Politisi PDIP yakin fraksi pendukung Jokowi di DPR setuju dana kelurahan
Politisi PDIP yakin fraksi pendukung Jokowi di DPR setuju dana kelurahan. Dia menjelaskan pemerintah akan menganggarkan Rp 3 triliun untuk dana kelurahan. Setiap kelurahan rata-rata akan dikucurkan Rp 300-400 juta. Namun itu tergantung tingkat kebutuhan kelurahan yang akan disalurkan.
Anggota Komisi VIII Fraksi PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko meyakini mayoritas di DPR bakal menyetujui pencairan dana kelurahan. Khususnya fraksi pendukung pemerintahan.
"Saya bicara juga dengan fraksi Golkar, PDIP, sangat setuju dengan ide dana kelurahan ini. Kita harapkan dari fraksi NasDem, Hanura, PPP, PKB akan setujui ini sehingga tahun depan kita sudah punya dana kelurahan untuk 8.300 kelurahan," kata Budiman di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (22/10).
-
Apa yang mendorong DPR untuk mengajak kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? “Pastinya, kami ikut senang akan capaian ini dan semoga bisa memotivasi desa-desa lainnya. Sehingga, nantinya 179 desa yang ada di Bekasi bisa mendapat tambahan Dana Desa. Karenanya, kita perlu memperbaiki kinerja dalam pencapaian output dan outcome dari Dana Desa supaya bisa mendapatkan insentif tambahan,” ujar Puteri dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Bekasi, Rabu (24/10).
-
Apa yang diharapkan dari Dana Desa di Purwakarta? “Alhamdulillah, dana desa sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Purwakarta, khususnya yang berada di desa. Ini terlihat dari jumlah Desa Mandiri di Purwakarta yang meningkat menjadi 60 desa, dari yang sebelumnya 25 desa. Capaian ini merupakan lompatan yang luar biasa bagi Purwakarta,” ucap Anne.
-
Dimana DPR mengajak kepala desa untuk memperbaiki pengelolaan Dana Desa? Puteri menyampaikan, tambahan Dana Desa ini yang ditentukan berdasarkan kinerja pemerintah desa dalam mengelola Dana Desa telah sejalan dengan desain kebijakan yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).
-
Bagaimana cara DPR mendorong kepala desa untuk memperbaiki pengelolaan Dana Desa? “Namun, saya merasa hal ini justru bukan menjadi penghalang karena penggunaan Dana Desa juga bergantung kreativitas dari kepala desa dalam merumuskan program yang efisien dan tepat sasaran. Bahkan tadi, jika kinerjanya bagus, justru kita mendapatkan alokasi dana tambahan,” ungkap Puteri.
-
Mengapa DPR mendorong kepala desa untuk memperbaiki kinerja pengelolaan Dana Desa? “Lewat UU ini, pemerintah juga dapat menentukan fokus penggunaan Dana Desa setiap tahunnya sesuai dengan prioritas nasional, seperti pengentasan kemiskinan ekstrem, stunting, ketahanan pangan, hingga dana operasional pemerintah desa,” urai Puteri.
-
Kapan Gita KDI dilantik menjadi anggota DPR? Gita KDI dilantik menjadi anggota DPR dari Fraksi Kebangkitan Bangsa pada 2011 lalu.
Dia menjelaskan pemerintah akan menganggarkan Rp 3 triliun untuk dana kelurahan. Setiap kelurahan rata-rata akan dikucurkan Rp 300-400 juta. Namun itu tergantung tingkat kebutuhan kelurahan yang akan disalurkan.
"Nanti kalau berhasil ya bisa ditingkatkan," ucapnya.
Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo akan mengucurkan dana kelurahan pada 2019. Dana tersebut mekanismenya seperti dana desa.
Wali Kota Bogor, yang juga Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Bima Arya menyebut rencana tersebut asalnya saat pertemuan para wali kota di Istana Bogor pada Juli lalu. Politikus PAN itu mengatakan Jokowi mengiyakan saat diingatkan belum ada dana untuk kelurahan.
Baca juga:
Budiman Sudjatmiko nilai sindiran Sandi soal dana kelurahan tak gentle & menggelikan
Ketua Apeksi harap dana kelurahan disetujui DPR
Banggar DPR klaim semua fraksi setuju dana kelurahan
Timses Jokowi-Ma'ruf minta kubu Prabowo dukung dana kelurahan
Ketua Banggar DPR sebut dana kelurahan masuk dalam anggaran dana desa
Sri Mulyani beberkan awal mula rencana pencarian dana kelurahan