Politikus PKS Anggap Masih Ada Celah Berkoalisi dengan PDIP
Nasir melihat masih ada celah PKS berkoalisi dengan PDIP. Apalagi dalam Pilkada sebelumnya, ada beberapa tempat PDIP berkoalisi dengan PKS.
Ketua DPP PKS Nasir Djamil menilai pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tidak sepenuhnya menutup pintu koalisi. Hanya, ia menangkap PKS dan PDIP ada perbedaan.
"Kalau saya nyimak pernyataan Hasto itu kan dia tidak full mengatakan tidak bisa bekerjasama atau berkoalisi dengan PKS, dia bilang ada perbedaan di internal PDIP menyikapi teman koalisi yang akan datang," ujar Nasir di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/6).
-
Apa fokus utama gugatan PDIP ke MK terkait hasil Pilpres 2024? Dia mengatakan, dalam gugatan ke MK, pihaknya tidak fokus pada selisih perolehan suara paslon nomor 03 Ganjar-Mahfud dengan paslon pemenang yang diumumkan KPU, tetapi akan fokus pada kecurangan yang terstrukur sistematis masif (TSM).
-
Kapan PPS Pilkada 2024 dibentuk? PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan.
-
Apa yang menjadi strategi PDIP dalam Pilkada 2024? Kendati demikian, Hasto menyebut, dalam Pilkada 2024 PDIP membuka diri dan bekerja sama dengan semua partai politik.
-
Apa saja persyaratan PPS Pilkada 2024? Ada pun persyaratan untuk menjadi PPS Pilkada 2024 ialah sebagai berikut: - WNI (Warga Negara Indonesia)- Usia minimal 17 tahun - Mempunyai rasa setia pada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika serta cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945. - Harus memiliki integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil. - Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah dan sekurang-kurangnya dalam waktu lima tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan.- Tinggal di domisili dalam wilayah kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu. - Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.- Berpendidikan paling rendah yaitu sekolah menengah atau sederajat.- Tak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.
-
Kapan Pilpres 2024 akan diselenggarakan? Lalu apakah pemilu tahun 2024 ini membuat sejarah baru atau akan meneruskan tradisi lama bahwa the next presiden tahun lahirnya tak pernah lebih tua dari presiden sebelumnya.
-
Bagaimana PPK membantu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam Pilkada 2024? Dalam penyelenggaraan pemilihan umum, tugas PPK diatur dalam ayat (1) pasal 8 PKPU Nomor 8 Tahun 2022, meliputi: Membantu KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, daftar Pemilih sementara, dan daftar Pemilih tetap. Membantu KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota dalam menyelenggarakan pemilihan. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan di tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain yang telah ditetapkan oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota.
Nasir melihat masih ada celah PKS berkoalisi dengan PDIP. Apalagi dalam Pilkada sebelumnya, ada beberapa tempat PDIP berkoalisi dengan PKS.
"Jadi tidak langsung forbodden gitu ya, dilarang masuk, masih ada celah-celah, ibarat lalu lintas itu masih ada lambang-lambang lain yang kemudian bisa digunakan, tidak kemudian dilarang masuk, saya baca seperti itu pernyataan Pak Hasto," ucapnya.
Anggota Komisi II DPR RI ini mengatakan, pertarungan ideologi di Indonesia sudah tidak ada lagi. Ia berharap setiap partai membangun kerjasama politik turut menghindari pernyataan yang dapat dipersepsikan sebagai pembelahan.
"Sebenarnya di Indonesia tidak ada lagi pertarungan ideologi, yang akan sudah ke tengah, yang kiri juga sudah ke tengah. Jadi kami punya harapan agar setiap partai politik bisa membangun kerja sama hindari pernyataan-pernyataan yang berkonotasi dan dipersepsikan sebagai sebuah pembelahan," ucapnya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengakui sulit untuk koalisi dengan PKS dan Demokrat. Pertama, kesulitan koalisi dengan PKS sebab perbedaan ideologi.
"PDIP berbeda dengan PKS karena basis ideologinya berbeda. Sehingga sangat sulit untuk melakukan koalisi dengan PKS. Itu saya tegaskan sejak awal," kata Hasto dalam diskusi daring, Jumat (28/5).
Sementara, PDIP dan Demokrat memiliki basis dan DNA partai yang berbeda. Hasto bilang demikian karena tidak ingin dijodohkan dengan Demokrat lantaran karakter kedua partai yang berbeda.
"Dengan Demokrat berbeda, basisnya berbeda. (Demokrat) partai elektoral, kami adalah partai ideologi tapi juga bertumpu pada kekuatan massa. Sehingga kami tegaskan dari DNA-nya kami berbeda dengan Partai Demokrat. Ini tegas-tegas saja, supaya tidak ada juru nikah yang ingin mempertemukan tersebut. Karena beda karakternya, naturenya," ujar Hasto.
Baca juga:
PDIP Tutup Pintu Koalisi, PKS akan Lebih Aktif Dialog dengan Partai Lain
PKS: Sekalipun Diajak PDIP, Kami Belum Tentu Mau Berkoalisi
Demokrat: Sulit bagi Kami Berkoalisi dengan Partai Kasus Bansos
PDIP Tutup Pintu Koalisi, Presiden PKS akan Tetap Jalin Silaturahmi Politik
Menakar Peluang Ketum Golkar di Pilpres 2024