Politikus PKS soal hak politik TNI: Jika berbeda, apa yang terjadi?

Politikus PKS soal hak politik TNI: Jika berbeda, apa yang terjadi? Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo melontarkan pernyataan mengejutkan terkait hak politik bagi anggota TNI. Gatot ingin agar nantinya anggota TNI memiliki hak politik seperti warga sipil dan bisa mengekpresikan pandangan politiknya.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo melontarkan pernyataan mengejutkan terkait hak politik bagi anggota TNI. Gatot ingin agar nantinya anggota TNI memiliki hak politik seperti warga sipil dan bisa mengekpresikan pandangan politiknya.

Anggota Komisi I Jazuli Juwaini mengatakan masih butuh proses untuk TNI diberikan hak politik. Dulu, kata Jazuli, Indonesia punya pengalaman buruh saat TNI diberi kewenangan berpolitik. Sebab, tugas dari TNI adalah menjaga kedaulatan negara dan rakyat.

"Belum waktunya sekarang, mungkin 10 atau berapa tahun kemudian. Kalau mungkin sih ya sebenernya mungkin saja," kata Jazuli saat dihubungi, Jumat (7/10).

"Tapi kita sudah pernah pengalaman di republik ini, karena ketika TNI terlibat politik praktis, ada ketidak beresan. Karena dia tugas utamanya menjaga rakyat dan membela kedaulatan," sambungnya.

Menurutnya, apabila TNI diberi hak berpolitik maka dikhawatirkan tugas utamanya akan terganggu. Kekhawatiran lainnya adalah terjadi konflik kepentingan saat pemilu. Berbeda hal jika TNI telah melepas keanggotaan dan jabatannya.

"Kalau dia dibebani politik praktis. Saya khawatir tugas utamanya terganggu. Tapi kalau mereka mau terjun ke politik, sudah tidak aktif, kan terbuka," tegasnya.

Dicontohkannya, seperti Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Jazuli menuturkan saat SBY memutuskan untuk berkiprah di dunia politik, dan mencalonkan diri sebagai calon presiden, dia telah melepas jabatannya di TNI.

"Seperti Pak SBY, silakan aja, tidak dilarang. Kenapa saat aktif dilarang, supaya tidak conflict of interest. Contoh anda TNI, pilih A, TNI yang lain pilih B, pilih dukungan berbeda, apa yang terjadi?" tuturnya.

Oleh karena itu, Jazuli menilai TNI lebih baik menjalankan tugas sesuai tupoksinya saat ini. TNI harus fokus mereformasi dan mendekatkan diri dengan masyarakat sebelum diberikan hak untuk terlibat dalam politik praktis.

"Jauh lebih baik posisi tentara ya seperti sekarang ini. Nanti kalau sudah bagus demokrasinya, tingkat pendidikan masyarakatnya sudah bagus, ya bisa saja mungkin. Saat ini TNI harus lebih fokus mereformasi dirinya. Bagaimana bisa deket dengan rakyat, harus selalu deket," tutupnya.

Baca juga:
Cerita suka duka prajurit penjaga di perairan Natuna
Mengintip pembangunan benteng 3 dimensi di Pulau Natuna
Gaya Jokowi 'tunggangi' Sukhoi Su-27/30 di Laut China Selatan
TB Hasanuddin: TNI tak ikut berpolitik saja sudah ricuh
Pimpinan Komisi I DPR: Saya tak paham dasar pemikiran Panglima TNI