PSI resmi laporkan dua komisioner Bawaslu RI ke DKPP
Tsamara mengungkapkan, laporan ini agar membuka tabir kecurigaan dalam demokrasi yang berkualitas. Ke depan, dia berharap, Bawaslu sebagai lembaga netral dapat menjaga rasa adil bagi setiap peserta Pemilu 2019.
Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Tsamara Amany menyambangi Kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP). Kehadiran mereka guna melaporkan dugaan pelanggaran etik oleh sejumlah komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
"Kami hari ini resmi melaporkan dua orang pimpinan Bawaslu yaitu saudara Abhan dan saudara Muhammad Afifudin ke DKPP atas dugaan pelanggaran etik, kami merasa dizalimi oleh Bawaslu, kami berupaya mencari keadilan di sini," katanya di Kantor DKPP, Jakarta Pusat, Rabu (23/5).
-
Siapa yang menyambut kedatangan Prabowo di Kantor DPP Partai Golkar? Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto hingga Sekjen Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus menyambut langsung kedatangan Prabowo.
-
Kapan Prabowo tiba di Kantor DPP Partai Golkar? Prabowo tiba sekitar pukul 17.00 WIB dengan mengenakan pakaian berwarna hitam dan celana berwarna hitam.
-
Bagaimana TKN Prabowo-Gibran menanggapi putusan DKPP? Meski begitu, dia menyampaikan TKN Prabowo-Gibran menghormati keputusan DKPP. Namun, kata dia keputusan tersebut tidak bersifat final.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Mengapa Hasyim Asy'ari dianggap bersalah oleh DKPP? Menurut DKPP tindakan Hasyim yang membuat surat pernyataan berisi janji atau kesepakatan perjanjian suami istri merupakan tindakan yang tak wajar.
-
Apa yang dilakukan anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta saat rapat paripurna? Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Cinta Mega kedapatan tengah bermain game slot saat rapat paripurna penyampaian pidato Penjabat (Pj) Gubernur terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (20/7).
Menurut Tsamara, kedua komisioner Bawaslu tersebut memiliki tiga dosa besar sehingga patut dilaporkan ke DKPP. Pertama, keduanya dinilai telah melampaui batas kewenangan sebagai komisioner.
Kemudian, kedua, hukuman dijatuhkan kedua komisioner Bawaslu itu kepada PSI adalah penafsiran pribadi. Dan terakhir, ada inkonsistensi dilakukan terhadap penerjemahan citra diri dari Bawaslu.
"Ini bukan hanya tentang PSI, ini sudah mengenai kualitas demokrasi, Bawaslu adalah wasit dalam pertandingan pemilu 2019," tegas mahasiswi lulusan Universitas Paramadina ini.
Karenanya, Tsamara mengungkapkan, laporan ini agar membuka tabir kecurigaan dalam demokrasi yang berkualitas. Ke depan, dia berharap, Bawaslu sebagai lembaga netral dapat menjaga rasa adil bagi setiap peserta Pemilu 2019.
"Jadi ketika kita melihat Bawaslu tidak netral dan tidak adil maka kami jadi mempertanyakan komitmennya terhadap pemilu 2019, itu agar tidak ada saling curiga lagi dan demi keadilan dan demi demokrasi yang berkualitas," tutupnya.
Diketahui, PSI terindikasi kuat mencuri start kampanye Pemilu 2019. Hal itu tampak pada nomor urut Parpol dan logo Partai yang didefinisikan Bawaslu sebagai citra diri dalam iklan yang ditayangkan 23 April 2018 di Koran Jawa Pos. Hal tersebut, diduga menyalahi pasal 276 UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.
Melalui investigasi, Bawaslu akhirnya menggiring hal tersebut ke ranah pidana. Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni dan wakilnya Chandra Wiguna dilaporkan sebagai pelaku tindak pidana pemilu karena diduga sebagai otak yang mengatur kampanye prematur tersebut.
Reporter: M. Radityo
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Bawaslu tindaklanjuti dugaan pelanggaran kampanye oleh PAN & Hanura
PSI Laporkan Ketua Bawaslu Abhan dan anggota Bawaslu Afifuddin ke DKPP
Partai-partai lama dan baru ini diprediksi tak lolos di DPR 2019
Jelang lebaran, pasokan dana tunai diharapkan meningkat 30 persen
Lima pengurus DPP diperiksa, PSI bantah curi 'start' kampanye