PKS Harap Tak Ada Tangan Kekuasaan Terlibat di Konflik Demokrat
Wasekjen DPP PKS, Ahmad Fathul Bari berharap, tidak ada tangan kekuasaan yang terlibat dalam dualisme yang terjadi di internal Partai Demokrat. Meskipun diketahui, Demokrat kubu KLB Deli Serdang mendaulat Moeldoko, Kepala Staf Kepresidenan (KSP), menjadi ketua umum.
Wasekjen DPP PKS, Ahmad Fathul Bari berharap, tidak ada tangan kekuasaan yang terlibat dalam dualisme yang terjadi di internal Partai Demokrat. Meskipun diketahui, Demokrat kubu KLB Deli Serdang mendaulat Moeldoko, Kepala Staf Kepresidenan (KSP), menjadi ketua umum.
"Jadi harapan kita sebenarnya jangan sampai proses demokrasi yang ada, yaitu diintervensi dengan kekuasaan. Mudah-mudahan itu enggak terjadi," kata Fathul Bari ketika dikontak Liputan6.com, Senin (8/3).
-
Kapan Partai Demokrat dideklarasikan? Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan.
-
Siapa yang memberi tugas khusus kepada Demokrat? Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan Prabowo memberikan tugas khusus kepada Demokrat untuk bisa memenangkan dirinya di Jawa Timur.
-
Kapan Pemilu yang ingin dimenangkan Demokrat? Pembekalan bertujuan untuk memenangkan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
-
Bagaimana Demokrat akan mendekati partai lain? Selain itu, dia menuturkan bahwa Demokrat membuka komunikasi dengan pihak manapun. Sehingga, ujarnya segala kemungkinan yang ada bakal dikaji secara mendalam.
-
Kapan Partai Kasih dideklarasikan? Sekelompok anak muda Indonesia asal Papua mendeklarasikan mendirikan partai nasional yang diberi nama Partai Kasih pada Minggu 23 Juni 2024 di Jakarta.
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
Menurutnya, perebutan kekuasaan di tubuh Demokrat merupakan hal yang lumrah. Dan sah saja jika itu terjadi.
"Karena proses yang adakan balik lagi proses demokratis, ada aturan, juga ada mekanisme masing-masing. Ya mungkin di sisi itu ya justru sisi demokratisnya pun terbuka. Tapi mungkin citra di publik tadi yang akhirnya mengatakan bahwa ini bagiam dari upaya pemerintah untuk masuk dalam kemelut internal Demokrat," terang dia.
©2021 Merdeka.com
Dia menyarankan, pemerintah mestinya melihat apakah Kongres Luar Bisa (KLB) partai yang identik dengan warna biru itu di Deli Serdang, Sumatera Utara (5/3) sejalan dengan aturan internal partai. Pasalnya demokratis atau tidaknya langkah yang diambil bawahan presiden itu untuk menjabat Ketua Umum Partai Demokrat bergantung pada aturan partai itu sendiri.
"Ya tinggal dilihat apakah memang di dalam aturan internal partai itu seperti apa, dan itu tentu ranah mereka ya. Kita sesama partai politik, dan semua kan mekanisme masing-masing gitu," ucap Fathul Bari.
Terakhir, Fathul Bari berharap agar kemelut yang mendera Partai Demokrat agar segera selesai supaya partai itu dapat kembali melayani dan mengabdi kepada masyarakat.
"Sehingga dalam kemelut yang ada mudah-mudahan tidak mengurangi peran Partai Demokrat untuk terus berkontribusi melayani masyarakat di berbagai lini, baik di DPRD maupun pimpinan-pimpinan daerah yang merupakan kader Partai Demokrat," pesannya.
Baca juga:
Pasang Badan untuk AHY, Ketua DPD Banten Luapkan Kekesalan pada 'Perampok Partai'
Ada AHY, KLB Demokrat Deli Serdang Tak Gentar Tetap Daftar ke KemenkumHAM
Cegah Istana Terseret Konflik Demokrat, Jokowi Diminta Pecat KSP Moeldoko
AHY & 25 Orang Diterima Dirjen AHU KemenkumHAM
AHY Ditanya Jika Bertemu KLB Deli Serdang di KemenkumHAM: Ya Senyumin Aja
Kerumunan Massa Demokrat di Proklamasi Dijaga Polisi & Diingatkan Protokol Kesehatan