Politikus PAN sebut alasan Jokowi ganti enam menteri tak masuk akal
"Kalau sekarang, satu tahun saja belum, lalu mana yang bisa diukur," katanya.
Wakil Ketua DPD RI, Laode Ida menduga, Reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Joko Widodo merupakan agenda terselubung dari kelompok tertentu untuk menciptakan instabilitas di intern pemerintahan. Laode jika alasan reshuffle adalah memburuknya kondisi ekonomi, tak bisa langsung memvonis yang salah adalah menteri terkait, karena berkenaan dengan ekonomi global.
Politikus PAN ini menjelaskan, untuk merombak kabinet harus dengan tolak ukur kinerja yang jelas, salah satunya dengan mengukur serapan anggaran dan dikaitkan dengan capaian hasil di lapangan yang bisa ditunjukkan langsung atau dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
"Dan itu baru bisa dilakukan setidaknya setelah satu tahun penyelenggaraan program berikut anggarannya. Kalau sekarang, satu tahun saja belum, lalu mana yang bisa diukur," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/8).
Sementara, Peneliti Formappi, Lucius Karus menyayangkan Presiden Joko Widodo yang mencopot Rachmat Gobel sebagai Menteri Perdagangan dan diganti dengan Thomas Trikasi Lembong. Menurutnya, kinerja Gobel sangat positif, dan berupaya untuk memperkuat peran negara dan memberdayakan Badan Urusan Logistik (Bulog) sebagai penyangga pangan nasional.
Selain itu, dari kebijakan-kebijakan Gobel selalu mengarah untuk melindungi produk-produk lokal dari merebaknya produk luar negeri di Indonesia. Karenanya, tak pelak bila kebijakan tersebut kerap membuatnya bermusuhan dengan para mafia impor perdagangan.
"Saya menduga, Rachmat Gobel diganti karena banyak pihak yang tidak suka dengan dia. Ada kepentingan politik dan ekonomi. Terutama para mafia beras, gula, pakaian bekas, dan yang terakhir mafia impor daging sapi, di mana ia memberikan wewenang kepada Bulog langsung untuk mengimpor daging sapi, dan tidak lagi kepada importir swasta, bahkan ia mengancam untuk mempidanakan para penimbun sapi bila terbukti sebagai penyebab dari meroketnya daging sapi baru-baru ini," katanya.
Lucius menambahkan, Jokowi tidak menjelaskan kriteria secara utuh untuk menggantikan para pembantunya tersebut, apakah karena dari prestasi atau kepentingan tertentu. "Kalau kriterianya adalah prestasi, tentu banyak menteri yang lain yang mesti dicopot," ungkapnya.
Seperti diketahui, Rachmat Gobel tidak menjelaskan alasan Jokowi mencopot dirinya. Namun dia mengaku lega meninggalkan kursi nomor satu di Kementerian Perdagangan.
"Enak jadi rakyat biasa, bebas. Tidak pusing dikejar-kejar mafia," ucapnya.
Baca juga:
Yasonna: Kalau mau ganti menteri, Fadli Zon jadi presiden aja dulu
Belum sempat pamitan, eks Menko Kemaritiman temui Jokowi di Istana
Oesman Sapta: Ngapain Puan diganti, dia masih bagus kok
Jokowi belum putuskan nasib Luhut sebagai Kepala Staf Kepresidenan
JK sebut penilaian KPK soal rekam jejak calon menteri tak jelas
-
Kapan reshuffle kabinet menteri dan wakil menteri dilakukan? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri dan wakil menteri Senin (17/7) hari ini.
-
Apa yang sedang dilakukan Prabowo terkait susunan kabinet? Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, membenarkan bahwa sampai saat ini Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin belum pernah diundang saat menbahas susunan kabinet. Sebab, Dasco menegaskan, untuk menyusun kabinet merupakan hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto. "Jadi memang yang namanya susunan menteri itu sebagai hak prerogatif presiden terpilih yang melakukan simulasi-simulasi," kata Dasco, saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu, (14/9).
-
Kapan Ganjar Pranowo resmi melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Jateng? Pada 5 September 2023 ini, Ganjar Pranowo resmi melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Jateng.
-
Siapa yang berhak menentukan susunan kabinet? Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, membenarkan bahwa sampai saat ini Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin belum pernah diundang saat menbahas susunan kabinet. Sebab, Dasco menegaskan, untuk menyusun kabinet merupakan hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto. "Jadi memang yang namanya susunan menteri itu sebagai hak prerogatif presiden terpilih yang melakukan simulasi-simulasi," kata Dasco, saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu, (14/9).
-
Kapan Prabowo dikabarkan akan menambah jumlah Kementerian? Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan akan menambah jumlah kementerian lembaga menjadi 40.
-
Kapan Ganjar Pranowo berencana untuk memberantas KKN di Indonesia? Maka, pidato saya begitu terpilih, saya kumpulkan ASN saya, bapak ibu, mulai hari ini tidak ada korupsi, mulai hari ini tidak ada gratifikasi. Mulai hari ini tidak ada jual beli jabatan. Mulai hari ini tidak ada sogok sogokan,” jelas dia.