PKB Ungkap Dua Solusi Selesaikan Masalah Plt Kepala Daerah
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan, ada opsi untuk melakukan revisi UU Pemilu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Revisi itu bisa dilakukan antara pemerintah dan DPR, atau pemerintah sendiri yang mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengajak partai-partai duduk bersama untuk membahas masalah pelaksana tugas kepala daerah akibat tidak ada Pilkada di 2022 dan 2023. Jumlah pelaksana tugas yang memimpin daerah karena kekosongan kepemimpinan jumlahnya banyak dan waktunya juga cukup lama.
Menurut Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid, ada opsi untuk melakukan revisi UU Pemilu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Revisi itu bisa dilakukan antara pemerintah dan DPR, atau pemerintah sendiri yang mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).
-
Kapan Pemilu 2024? Sederet petahana calon legislatif (caleg) yang sempat menimbulkan kontroversi di DPR terancam tak lolos parlemen pada Pemilu 2024.
-
Apa yang dipuji oleh DPR terkait pengamanan Pemilu 2024? Lebih Kondusif, DPR Puji Pengamanan Pemilu 2024 Pemandangan ini berbeda apabila dibandingkan dengan Pemilu 2019 yang mengakibatkan rusaknya sejumlah fasilitas umum.
-
Bagaimana Pemilu 2024 diatur? Pelaksanaan Pemilu ini diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilu 2024. Regulasi ini diteken KPU RI Hasyim Asyari di Jakarta, 9 Juni 2022.
-
Mengapa DPR memuji pengamanan Pemilu 2024? “Tentu saya sepakat dengan Pak Kapolri, Pemilu 2024 ini jauh lebih kondusif. Saya melihat ada peningkatan kedewasaan berdemokrasi di masyarakat. Dan tentu selain itu, ini juga tidak terlepas dari peran TNI-Polri yang solid dan humanis dalam memastikan situasi di lapangan. Hampir tidak ada, atau bahkan tidak ada laporan aparat yang aneh-aneh saat hari H atau pasca pencoblosan,” ujar Sahroni dalam keterangan, Kamis (25/4).
-
Mengapa Pemilu 2024 penting? Pemilu memegang peranan penting dalam sistem demokrasi sebagai alat untuk mengekspresikan kehendak rakyat, memilih pemimpin yang dianggap mampu mewakili dan melayani kepentingan rakyat, menciptakan tanggung jawab pemimpin terhadap rakyat, serta memperkuat sistem demokrasi.
-
Bagaimana cara DPR menilai pengamanan Pemilu 2024? “Jadi good job buat TNI-Polri, semuanya maksimal, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan. Semua jajaran mengikuti instruksi yang telah diberikan pimpinan masing-masing." "Karena bagaimanapun, momen pemilu memang sangat sakral di dalam negara demokrasi, perlu pengamanan ekstra. Dan TNI-Polri berhasil lakukan itu dengan baik,” tutup Sahroni.
"Ada dua sebenarnya, bisa revisi bisa Perppu. Jadi kalau Perppu berarti pemerintah, soal jadwal kalau memang bergeser dari jadwal yang biasanya berarti Perppu. Seperti pemerintah mengeluarkan Perppu penundaan Pilkada kemarin dari bulan September ke Desember," katanya di DPR RI, Rabu (29/12).
Dia berpendapat, revisi UU Pemilu lebih baik karena Perppu mengimplikasikan adanya kondisi genting. Kalau hanya revisi merupakan jalur yang normal.
"Tapi kami senang kalau itu berdasarkan revisi. Karena kalau revisi itu artinya keadaan normal. Kalau Perppu itu artinya ada kegentingan. Jadi beda latar belakangnya," ujarnya.
Wakil Ketua MPR RI ini yakin revisi UU Pemilu tidak akan memakan waktu banyak asal ada komitmen dari partai dan pihak yang terkait. Maka itu, menurut Jazilul, perlu dilakukan di tahun 2022 agar bisa mengejar persiapan penyelenggaraan Pemilu.
"Revisi juga seminggu selesai kalau sudah jelas, partai-partai duduk, pasal mana yang mau diubah. Sama sebenarnya membuat Perppu dan revisi itu sama aja waktunya, temponya. Cukup ga cukup kalau itu ada komitmen. Kalau tidak ada komitmen ya lama," tutup Jazilul.
(mdk/fik)