PKS Minta Duit Bailout Rp15 Triliun Jiwasraya Dialihkan Untuk Lawan Corona
Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid meminta pemerintah merealokasi anggaran untuk penanganan virus Corona Covid-19. Salah satunya, dia menyinggung kabar pemerintah ingin berikan bailout Rp15 triliun untuk Asuransi Jiwasraya.
Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid meminta pemerintah merealokasi anggaran untuk penanganan virus Corona Covid-19. Salah satunya, dia menyinggung kabar pemerintah ingin berikan bailout Rp15 triliun untuk Asuransi Jiwasraya.
Wakil Ketua MPR itu mengatakan, selama ini memang ada beberapa pos anggaran pemerintah yang sifatnya bukan prioritas. Dalam kondisi wabah virus corona, sudah seharusnya anggaran yang bukan prioritas dialihkan untuk belanja kesehatan.
-
Apa saja jenis PPKS yang ditemukan di Jakarta? Contoh PPKS yang dijangkau adalah manusia gerobak, manusia silver, pengemis, dan badut.
-
Bagaimana PKS menanggapi putusan MK? Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sengketa Pilpres 2024, bersifat final dan mengikat, meski tak sepenuhnya sesuai dengan harapan. Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres tahun 2024.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menindak tegas PPKS? Pemprov DKI Jakarta menindak tegas para PPKS tersebut dengan melakukan razia selama 9 Februari sampai 13 Maret 2023
-
Apa yang disampaikan oleh PKS terkait putusan MK ? "Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres tahun 2024,”
-
Mengapa PKS unggul di DKI Jakarta dalam Pemilu 2024? Tercatat PKS unggul dengan perolehan 1.012.028 suara.
-
Kenapa BPH Migas dan Gubernur Sulawesi Utara menandatangani PKS? "Penandatanganan PKS ini dalam rangka pengendalian konsumen agar tepat sasaran. BPH Migas perlu menjalin kerja sama dengan Pemerintah Daerah sebagai pihak yang mengetahui konsumen pengguna di wilayahnya yang berhak untuk mendapatkan JBT dan JBKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Kepala BPH Migas Erika Retnowati.
Karena itu, Hidayat menilai langkah Kementerian Keuangan yang merealokasi belanja modal multitahun dan transfer daerah untuk penanganan Covid-19 sebagai hal yang tepat.
"Pemerintah juga perlu merealokasi pos anggaran lain, misalnya anggaran yang diwacanakan untuk bailout Jiwasraya Rp15 triliun," tutur Hidayat dikutip dari Antara, Jumat (20/3).
Hidayat juga meminta pemerintah untuk berhati-hati menggunakan dana tersebut agar tidak terjadi kebocoran. Dia mencontohkan dana siap pakai yang biasa digunakan ketika terjadi bencana yang tidak betul-betul bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Karena itu, Hidayat meminta DPR dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawasi penggunaan dana tersebut.
Selain itu, Hidayat juga meminta masyarakat ikut mengawasi penggunaan dana realokasi tersebut.
"Agar penggunaan anggaran tersebut efektif dan berdaya guna untuk mengatasi pandemi COVID-19. Publik harus ikut mengawal," ujarnya.
Hidayat mengapresiasi keseriusan pemerintah menangani penyebaran virus corona.
"Saya mengapresiasi langkah Kementerian Keuangan yang mengeluarkan kebijakan realokasi anggaran Rp27 triliun untuk mengatasi wabah corona," kata Hidayat.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat terbatas bersama Presiden pada Rabu (18/3), menyatakan siap menyediakan dana sebesar Rp27 triliun menangani percepatan penanganan virus corona.
Dana tersebut berasal dari belanja modal bukan prioritas Rp10 triliun dan dana transfer daerah Rp17,7 triliun.
(mdk/rnd)