PKB: Semoga Perintah Jokowi Mengubur Wacana Penundaan Pemilu & Presiden 3 Periode
Politikus PKB Luqman Hakim menilai pernyataan Presiden Joko Widodo meminta menterinya menghentikan bicara penundaan pemilu, juga berarti manuver perpanjangan masa jabatan presiden segera dihentikan.
Politikus PKB Luqman Hakim menilai pernyataan Presiden Joko Widodo meminta menterinya menghentikan bicara penundaan pemilu, juga berarti manuver perpanjangan masa jabatan presiden segera dihentikan. Untuk itu, Luqman berharap tidak ada mobilisasi untuk mendukung penundaan pemilu ada perpanjangan masa jabatan presiden.
"Dalam arti luas, perintah presiden itu bukan berarti hanya melarang bicara, tetapi juga bermakna harus dihentikannya manuver-manuver dan mobilisasi dukungan dari elemen-elemen masyarakat guna mendukung penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden 2027 dan presiden 3 periode," ujar Luqman kepada wartawan, Kamis (6/4).
-
Kapan Presiden Jokowi meresmikan Bandara Panua Pohuwato? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
-
Apa yang dibahas Jokowi saat memanggil dua menteri PKB itu? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024."Kalau yang kita baca ya, pujian presiden terhadap pencapaian PKB dan juga ucapan kekaguman kepada ketua umum kami, Gus Muhaimin, karena dalam situasi pileg PKB justru mengalami kenaikan yang signifikan," kata Maman di gedung DPR, Senayan, Jakarta Senin (18/3).
-
Kapan Jokowi memanggil dua menteri PKB tersebut? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.
-
Kapan Pasar Jongke diresmikan oleh Presiden Jokowi? Pada Sabtu (27/7), Presiden Jokowi meresmikan Pasar Jongke yang berada di Laweyan, Kota Surakarta.
-
Siapa yang menyatakan bahwa Jokowi memuji pencapaian PKB? Wakil Sekretaris Dewan Syura DPP PKB Maman Imanul Haq mengungkap isi pertemuan Jokowi dan dua menteri PKB itu.
-
Apa yang terjadi di Bukber Kabinet Jokowi? Bukber Kabinet Jokowi Tak Dihadiri Semua Menteri 01 & 03, Sri Mulyani: Sangat Terbatas
Luqman sepakat dengan Jokowi, seluruh energi harus difokuskan untuk mengatasi masalah yang dialami masyarakat. Seperti misalnya kenaikan harga bahan bakar minyak dan bahan pokok. Tidak etis jika para elite malah bermanuver terkait perpanjangan masa jabatan presiden.
Baca berita Pemilu di Liputan6.com
"Sangat tidak etis jika elite-elite malah sibuk bermanuver untuk melanggengkan kekuasaannya!" tegas Luqman.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini berharap, pernyataan Jokowi bisa menjadi batu nisan yang mengubur isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
"Semoga perintah Presiden Jokowi itu menjadi batu nisan dari kuburan wacana penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden 2027 dan presiden 3 periode," ujar Luqman.
Terkait penyelenggaraan Pemilu 2024, ada pekerjaan penting untuk menyelesaikan pembahasan tahapan dan jadwal. Serta masalah anggaran juga perlu dibahas antara DPR, KPU, Kemendagri, Bawaslu dan DKPP.
"Juga secepatnya memastikan adanya alokasi anggaran APBN yang mencukupi untuk kebutuhan pelaksanaan tahapan pemilu 2024 yang seharusnya dimulai bulan Juni 2022 ini," tegas Luqman.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegur para pembantunya agar fokus kerja. Tidak lagi mengurusi isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan.
"Fokus kepada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, enggak," kata Jokowi saat Sidang Kabinet Paripurna yang disiarkan dalam saluran YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (6/4).
Dia menegaskan kembali, pada situasi saat ini seluruh jajaran menteri harus fokus bekerja. Menyampaikan langkah-langkah yang sudah diambil kepada masyarakat.
"Sekali lagi jelaskan situasi global yang sedang sangat sulit. Sampaikan dengan bahasa rakyat dan langkah-langkah yang sudah diambil pemerintah apa dalam menghadapi krisis dan kenaikan inflasi dan jangan menimbulkan polemik di masyarakat," bebernya.
(mdk/ray)