Rasiyo-Abror tak lolos pilkada, PAN laporkan KPU ke DKPP dan Bawaslu
PAN tuding ada permainan yang menggagalkan Rasiyo-Abror nyalon Pilkada Surabaya.
Partai Amanat Nasional (PAN) berniat akan melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya ke Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.
Wakil Ketua Fraksi PAN DPR RI Viva Yoga Mauladi mengatakan, pelaporan itu terkait KPU Surabaya yang menggagalkan pasangan Rasiyo dan Dhimam Abror dalam Pilkada Surabaya.
"Pasangan yang diusung PAN dan Partai Demokrat dinyatakan tidak lolos karena tidak memenuhi syarat. Kita akan melaporkannya karena calon wali kota dan wakil wali kota ditolak" kata Viva saat dikonfirmasi merdeka.com, Jakarta, Senin (31/8).
Viva pun mengungkapkan, ada keterlibatan oknum yang tak bertanggung jawab untuk menggagalkan keduanya sebagai Walikota Surabaya.
"Dari verifikasi administrasi KPU Surabaya menyatakan ada perbedaan hasil scan dalam surat keputusan dewan pengurus pusat (SK DPP) asli, tidak diserahkan ke KPU Surabaya oleh oknum yang tidak bertanggung jawab," terangnya.
Meskipun adanya pelaporan, PAN akan kembali mencalonkan pasangan Rasiyo dan Dhimam Abror sebagai calon Walikota dan Wakil Walikota Surabaya dengan mengeluarkan kembali SK baru.
"DPP PAN mengeluarkan SK baru yang langsung ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekjen PAN. Bahkan sebagai ketua, Zulkifli Hasan akan mendatangi komisi tersebut jika diperlukan. Maka tak perlu menggunakan uji forensik untuk membuktikan keaslian surat tersebut," jelasnya.
Namun, kata dia, apabila Abror masih terkendala dalam persyaratan maka partai pengusung akan menggantinya dengan calon Wali Kota baru. "Sampai batasnya Abror masih terkendala prasyarat bukti pembayaran pajak, kita putuskan untuk menggantinya. Karena sudah ada bakal calon alternatif yang diusung. Berdasarkan keputusan bersama Partai Demokrat di beberapa hari ke depan," katanya.
Baginya, berbagai upaya yang dilakukan PAN sebagai bentuk keseriusan partai untuk menjalankan pemilihan secara langsung dalam menjalankan pilar demokrasi.
"PAN serius dan tidak main-main dalan melaksanakan prosedur dan mekanisme demokrasi di Pilkada. Pilkada adalah sarana melaksanakan kedaulatan rakyat. Jadi, tak ada calon boneka dan jadi-jadian," pungkasnya.
Baca juga:
PAN sebut Rasiyo-Abror gagal maju Pilkada Surabaya karena intervensi
Ruhut tuding PAN tak serius usung calon di Pilkada Surabaya
Demokrat berang Rasiyo-Dhiman tak boleh daftar Pilkada Surabaya lagi
2 Kali gagal usung Abror di Surabaya, PAN ngaku tak patah arang
Calonnya gugur di Pilwali Surabaya, Demokrat lakukan evaluasi total
Tak pernah lapor pajak, Abror gagal maju di Pilwali Surabaya
Whisnu minta restu Menteri Khofifah saat acara Hari Anak Nasional
-
Kapan Pilkada serentak berikutnya di Indonesia? Indonesia juga kembali akan menggelar pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di tahun 2024. Pilkada 2024 akan dilasanakan ada 27 November 2024 untuk memilih gubernur, wali kota, dan bupati.
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Pesta demokrasi ini melibatkan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
-
Kapan Pertempuran Surabaya terjadi? Tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan Nasional untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan, terutama orang-orang yang terlibat dalam peristiwa Pertempuran Surabaya pada 10 November 1945.
-
Apa definisi dari Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
-
Apa pandangan Partai NasDem tentang Anies Baswedan terkait Pilkada? “Pak Anies itu ibarat orang main kartu ya kartunya enggak pernah mati,” kata Sekjen Partai NasDem, Hermawi Taslim kepada wartawan di DPP Partai NasDem, Jakarta, Jumat (30/8).
-
Kapan peristiwa penting yang terjadi di Surabaya yang memicu peringatan Hari Pahlawan? 10 November tahun 1945 silam, sebuah peristiwa penting terjadi di tanah Surabaya. Para pemuda rela bertempur menghadapi tentara Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia.