Prabowo harus segera pastikan koalisi agar tiket pilpres aman
Ketua Umum Prabowo Subianto tengah melakukan safari politik ke berbagai daerah. Di sejumlah daerah yang didatanginya, Prabowo kritis menyampaikan kritikannya kepada pemerintah dalam pidato politiknya.
Ketua Umum Prabowo Subianto tengah melakukan safari politik ke berbagai daerah. Di sejumlah daerah yang didatanginya, Prabowo kritis menyampaikan kritikannya kepada pemerintah dalam pidato politiknya.
Namun, hingga kini Prabowo belum juga memastikan apakah akan maju di Pilpres 2019 atau tidak. Deputy Director INTRANS, Endang Tirtana menilai ketidakpastian pencalonan Prabowo oleh Gerindra membuka ruang manuver politik di tubuh koalisi oposisi.
-
Dimana Prabowo Subianto kalah dalam Pilpres 2019? Namun sayang, Ia kalah dari pasangan Jokowi-Ma'aruf Amin.
-
Apa yang diusung Prabowo Subianto dalam acara tersebut? Ketua Umum Pilar 08, Kanisius Karyadi, mengatakan bahwa kegiatan yang diikuti oleh 70 ribu lebih peserta ini merupakan bentuk dukungan terhadap Prabowo Subianto dalam menjaga dan merawat Persatuan Indonesia, sejalan dengan Sila ke-3 Pancasila.
-
Bagaimana tanggapan Prabowo atas Jokowi yang memenangkan Pilpres 2014 dan 2019? Prabowo memuji Jokowi sebagai orang yang dua kali mengalahkan dirinya di Pilpres 2014 dan 2019. Ia mengaku tidak masalah karena menghormati siapapun yang menerima mandat rakyat.
-
Kenapa Prabowo Subianto terlambat dalam acara peresmian? Prabowo meminta maaf karena terlambat menghadiri peresmian sebab harus berganti helikopter sampai tiga kali.
-
Apa yang ditolak mentah-mentah oleh Prabowo Subianto? Kesimpulan Prabowo lawan perintah Jokowi dan menolak mentah-mentah Kaesang untuk menjadi gubernur DKI Jakarta adalah tidak benar.
-
Apa yang membuat Prabowo Subianto unggul di Pilpres 2024? Mubarok menjelaskan selain mendapatkan dukungan dari Presiden Jokowi, sosok Prabowo Subianto yang tegas dan humanis juga merupakan daya tarik bagi masyarakat luas untuk memilihnya pada kontestasi demokrasi mendatang.
"Munculnya nama Gatot Nurmantyo, Anies Baswedan, Agus Harimurti Yudhoyono, Muhaimin Iskandar, membuat konfigurasi politik semakin dinamis. Pasalnya Undang-undang Pemilu mensyaratkan jumlah 20 persen suara parpol untuk mengusung capres dan cawapres," katanya dalam siaran pers, Kamis (5/4).
Menurutnya, dengan hanya berbekal suara 11,81 persen, Gerindra harusnya agak khawatir dengan munculnya nama-nama baru tersebut. Dia mengatakan, Gerindra butuh paling sedikit 9 persen untuk bisa mencalonkan capres dan cawapres. Dengan hanya didukung oleh PKS (7,59 persen) atau hanya didukung oleh PAN dengan suara 7,59 persen, posisi Gerindra tidak sekuat Jokowi dengan PDIP yang mengantongi suara 18,95 persen.
"Gerindra bisa ditinggalkan setiap saat oleh partai-partai di sekitarnya. Dengan kebutuhan 9 persen suara, posisi Gerindra sama dengan posisi PKS, PAN, PKB dan Demokrat. PKS tampaknya sudah pasang kuda-kuda dengan berbagai skenario, PKB sedang berputar-putar dengan mencalonkan Muhaimin Iskandar sebagai cawapres, begitu juga Demokrat masih menunggu sinyal kuat dari PDIP mengenai tempat terbaik untuk AHY. Sementara di antara koalisi pendukung pemerintah, hanya PKB yang tampaknya punya peluang berpaling ke poros lain," katanya.
Sementara, lanjut dia, di tubuh koalisi oposisi PKS sudah meluncurkan 9 nama yang akan diusung sebagai capres dan cawapres. Selain itu, kata dia, Demokrat juga sedang 'menikmati' popularitas AHY dan modal suara 10,9 persen.
"Gerindra harus benar-benar memastikan PAN dan PKS tidak berpaling, dan itu bukan dengan menimbang elektabilitas Prabowo melawan Jokowi, apalagi menunggu untuk memilih apakah mengusung Prabowo, Gatot atau Anies," katanya.
Menurutnya, Prabowo harusnya lebih dulu menyapa partai koalisi sebelum berkeliling menyapa rakyat. Terlalu lama berkeliling sebelum memastikan angka 20 persen aman untuk tiket Pilpres cukup berisiko.
"Simpul dan simbol oposisi hanya ada pada Prabowo, tanpa Prabowo sulit mengkonversi suara oposisi menjadi elektabilitas. Prabowo adalah simbol oposisi, begitu juga Jokowi adalah simbol pendongkrak elektabilitas partai pendukungnya. Tanpa Prabowo maka elektabilitas partai-partai pendukungnya akan menurun. Hanya saja membiarkan partai-partai koalisi Gerindra terlalu lama menunggu akan membuka ruang manuver semakin kuat. Apalagi jika kubu Jokowi juga meningkatkan komunikasi, lobby dan tekanan ke partai-partai pendukung Prabowo," katanya.
Baca juga:
Uji publik rancangan peraturan KPU terkait Pemilu 2019
Internal Gerindra mulai suarakan Anies dan Gatot dampingi Prabowo
Politisi Demokrat: Ketum PPP berasumsi, seolah Demokrat akan dukung Jokowi
Cawapres Prabowo ada 3 kandidat, semua tokoh nasional & orang penting
KPU gelar uji publik rancangan PKPU tentang Pilpres dan Pileg