Presiden PKS: Baik dan buruknya parpol menentukan arah bangsa
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman menyatakan, partai politik sangat berperan penting dalam dunia perpolitikan nasional sehingga baik buruknya parpol juga dinilai penting dalam menentukan arah bangsa.
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman menyatakan, partai politik sangat berperan penting dalam dunia perpolitikan nasional sehingga baik buruknya parpol juga dinilai penting dalam menentukan arah bangsa.
"Konstitusi kita memberikan peran yang sangat besar kepada partai politik. Semua proses regenerasi kepemimpinan baik nasional maupun daerah hampir semuanya melalui partai politik," kata Sohibul di Jakarta, Rabu (9/8).
Bahkan khusus untuk presiden dan wakil presiden hingga hari ini, lanjutnya, calon independen masih belum diakomodir di dalam konstitusi.
Dengan kata lain, proses pencapresan hanya bisa dilakukan oleh partai politik saja.
"Oleh karena itu, baik dan buruknya partai politik sangat menentukan arah bangsa ini ke depan. Ini adalah ujian bagi kita para politisi apakah mampu mengelola dan memimpin partai politik sehingga membawa perubahan dan kebaikan bagi bangsa," katanya.
Untuk itu, ia juga menginginkan para politisi dan seluruh parpol dapat mencegah berbagai macam perselisihan, pertikaian dan konflik yang terjadi, baik antara parpol maupun internal parpol itu sendiri.
Hal tersebut, lanjutnya, karena sedikit saja terjadi konflik antara pimpinan atau tokoh parpol juga akan berdampak signifikan ke akar rumput atau para pihak pendukungnya masing-masing.
Karena itu, ujar dia, kita harus saling menyadari dan memahami bahwa mengutamakan dialog, persatuan dan kesatuan bangsa lebih utama.
"Namun demikian, sikap menjunjung persatuan dan kesatuan bangsa bukan berarti kita harus senantiasa dalam satu kubu yang sama. Justru harus ada pembagian tugas. Ada pihak yang mendukung jalannya roda pemerintahan di eksekutif, akan tetapi harus ada juga pihak-pihak yang mampu mengontrol jalannya roda pemerintah," tuturnya.
Presiden PKS menegaskan, parpolnya hingga saat ini berada di luar pemerintahan sebagai pihak oposisi. Namun, meski memiliki posisi di luar pemerintahan, tetapi dirinya menyatakan bahwa tujuannya sama-sama baik untuk bangsa, karena PKS di luar pemerintahan justru bisa melengkapi dan mengontrol jalannya pemerintahan.
Baca juga:
'Politisi saling serang, apa kata rakyat?'
Partai Syariah 212, belum seminggu sudah layu
Dibiarkan cari uang sendiri, awal mula parpol korupsi
Berapa uang negara yang dikeluarkan buat danai partai politik?
Mempersiapkan Agus jadi pemimpin nasional usai gagal di DKI
Partai politik diminta bubar bila anggotanya terlibat korupsi
Peneliti nilai Islam bisa digunakan dalam politik & hukum Indonesia
-
Apa saja jenis PPKS yang ditemukan di Jakarta? Contoh PPKS yang dijangkau adalah manusia gerobak, manusia silver, pengemis, dan badut.
-
Apa yang diusulkan oleh Partai Demokrat terkait penunjukan Gubernur Jakarta? Hal senada juga disampaikan Anggota Baleg Fraksi Demokrat Herman Khaeron. Dia mengatakan, pihaknya tetap mengusulkan agar Gubernur Jakarta dipilih secara langsung. "Kami berpandangan tetap, Pilgub DKI dipilih secara langsung. Bahkan wali kota juga sebaiknya dipilih langsung," kata Herman Khaeron.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menindak tegas PPKS? Pemprov DKI Jakarta menindak tegas para PPKS tersebut dengan melakukan razia selama 9 Februari sampai 13 Maret 2023
-
Kenapa PKS merasa perlu menjalin komunikasi dengan partai lain untuk Pilkada Jakarta? Namun, Syaikhu menyadari bahwa PKS tidak bisa sendirian mengusung calon di Pilkada karena jumlah kursi yang dimiliki belum memenuhi syarat.
-
Mengapa PKS unggul di DKI Jakarta dalam Pemilu 2024? Tercatat PKS unggul dengan perolehan 1.012.028 suara.
-
Kenapa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB dengan tujuan untuk: Membantu masyarakat: Terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak: Dengan memberikan kemudahan, diharapkan semakin banyak wajib pajak yang taat membayar pajak. Mendukung pertumbuhan ekonomi: Keringanan pajak dapat mendorong aktivitas ekonomi dan investasi.