PKS Kritik Jumlah Staf Khusus Presiden dan Wapres: Keuangan Negara Sedang Berat
Dia juga menilai staf khusus ini tidak akan berkerja produktif. Mardani menyarankan Presiden Jokowi menjelaskan tugas mereka masing-masing dengan jelas.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengkritik pengangkatan Staf Khusus Presiden dan Wakil Presiden. PKS menilai, Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma'ruf Amin terkesan menghamburkan uang negara untuk menggaji para staf khususnya.
"Mestinya sudah mengikuti aturan yang ada. Terkesan memang banyak. Padahal kondisi keuangan negara sedang berat," ujar Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera melalui pesan singkat, Senin (25/11).
-
Apa isi dari gugatan terhadap Presiden Jokowi? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
-
Kapan Presiden Jokowi meresmikan Bandara Panua Pohuwato? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
-
Kenapa PKS menyarankan Jokowi mengundang Ganjar, Prabowo, dan Anies makan siang di Istana? Menurut Aboe, langkah tersebut menunjukkan sikap pemimpin yang bijak. "Saya sarankan Bapak Presiden yang terhormat, undanglah capres-capres yang Bapak anggap layak jadi presiden untuk makan siang sambil santai, ngobrol-ngobrol, curhat-curhat bersama, keren."
-
Kapan Jokowi memanggil dua menteri PKB tersebut? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.
-
Kapan gugatan terhadap Presiden Jokowi dilayangkan? Dilansir di situs SIPP PTUN Jakarta, Senin (15/1/2024), gugatan itu telah teregister dengan nomor perkara 11/G/TF/2024/PTUN.JKT tertanggal 12 Januari 2024.
Mardani juga mengkritik tugas para Staf Khusus Presiden dan Wakil Presiden. Menurutnya, pengangkatan staf khusus tanpa pembagian tugas yang jelas berpotensi tumpang tindih.
"Plus tanpa pembagian tugas dan tupoksi yang jelas bisa jadi tumpang tindih," sebutnya.
Dia juga menilai staf khusus ini tidak akan berkerja produktif. Mardani menyarankan Presiden Jokowi menjelaskan tugas mereka masing-masing dengan jelas.
"Tanpa tupoksi dan KPI susah untuk produktif. Dan tugas Presiden menjelaskan," sebutnya.
Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin baru saja mengumumkan staf khusus mereka. Jokowi mengumumkan tujuh staf khusus milenial. Ma'ruf mengumumkan delapan staf khusus Wapres.
Baca juga:
Pramono Anggap Kritikan Fadli Zon Soal Stafsus Jokowi Sebagai Hiburan
Seskab Sebut Gaji Stafsus Milenial Rp51 Juta Wajar karena Setara Eselon I
Jubir Sebut Penunjukan Stafsus Wapres Ma'ruf Tak Ada Campur Tangan Jokowi
Tanggapan Billy Mambrasar soal Tuduhan Bermewah-mewah Gaji Rp 51 Juta
Jawaban Billy Mambrasar saat Dikritik Pedas Fadli Zon
Refly Harun Nilai Pengangkatan Stafsus Jokowi Hamburkan Anggaran Negara
Putri Tanjung Soal Penunjukkan Stafsus: Pak Jokowi Kaget Baca Umur Saya