PKS Minta Jokowi Ikuti Jadwal Pemilu Usulan KPU
Pemilu jatuh pada Mei 2024 seperti usulan pemerintah dinilai bisa memudahkan dan menurunkan anggaran. Namun kualitasnya bisa terganggu.
Pemerintah, DPR RI dan KPU belum satu suara mengenai hari pencoblosan Pemilu 2024. Keputusan belum juga diambil karena rapat yang harusnya dilakukan kemarin, ditunda.
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, menyarankan sebaiknya Presiden Joko Widodo mengikuti jadwal Pemilu 2024 sesuai dengan usulan KPU RI. Yaitu pemungutan suara jatuh pada tanggal 21 Februari 2024. Sedangkan pemerintah mengusulkan 15 Mei 2024.
-
Apa yang dipuji oleh DPR terkait pengamanan Pemilu 2024? Lebih Kondusif, DPR Puji Pengamanan Pemilu 2024 Pemandangan ini berbeda apabila dibandingkan dengan Pemilu 2019 yang mengakibatkan rusaknya sejumlah fasilitas umum.
-
Apa yang dilakukan KPU Jakarta Utara terkait surat suara DPRD DKI Jakarta untuk Pemilu 2024? KPU Jakarta Utara mulai melakukan proses pelipatan suarat suara DPRD Provinsi Jakarta yang melibatkan puluhan pekerja dari kalangan warga sekitar. KPU setempat mulai melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara secara bertahap.
-
Kapan Pemilu 2024? Sederet petahana calon legislatif (caleg) yang sempat menimbulkan kontroversi di DPR terancam tak lolos parlemen pada Pemilu 2024.
-
Bagaimana Pemilu 2024 diatur? Pelaksanaan Pemilu ini diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilu 2024. Regulasi ini diteken KPU RI Hasyim Asyari di Jakarta, 9 Juni 2022.
-
Mengapa DPR memuji pengamanan Pemilu 2024? “Tentu saya sepakat dengan Pak Kapolri, Pemilu 2024 ini jauh lebih kondusif. Saya melihat ada peningkatan kedewasaan berdemokrasi di masyarakat. Dan tentu selain itu, ini juga tidak terlepas dari peran TNI-Polri yang solid dan humanis dalam memastikan situasi di lapangan. Hampir tidak ada, atau bahkan tidak ada laporan aparat yang aneh-aneh saat hari H atau pasca pencoblosan,” ujar Sahroni dalam keterangan, Kamis (25/4).
-
Siapa yang berkomitmen membantu KPU Kaltim untuk menunjang kelancaran Pemilu 2024? Pemerintah Provinsi Kaltim juga turut berkomitmen menyukseskan gelaran Pemilu dan Pemilihan Presiden (Pilpres). Pemprov siap membantu memfasilitasi kebutuhan KPU kabupaten/kota demi kelancaran penyelenggaraan Pemilu dan Pilpres 2024.
"Niat pemerintah baik, biar tidak terlalu awal ada pergerakan dan tidak terlalu lama waktu jeda antara Presiden terpilih dan waktu pelantikannya. Tapi baiknya, Pak Jokowi ikut KPU saja karena simulasi yang dilakukan sudah matang. Dan punya waktu persiapan yang cukup agar pemilu kita berkualitas," kata Mardani kepada wartawan, Kamis (7/10).
Mardani mengatakan, usulan KPU pemungutan suara pada Februari 2024 punya kelebihan memberikan waktu dan masa persiapan yang cukup bagi penyelenggara. Meski diakui berpotensi anggaran membengkak.
"Memang semua punya kelebihan dan kekurangan. Pemilu Februari 2024 kelebihannya memberi waktu dan masa persiapan yang cukup bagi penyelenggara, tapi berpotensi anggaran membengkak dan sejak awal terjadi kerumunan," kata Mardani.
Pemilu jatuh pada Mei 2024 seperti usulan pemerintah dinilai bisa memudahkan dan menurunkan anggaran. Namun kualitasnya bisa terganggu.
Mardani memberikan catatan, jika Mei 2024 maka mepet dengan penyelenggaraan Pilkada serentak 2024.
"Namun jika dilihat, usulan Mei 2024 lebih berisiko, waktunya mepet dengan proses Pilkada Serentak 2024 yang sudah diikat UU Pilkada pada November 2024. Dan memang ini domain KPU untuk menetapkan karena mereka yang akan menanggung beban penyelenggaraan Pemilu 2024," ujarnya.
Menurut Mardani usulan pemerintah kurang memperhitungkan tahapan mulai dari verifikasi partai politik, waktu pendaftaran pasangan calon perseorangan di Pilkada hingga verifikasinya. KPU sudah menyatakan berat jika persiapan tidak ditambah.
"KPU sendiri mengusulkan di Februari 2024 & sudah menyatakan berat jika jumlah pekerja persiapan tidak ditambah (jika Mei). Sekali lagi, pelaksanaan di Februari 2024 akan lebih memberi kelapangan waktu dan persiapan bagi KPU. Diharapkan Pemilu berkualitas yang kita cita-citakan dapat tercapai," pungkasnya.
Baca juga:
Survei IndEX Research: PDIP dan Gerinda Unggul, PSI Kuda Hitam
DPR Tunda Rapat Penetapan Tanggal Pemilu 2024 Hingga Awal November
PDIP Setuju Usul KPU Pemilu Digelar 21 Februari 2024, Tak Bentrok dengan Ramadan
SMRC Ungkap Penyebab Airlangga Didekati Kelompok Agamis
NasDem Dinilai Paling Cocok bagi Ridwan Kamil Karena Berjasa Usung di Pilgub Jabar
Komisi II Sebut Tak Ada Deadlock Penetapan Tanggal Pencoblosan Pemilu 2024
Tentukan Tanggal Pemilu 2024, Jokowi Diminta Bahas Bersama Ketum Partai