PKB Sebut Banyak Parpol Merasa Memiliki Potensi Jadi Ketua MPR
PKB Sebut Banyak Parpol Merasa Memiliki Potensi Jadi Ketua MPR. Kata dia, jika ada pembahasan soal pembagian kekuasaan, Koalisi Indonesia Kerja (KIK) pendukung Jokowi harus diikutsertakan.
Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding mengatakan partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK) belum melakukan pembahasan soal komposisi paket pimpinan MPR periode 2019-2024. Namun, kata dia, sudah banyak partai politik yang merasa memiliki potensi untuk duduk di posisi tersebut.
"Karena kita juga belum tahu sampai sekarang seperti apa sikap masing-masing partai karena belum pernah bertemu. Karena diantara mereka juga banyak yang merasa memiliki kans dan memiliki potensi untuk jadi Ketua MPR," kata Karding saat dihubungi merdeka.com, Jumat (19/7).
-
Apa yang menjadi gebrakan Mentan yang dipuji oleh Ketua MPR? "Saya mengapresiasi langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Pak Mentan dalam mengatasi berbagai persoalan yang menyangkut ketahanan pangan seperti mengantisipasi potensi bencana yang akan terjadi di beberapa waktu ke depan, termasuk ancaman El Nino, yang kalau kita tidak waspadai dan kita tidak mempersiapkan diri, maka kita akan dihadapkan pada defisit pangan," ujar Bamsoet dalam pertemuannya bersama Mentan di Kementan Jakarta, Senin, (1/4).
-
Apa yang disampaikan oleh PKS terkait putusan MK ? "Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres tahun 2024,”
-
Bagaimana PKS menanggapi putusan MK? Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sengketa Pilpres 2024, bersifat final dan mengikat, meski tak sepenuhnya sesuai dengan harapan. Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres tahun 2024.
-
Kapan pembacaan putusan MK terkait sengketa Pilpres 2024? Sejumlah skema pengamanan telah disiapkan aparat kepolisian menjelang pembacaan putusan Perselisihan hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Senin (22/4) hari ini.
-
Kenapa PPP mengajukan gugatan ke MK? Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Amir Uskara meminta agar tidak ada persepsi partai berlambang kabah tidak lolos Parlementary Threshold (PT) 4 persen. PPP akan mengajukan gugatan hasil Rekapitulasi Pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Kalau kita sih belum punya cerita PPP enggak lolos. Jadi kalau ada yang mimpi PPP tidak lolos, ya biarkanlah," ujarnya di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (21/3).
-
Kapan PPP akan mengajukan gugatan ke MK? Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Amir Uskara meminta agar tidak ada persepsi partai berlambang kabah tidak lolos Parlementary Threshold (PT) 4 persen. PPP akan mengajukan gugatan hasil Rekapitulasi Pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Kalau kita sih belum punya cerita PPP enggak lolos. Jadi kalau ada yang mimpi PPP tidak lolos, ya biarkanlah," ujarnya di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (21/3).
Terkait pembahasan pembagian kekuasaan dengan kubu partai politik nonpemerintah, Karding juga menegaskan belum ada pembahasan. Kata dia, jika ada pembahasan soal pembagian kekuasaan, Koalisi Indonesia Kerja (KIK) pendukung Jokowi harus diikutsertakan.
"Kita ingin sebagai bagian dari politik bangsa kita menjaga persatuan maka kita perlu bertemu, kita perlu bekerjasama, tetapi tidak sampai pada power sharing," ungkapnya.
"Kalau toh sampai pada power sharing, maka tentu akan nanti dibahas bersama khususnya di tingkat partai-partai di tingkat KIK," sambungnya.
Meski begitu, Karding mengingatkan pada partai yang tidak mendukung Jokowi dari awal untuk mempersiapkan diri menjadi oposisi pemerintah. Sebab, kata dia, hal menujukan karakter dari partai.
"Artinya kedepan itu siapapun yang menang dia akan memerintah siapapun yang kalah menyiapkan diri untuk beroposisi. Ini yang ideal," ucapnya.
Sebelumnya, Gerindra membuka diri untuk melakukan rekonsiliasi pasca Pilpres 2019. Salah satu yang paling masuk akal untuk merealisasikan semangat itu, yakni Gerindra meminta jatah kursi Ketua MPR.
Ketua DPP Partai Gerindra Sodik Mujahid mengatakan, hal itu sesuai dengan semangat pertemuan antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu.
"Dengan semangat tersebut maka komposisi terbaik adalah Ketua MPR Gerindra, Ketua DPR PDIP, Presiden, Ir Joko Widodo," kata Sodik dalam keterangan tertulisnya yang diterima merdeka.com, Jumat (19/7).
(mdk/eko)