Potret E-Voting Negara-Negara Dunia, Indonesia Pilih Mana?

Berikut negara-negara yang sudah lebih dulu menerapkan e-voting:

1. Estonia

Estonia sudah mulai menggunakan internet voting sejak tahun 2005 dalam taraf lokal. Mereka telah memiliki sistem pemilihan umum digital di tingkat kota, negara dan di tingkat Uni Eropa yang telah digunakan oleh 46,7% penduduk.

Di Estonia, seluruh penduduk memiliki smart ID card yang berfungsi untuk mencegah pemilih ganda. Penerapan sistem ini di Estonia terbilang berhasil. E-voting Estonia memberikan kemudahan akses memilih untuk warga yang berada di luar negeri juga bisa mengakses internet voting.

2. India

India saat ini sedang menggunakan blockchain untuk mendukung voting jarak jauh dalam pemilihan umum (televoting). India menerapkan e-voting sejak Pemilu 2004. Bahkan, sejak 1982 India sudah melakukan uji coba di 50 dari 84 TPS di Kerala, India selatan.

Mesin e-voting buatan India pertama kalinya digunakan untuk memilih anggota DPR. E-voting ini hanya terapkan di tiga negara bagian yaitu Madhya Pradesh, Rajasthan, dan di ibu kota New Delhi. Sebanyak 16 anggota DPR yang dipilih dalam Pemilu tersebut. Lima di Madhya Pradesh, lima di Ra jasthan, dan enam di Delhi.

Pada pemilu 2004 dan 2009 lalu, e-voting resmi digunakan. Mesin e-voting India ini tak bergantung sepenuhnya pada listrik, sebab telah dilengkapi dengan bate rai alkalin enam volt.

Setelah menerapkan e-voting, setiap TPS di India bisa melayani hingga 3.840 pemilih. Jumlah tersebut naik lebih dari dua kali lipat dibanding cara manual yang maksimal hanya 1.500 pemilih. Biaya pun bisa ditekan karena tak perlu mencetak surat suara.

Merujuk data IFES pada 2004 lalu, jumlah pemilih di India telah mencapai 672 juta orang. Pemilih memberikan suaranya di 700 ribu TPS di 35 negara bagian.

3. Korea Selatan

Satu lagi negara yang baru-baru ini menerapkan e-voting adalah Korea Selatan. Korea Selatan memakai e-voting untuk gelaran Pemilu Parlemen pada 2020. KPU Korsel mengagendakan early voting pada 10-11 April 2020 di 3.500 TPS di seluruh Korea Selatan.

Tujuan mengurangi jumlah pemilih yang datang ke TPS di hari pemungutan suara 15 April 2020.

4. Belanda

Selain cerita keberhasilan, ada juga negara yang menganggap gagal sistem e-voting. Negara tersebut adalah Belanda. Belanda kabarnya kapok menggunakan e-voting pada Pemilu negara mereka. Mereka memutuskan untuk menggunakan sistem pemilihan konvensional. Semua dilakukan dengan kertas dan secara manual.

Pada tahun 2007, muncul sebuah kelompok aksi yang dikenal sebagai "We do not trust voting computers". Mereka menolak e-voting karena dianggap berisiko. Kelompok tersebut akhirnya membuktikan argumen mereka, dengan meretas sistem e-voting Belanda. Padahal, sistem e-voting sudah diterapkan di Belanda mulai tahun 1990-an.

Sejak saat itu, mesin e-voting dibuang. Politisi pun tidak berani membuka pembicaraan mengenai hal tersebut.

5. Filipina

Salah satu negara Asia Tenggara yang menerapkan e-voting adalah Filipina. Sistem ini dianggap berhasil oleh pemerintah dan masyarakat filipina untuk mengatasi kecurangan pemilu.

Teknologi yang dipakai negara kepulauan ini disebut dengan Automated Election System (AES). Cara kerja mesin tersebut sama dengan optical scan voting, yaitu untuk menghitung suara dengan lebih cepat melalui scanning kertas suara.

Di awal perkenalan, masyarakat Filipina menyambut baik sistem e-voting. Hal ini ditandai dengan meningkatnya partisipasi pemilih saat Pemilu.

Pada pemilihan umum tahun 2016 misalnya, partisipasi penduduk Filipina mencapai angka lebih dari 80 persen. Keberhasilan Filipina dalam mengembangkan sistem e-voting pun menuai perhatian dunia.

Wacana E-Voting di Indonesia

Penerapan e-voting bukan wacana baru di Indonesia. Isu ini bergulir dari pemilu ke pemilu, termasuk jelang Pemilu 2024. Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate menilai, penyelenggaraan Pemilu 2024 menjadi momentum untuk menuju digitalisasi Pemilu.

Menurutnya, digitalisasi Pemilu lewat e-voting sangat mungkin diterapkan di Indonesia. Sebab, sudah banyak negara menerapkan sistem tersebut.

"Pengadopsian teknologi digital dalam giat Pemilu memiliki manfaat untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi dalam proses kontestasi politik yang legitimate baik dalam tahapan pemilih, verifikasi identitas pemilih, pemungutan suara, penghitungan suara hingga transmisi dan tabulasi hasil pemilu," ungkapnya.

Johnny menyatakan, digitalisasi tahapan pemilu juga tengah berlangsung di India dan Estonia. Menurutnya, Komisi Pemilihan Umum negara dengan populasi penduduk kedua terbesar di dunia itu bekerja sama dengan salah satu perguruan tinggi tengah mengembangkan teknologi blokchain.

"Saat ini India is now using it! India sedang menggunakan blockchain untuk mendukung voting jarak jauh dalam pemilihan umum (televoting). Diharapkan dapat direalisasi dalam pemilihan umum India tahun 2024 mendatang, sama seperti kita. Jadi kalau kita melakukan benchmark dan studi tukar informasi dan pengetahuan, serta pengalaman bisa dilakukan bersama mereka," ungkapnya.

Transformasi digital di level global mempengaruhi beragam aktivitas manusia. Oleh karena itu, digitalisasi Pemilu menjadi hal keniscayaan sebagai bagian dari praktik demokrasi dan manifestasi rakyat Indonesia. Namun, Johnny menilai tren digitalisasi kini muncul era cyber election yang ditandai dengan beberapa karakteristik.

Namun, Johnny menyatakan ide menerapkan e-voting pada Pemilu 2024 berasal dari KPU. Ide tersebut merupakan hasil pembicaraan Kominfo dan KPU.

"Ini kan baru gagasan di KPU. Jadi bukan Menteri Kominfo, ini gagasan KPU. Tapi karena KPU punya agenda digitalisasi pemilihan. Iya saya hadir di sana memberikan penjelasan terkait dengan potret infrastruktur dan kesiapan," kata Johnny.