Priyo Budi Santoso minta Jokowi turun langsung pimpin Bulog
"Karena kondisi ekonomi di tingkat masyarakat bawah sudah sangat mengkhawatirkan," kata Priyo.
Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) dinilai gagal mengendalikan harga dan memenuhi target peningkatan penyerapan beras nasional hingga Juli 2015. Presiden Jokowi diminta turun langsung memimpin Bulog.
Mantan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso meminta Jokowi dan wakilnya JK memimpin langsung operasi Perum Bulog yang berada di bawah kendali Kementerian BUMN. Menurut dia, kondisi ekonomi saat ini mulai mengkhawatirkan.
"Untuk bisa mengendalikan harga kebutuhan pokok dan memenuhi ketersediaan stok beras nasional. Pentingnya Presiden dan Wapres memimpin langsung pengoperasian Bulog karena kondisi ekonomi di tingkat masyarakat bawah sudah sangat mengkhawatirkan," kata Priyo dalam sebuah diskusi di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (11/6).
Apalagi, Priyo menilai, harga-harga kebutuhan pokok seperti beras mulai tidak terkendali menjelang bulan ramadan dan Lebaran tahun ini. Dia mencontohkan, tidak tercapainya taget penyerapan beras oleh Bulog sebesar empat juta ton.
Menurut dia, hingga kini penyerapan itu baru mencapai 750.000 ton atau jauh di bawah target yang ditetapkan yakni empat juta ton.
"Presiden bersama Wapres sudah harus turun langsung memimpin, karena Bulog telah gagal mengendalikan harga pokok. Ini sangat mengkhawatirkan, apalagi ekonomi kita ternyata rapuh di tingkat masyarakat," katanya.
Priyo mengatakan, penempatan Bulog di bawah Kementerian BUMN juga perlu dipertanyakan, karena fungsi Bulog sesungguhnya untuk menjaga dan menjamin ketahanan pangan. Sementara, BUMN ditugaskan untuk mencari keuntungan.
"Kalau Bulog dipaksa untung seperti BUMN-BUMN lain, maka dia akan mengabaikan ketahanan pangan dan ini dikhawatirkan akan terjadi kerawanan sosial. Belum lagi permainan mafia dan kartel yang makin marak," katanya.
Priyo pun mengusulkan kalau badan yang menangani masalah logistik ini tidak bisa mengendalikan harga kebutuhan pokok seperti di masa lalu, maka sebaiknya badan tersebut dibubarkan saja atau berada di bawah kementerian lain yang berkaitan langsung dengan masalah stok pangan nasional.
Di kesempatan yang sama, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB), Helmy Faishal Zaini sependapat dengan Priyo Budi Santoso. Menurut dia, Bulog harus menjamin ketahanan pangan nasional dan mampu menciptakan stabilisasi harga.
"Itu tugas utama Bulog untuk menjamin ketersediaan beras dan menjadi stabilisasi harga. Kalau Bulog juga gagal, maka sebaiknya diganti dengan Banser NU. Insya Allah Banser mampu menjalankan tugas-tugas untuk menstabilkan harga sembako tersebut," tambahnya.