanggil dua menteri PKB tersebut? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.
-
Apa yang dibahas Jokowi saat memanggil dua menteri PKB itu? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024."Kalau yang kita baca ya, pujian presiden terhadap pencapaian PKB dan juga ucapan kekaguman kepada ketua umum kami, Gus Muhaimin, karena dalam situasi pileg PKB justru mengalami kenaikan yang signifikan," kata Maman di gedung DPR, Senayan, Jakarta Senin (18/3).
-
Apa yang mungkin diberikan Jokowi untuk Kabinet Prabowo? Tak hanya memberikan pendapat, mantan Wali Kota Solo tersebut juga bisa memberikan usulan nama untuk kabinet mendatang.
-
Kapan Jokowi mencoblos? Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah melakukan pencoblosan surat suara Pemilu 2024 di TPS 10 RW 02 Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (14/2).
-
Apa tanggapan Jokowi soal rencana Prabowo menambah jumlah Kementerian? Jokowi mengaku tak memberi masukan kepada Prabowo soal penambahan kementerian.
Kemudian, kata Karding, tidak ada dikotomi menteri harus berasal dari parpol atau non parpol. Menurutnya, menteri yang diperlukan harus profesional terlepas di rekrut dari kalangan manapun.
"Jadi semua harus profesional soal sumbernya dari partai atau dari masyarakat non partai bisa dari perguruan tinggi, kalangan pengusaha, aktivis, NGO," jelas Karding.
Karding pun menilai masuk akal bila ada anggapan pos menteri-menteri ekonomi tidak diisi kandidat dari partai politik melainkan kalangan profesional. Namun, modal cerdas percuma bila tak punya integritas.
"Itu juga masuk akal, walaupun juga tidak sepenuhnya tepat. Karena kan sebenarnya yang dibutuhkan jadi menteri itu soal integritas saja, kenegarawanan saja. Jadi itu kan yang dicurigai kalau menteri-menteri ekonomi bisa abuse of powernya, keuntungannya dibawa ke partai," pungkas Karding.
Baca juga:
Jawaban-Jawaban Kepala Daerah Jika Diminta Jadi Menteri
Ramai-Ramai Minta Jokowi Tunjuk Jaksa Agung Non Politisi
Temui Jokowi, Yusril Sebut Banyak Kader PBB Layak Isi Pos Pemerintahan
4 Partai 'Kecil' Sodorkan Nama Menteri, Akankah Dilirik Jokowi?
NasDem Minta 11 Kursi Menteri, PDIP Ingatkan Presiden Jangan Ditekan-tekan
PDIP Setuju Jaksa Agung dari Luar Partai Politik