PKS Tak Setuju RS Khusus Pejabat: Sudah Banyak Fasilitas Pejabat dari Uang Rakyat
Seharusnya, yang dipikirkan pejabat negara adalah mendorong penanganan Pandemi dan menyelamatkan jiwa serta kesehatan masyarakat.
Usulan Wasekjen DPP PAN Rosaline Irine Rumaseuw mengenai RS penanganan Covid-19 khusus pejabat negara, ditentang berbagai pihak. Seharusnya, yang dipikirkan pejabat negara adalah mendorong penanganan Pandemi dan menyelamatkan jiwa serta kesehatan masyarakat.
"Pejabat negara sudah mendapatkan begitu banyak fasilitas dari negara yang diambil dari uang rakyat," tegas Wasekjen DPP PKS Ahmad Fathul Bari kepada merdeka.com, Kamis (8/7).
-
Apa alasan PKS mengusung Anies Baswedan dan Sohibul Iman? "Kami optimis, insya Allah sosok Bapak Anies Rasyid Baswedan dan Bapak Mohamad Sohibul Iman adalah kandidat yang memiliki peluang menang besar," pungkasnya.
-
Apa yang disampaikan oleh PKS terkait putusan MK ? "Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres tahun 2024,”
-
Kapan Ganjar Pranowo berencana untuk memberantas KKN di Indonesia? Maka, pidato saya begitu terpilih, saya kumpulkan ASN saya, bapak ibu, mulai hari ini tidak ada korupsi, mulai hari ini tidak ada gratifikasi. Mulai hari ini tidak ada jual beli jabatan. Mulai hari ini tidak ada sogok sogokan,” jelas dia.
-
Bagaimana PKS menanggapi putusan MK? Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sengketa Pilpres 2024, bersifat final dan mengikat, meski tak sepenuhnya sesuai dengan harapan. Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres tahun 2024.
-
Kenapa PKS merasa perlu menjalin komunikasi dengan partai lain untuk Pilkada Jakarta? Namun, Syaikhu menyadari bahwa PKS tidak bisa sendirian mengusung calon di Pilkada karena jumlah kursi yang dimiliki belum memenuhi syarat.
-
Bagaimana menurut PKS, pertemuan Jokowi dengan para capres bisa membangun persatuan Indonesia? Dia menilai, jika pertemuan antara Jokowi dan ketiga kandidat capres terkuat itu terlaksana, maka persatuan Indonesia akan semakin baik. Sebab, seluruh tokoh terlihat bekerja sama membangun bangsa. "Bagus, saya senang itu. Itu berpikir matang dan dewasa. NKRI ini negara lagi baik-baik. Segala sesuatu kalau digabung dengan pemikiran-pemikiran positif untuk membangun NKRI ke depan itu positif."
Pemerintah diminta meningkatkan upaya untuk penanganan Pandemi. PKS memandang, langkah dan kebijakan selama ini belum memperlihatkan adanya perbaikan yang signifikan.
"Bahkan sebaliknya di lapangan malah cenderung terlihat makin mengkhawatirkan," katanya.
PKS juga menyoroti kasus korupsi yang terjadi di tengah pandemi yang menggerogoti uang negara. Padahal seharusnya digunakan untuk membantu masyarakat luas.
Sebelumnya, Wasekjen DPP PAN Rosaline Irine Rumaseuw mengusulkan adanya rumah sakit khusus pejabat negara. Menurutnya, pemerintah lupa menyediakan fasilitas kesehatan untuk pejabat negara ketika virus corona merebak.
"Pemerintah lupa bahwa harus menyediakan fasilitas kesehatan buat pejabat negara. Saya tahu ada RSPAD. Tapi begitu corona lahir, kementerian kesehatan harus mulai waspada. harus sudah mulai waspada," ucapnya dalam acara rilis survei persepsi netizen terhadap penanganan Covid-19 pada Rabu (7/7).
Menurutnya, pejabat negara harus diistimewakan. Sebab, mereka memikirkan negara dan rakyatnya. Dia sedih pejabat harus datang ke emergency rumah sakit hingga terlunta-lunta.
"Saya sedih, saya hadapi, sampai saya punya satu teman, komisi II, tiga hari lalu baru meninggal. Saya sampai mengemis-ngemis saya punya ketua fraksi PAN, saya punya teman dari wakil ketua komisi IX, saya punya ketua umum PAN semua mengemis-ngemis ke (RS) Medistra sampai ada ruangan. itu sampai segitunya," ungkapnya.
Maka dari itu, Rosaline mendorong adanya rumah sakit khusus pejabat negara. Ia peduli terhadap kesehatan rekan-rekannya di DPR.
"Saya minta perhatian kepada pemerintah, bagaimana caranya harus ada RS khusus buat pejabat negara. segitu banyak orang dewan kok tidak memikirkan masalah kesehatannya," ucapnya.
Baca juga:
Waketum PPP: Usulan Soal RS Khusus Pejabat Bentuk Diskriminasi
MPR Minta Wasekjen PAN Cabut Usulan RS Khusus Pejabat: Keselamatan Rakyat Tertinggi!
Warga Banyak Ditolak Akibat Penuh, Usulan RS Khusus Pejabat Dinilai Cederai Keadilan
Kerabatnya Meninggal, Diduga Jadi Alasan Politikus PAN Usul RS Khusus Pejabat
PAN Kaget Usul Kader Rosaline: Harusnya Rakyat Dapat Fasilitas RS Kelas Pejabat
PDIP Tolak RS Khusus Pejabat: Menangis dan Tertawa Bersama Rakyat