PPP minta pemerintah urungkan niat tunjuk dua jenderal Polri jadi Pj Gubernur
Jika ingin menunjuk anggota Polri sebagai Penjabat Gubernur, kata Arsul, sebaiknya tidak di Jabar dan Sumut. Sebab, ada anggota polisi yang ikut bertarung di Jawa Barat, sehingga berpotensi menimbulkan kecurigaan publik.
Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menyarankan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengurungkan niat untuk menunjuk dua perwira tinggi Polri menjadi Penjabat Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara. Sebab, Polri tidak dalam posisi boleh menolak permintaan untuk menyiapkan nama Penjabat Gubernur.
"Mestinya bukan Polri yang menolak, melainkan Menteri Dalam Negeri yang mengurungkan niat tersebut," katanya saat dikonfirmasi, Jumat (2/2).
-
Kenapa LKPP mendorong UKPBJ di Lingkungan K/L/PD sebagai pusat keunggulan dalam PBJP? LKPP terus berupaya mewujudkan terciptanya tata kelola pengadaan yang lebih baik. Hal ini dilakukan dengan mendorong Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) di Lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD) sebagai pusat keunggulan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP).
-
Siapa yang bertugas sebagai PPDP dalam pemilu? Petugas Pemutakhiran Data Pemilih atau PPDP Pemilu adalah lembaga yang berperan penting dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia.
-
Bagaimana KKP mendorong kemitraan usaha pemindangan? Menurutnya, pertemuan para supplier (pemasok), distributor, dan pengolah pindang diharapkan dapat memberikan pemahaman bersama terkait gambaran makro industri pemindangan. Sebagai bentuk komitmen, Ditjen PDS mengkolaborasikan mereka dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara pelaku usaha perikanan besar (supplier) dengan distributor pemindang, kemudian kesepakatan antara distributor pemindang dengan kelompok pengolah pindang, yang kesemuanya merupakan para pelaku usaha dalam rantai pasok usaha pemindangan.
-
Bagaimana PPS membentuk KPPS? Membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS): PPS membentuk KPPS yang bertugas dalam pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara.
-
Apa yang dilakukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Papua? Pak Kapolri beliau jam 5 sudah berada di Papua, dengan Panglima TNI. Jadi beliau tidak bisa hadir, karena beliau tidak bisa hadir tentunya kita tidak mengikutsertakan para pejabat lainnya. Sehingga murni kita adalah PP Polri pada acara hari ini ya.
-
Bagaimana TKN Prabowo-Gibran menanggapi putusan DKPP? Meski begitu, dia menyampaikan TKN Prabowo-Gibran menghormati keputusan DKPP. Namun, kata dia keputusan tersebut tidak bersifat final.
PPP sudah mengonfirmasi masalah penunjukan tersebut kepada Polri. Hasilnya, Polri mengakui adanya permintaan untuk menyiapkan dua perwira tinggi untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah di Jawa Barat dan Sumatera Utara.
"Kalaupun kemudian permintaan Kemendagri tersebut dibatalkan, maka tidak menjadi persoalan. Sebab, pemerintah juga perlu menjaga citranya dan tetap menunjukkan netralitasnya dalam pemilihan kepala daerah," tegasnya.
Jika ingin menunjuk anggota Polri sebagai Penjabat Gubernur, kata Arsul, sebaiknya tidak di Jabar dan Sumut. Sebab, ada anggota polisi yang ikut bertarung di Jawa Barat, sehingga berpotensi menimbulkan kecurigaan publik.
"Sementara di Sumut, salah satu kontestannya adalah TNI. Hal itu bisa menimbulkan persepsi bahwa TNI berhadapan dengan Polri. Selain itu, polisi dianggap akan membela calon yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan," tutupnya.
Diketahui, Dua perwira tinggi Polri yang ditunjuk yakni Asops Polri Irjen Pol M. Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat dan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Martuani Sormin sebagai Penjabat Gubernur Sumatera Utara.
Baca juga:
Mendagri serahkan surat usulan Pj Gubernur ke Menko Polhukam
Enggan tanggapi Pj Gubernur, Mendagri pilih tunggu keputusan Presiden Jokowi
Ketua MPR harap penunjukan Pj gubernur dari jenderal polisi tak terjadi
Ketua MPR harap penunjukan Pj gubernur dari jenderal polisi tak terjadi
Sebagai penegak hukum, Jaksa Agung larang anak buah jadi Pj Gubernur
Pimpinan DPR sarankan Mendagri tunjuk purnawirawan jadi Pj Gubernur