RI anggota DK PBB, PPP 'Jawaban yang meragukan Jokowi di panggun dunia'
Saat dilakukan pengambilan suara atau voting di PBB, Indonesia dipilih oleh 144 negara.
Indonesia akhirnya terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bersama beberapa negara lainnya. Kini Indonesia mempunyai peran lebih besar untuk memperjuangkan kepentingan dunia Islam khususnya isu Palestina di panggung dunia.
Prestasi ini menurut Sekjen PPP, Arsul Sani, merupakan jawaban bagi pihak-pihak yang meragukan pengaruh Presiden Joko Widodo atau Jokowi di panggung internasional. Arsul menilai keberhasilan Indonesia menjadi anggota DK PBB sebagai sebuah capaian diplomasi luar biasa dan mengulang hal sama yang terjadi pada masa pertama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
-
Kapan Jokowi memanggil dua menteri PKB tersebut? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.
-
Bagaimana hubungan Jokowi dan PDIP merenggang? Diketahui, hubungan Jokowi dengan partai Pimpinan Megawati Soekarnoputri itu merenggang saat keduanya beda pilihan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
-
Apa yang dibahas Jokowi saat memanggil dua menteri PKB itu? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024."Kalau yang kita baca ya, pujian presiden terhadap pencapaian PKB dan juga ucapan kekaguman kepada ketua umum kami, Gus Muhaimin, karena dalam situasi pileg PKB justru mengalami kenaikan yang signifikan," kata Maman di gedung DPR, Senayan, Jakarta Senin (18/3).
-
Apa yang dibicarakan Prabowo dan Jokowi? Saat itu, mereka berdua membahas tentang masa depan bangsa demi mewujudkan Indonesia emas pada tahun 2045.
-
Kapan Prabowo bertemu Jokowi? Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7) siang.
-
Kenapa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB dengan tujuan untuk: Membantu masyarakat: Terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak: Dengan memberikan kemudahan, diharapkan semakin banyak wajib pajak yang taat membayar pajak. Mendukung pertumbuhan ekonomi: Keringanan pajak dapat mendorong aktivitas ekonomi dan investasi.
"Ini sekaligus bagi orang-orang yang selama ini meragukan pengaruh Pak Jokowi di dunia internasional ini sekaligus merupakan jawaban," jelasnya di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Sabtu (9/6).
Capaian ini, sambungnya, juga merupakan hasil kerja jajaran diplomat Indonesia di bawah Kementerian Luar Negeri. Saat dilakukan pengambilan suara atau voting di PBB, Indonesia dipilih oleh 144 negara. Hal ini menurut Arsul bukan hal yang tiba-tiba namun merupakan upaya yang sering disuarakan Jokowi saat berkunjung ke berbagai negara dan bertemu para pemimpin negara lain.
"Selama ini ketika Jokowi berkunjung ke berbagai negara dan ketika beliau menerima pemimpin dari negara lain pemerintah Indonesia selalu menyelipkan keinginan dan sekaligus permintaan untuk didukung sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB," kata Anggota Komisi III DPR RI ini.
Ia berharap dengan posisi Indonesia ini, perannya lebih signifikan dan lebih baik dalam berbagai persoalan dunia. Khususnya terkait umat Islam dan upaya membantu kemerdekaan Palestina.
Selain itu juga menyebut peran DPR dalam prestasi Indonesia di tingkat dunia ini. DPR melalui program diplomasi parlemen juga turut mendorong agar negara lain mendukung Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB.
"Di setiap kunjungan kerja Anggota DPR, di samping bertemu dengan mitranya para anggota parlemen di luar negeri, juga menyempatkan diri untuk bertemu dengan mitra di negara tujuan. Secara khusus teman-teman di Komisi I dan BKSAP (Badan Kerjasama Antar Parlemen) itu secara intensif juga turut membantu untuk bisa diterimanya Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan."
(mdk/rhm)