Politikus PDIP Nilai Perlu Ada Kubu Oposisi untuk Kontrol Pemerintah
"Kalau elite nyatu, maka gerakan akar rumput akan mengikuti," kata Masinton.
Politikus PDIP Masinton Pasaribu mengimbau Presiden dan Wakil Presiden terpilih Jokowi-Ma'ruf Amin membangun kembali polarisasi yang ada di masyarakat. Menurutnya, hal tersebut bisa terwujud jika para elite bersatu pasca-sidang putusan sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi.
"Kalau elite nyatu, maka gerakan akar rumput akan mengikuti. Elite harus menjadi penenang selesainya persidangan Mahkamah Konstitusi (MK)," kata Masinton di gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (28/6).
-
Bagaimana hubungan Jokowi dan PDIP merenggang? Diketahui, hubungan Jokowi dengan partai Pimpinan Megawati Soekarnoputri itu merenggang saat keduanya beda pilihan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
-
Apa yang dikatakan Habiburokhman tentang hubungan Jokowi dan PDIP? Habiburokhman menyebut, sejumlah orang yang kalah pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sudah move on, usai pesta demokrasi tersebut dianggap berakhir. "Mungkin dari 100 persen sudah 60 persen orang move on. Kemudian juga tahapan kedua hari ke hari misalnya adanya statement dukungan, statement selamat dari kepala-kepala negara penting di dunia itu mungkin membuat sekitar 80 persen orang move on. Terakhir penetapan KPU kemarin mungkin sudah 95 persen orang move on," jelasnya.
-
Mengapa Prabowo dikatakan dapat menjembatani hubungan Jokowi dengan PDIP? Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan, Ketua Umumnya yakni Prabowo Subianto akan menjadi jembatan untuk mengembalikan lagi hubungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Diketahui, hubungan Jokowi dengan partai Pimpinan Megawati Soekarnoputri itu merenggang saat keduanya beda pilihan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
-
Apa yang dibicarakan Prabowo dan Jokowi? Saat itu, mereka berdua membahas tentang masa depan bangsa demi mewujudkan Indonesia emas pada tahun 2045.
-
Kapan Prabowo bertemu Jokowi? Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7) siang.
-
Apa yang dibahas Prabowo dan Jokowi saat bertemu? Juru Bicara Menteri Pertahanam Dahnil Anzar Simanjuntak menyebut, pertemuan Prabowo dengan Jokowi untuk koordinasi terkait tugas-tugas pemerintahan. "Koordinasi seperti biasa terkait pemerintahan," kata Dahnil saat dikonfirmasi, Senin (8/7). Dia menjelaskan, koordinasi tugas tersebut mencakup Prabowo sebagai Menteri Pertahanan maupun sebagai Presiden terpilih 2024-2029.
Masinton juga menilai pentingnya keberadaan kubu oposisi dalam perpolitikan di Indonesia. Sebab, kata dia, kubu oposisi berperan sebaga pengontrol dan pengawas dari pemerintah.
"Harus ada oposisi, kontrol terhadap pemerintah sehingga kita bisa mencegah otoriras, kesewenang-wenangan," ucapnya.
Di lokasi sama, Wakil Ketua Fraksi PPP MPR, Syaifullah Tamliha berharap paslon 01 dan 02 dapat menjadi negarawan pasca-Pilpres. Pasalnya, bila tidak diantisipasi berpotensi menimbulkan perpecahan.
"Kita khawatir perpecahan itu beneran terjadi. Kalau itu yang terjadi bangsa Indonesia berpotensi sebagai negara federasi," ucap dia.
Sementara itu Pengamat Intelejen dan Terorisme, Wawan Hari Purwanto optimis adanya keberanian Indonesia dalam kemandirian menuju 2045. Mengingat saat ini Indonesia telah masuk dalam 15 negara besar di dunia.
Dia menyebut sikap Capres nomor urut 02, Prabowo Subianto dalam memberikan imbaun agar tidak ke gedung MK saat putusan sengketa Pilpres merupakan bentuk sikap negarawan.
"Kita belajar dari kejadian di Bawaslu mudarat semua. Dengan sistem sidang terbuka, transparan ketok palu, ada riak kecil itu hanya perlu waktu, negara kita pemaaf," jelasnya.
Reporter: Ika Defianti
Baca juga:
Usai Putusan MK, Masa Depan Partai Demokrat Diputuskan Majelis Tinggi
Sekjen Demokrat Sebut Koalisi Selesai dengan Putusan MK soal Pilpres
KPU Harap Dua Pasangan Calon Hadiri Penetapan Capres
TKN Berharap, Jika Kubu Prabowo Bergabung Koalisi Bukan Sekadar demi Kekuasaan
Bamsoet Yakin Prabowo Sudah Tahu Tak Ada Lagi Upaya Hukum Gugat Hasil Pilpres