Risma menolak ke DKI, siapa bakal diusung PDIP lawan Ahok?
Mungkinkah Risma menolak perintah partai jika sudah ditugasi oleh Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk ke DKI?
Keputusan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk menempuh jalur independen di Pilgub DKI 2017 membuat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bersiap mengusung calon lain.
Salah satu yang santer disebut adalah Tri Rismaharini, kader PDIP yang juga Wali Kota Surabaya.
Namun belakangan, Risma menolak wacana itu. Bahkan, wali kota ketiga terbaik di dunia 2014 itu mengaku sudah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk menyampaikan penolakannya.
"Enggak (enggak akan ke DKI). Kemarin saya sudah sampaikan ke Ibu (Ketum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri), bahwa saya sudah berjanji ke warga Surabaya, saya akan jadi wali kota Surabaya, gitu," kata Risma di Surabaya, kemarin.
Tawaran menuju ibu kota ini, kata Risma, bukan hanya sekali. Dia pernah ditawari untuk menjadi menteri di Kabinet Kerja. Namun, Risma tetap menolak dan ingin tetap berada di Surabaya.
"Iya, saya sudah ngadep ke Bu Mega. Dulu waktu saya ditawari jadi menteri, pertama saya juga ngadep ke Bu Mega. Saat itu saya tidak mau jadi menteri, jadi Wali Kota Surabaya saja. Sekarang juga, karena saya sudah berjanji ke warga Surabaya," tandasnya.
Jika Risma sudah menolak, lantas siapa yang bakal diusung PDIP melawan Ahok?
Untuk hal ini, PDIP ini punya sejumlah kader terbaik. Sebut saja Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat.
Namun, sebelum melihat calon lain, pertanyaan yang patut diajukan adalah: apakah penolakan Risma sudah final menutup peluangnya ke Jakarta? Apakah kader PDIP bisa menolak ketika partai sudah menugaskan?
Istilah 'petugas partai' yang pernah melekat pada Jokowi mengingatkan publik, bahwa si gubernur DKI yang awalnya tidak berminat ikut Pilpres 2014, akhirnya tetap menyatakan 'siap' ketika rekomendasi partai sudah turun.
Nah, terkait hal ini, salah seorang politikus PDIP di Surabaya membenarkannya. Bahkan dia begitu yakin Risma akan tetap diboyong ke DKI, karena politikus perempuan itu yang paling berpotensi mengalahkan Ahok.
"Keputusannya memang masih menunggu rekomendasi partai, tapi saya yakin Risma yang bakal maju ke DKI," kata salah satu pengurus DPC PDIP Surabaya ini.
Lalu bagaimana dengan penolakan Risma? Soal pertanyaan ini, si politikus cuma mengingatkan dalam politik tidak ada hal yang tidak mungkin, apalagi dalam sejarah PDIP, tidak ada kader yang menolak ditugaskan partai.
Baca juga:
Ruhut setia dan mati-matian bela Ahok
Ketika Risma berani menolak tawaran Megawati
Haji Lulung sebut Ahok munafik karena terima dukungan NasDem
Didukung Djan Faridz, Haji Lulung ngaku lebih siap daripada Ahok
Minta segera diusung jadi cagub DKI, Ahok dikritik politisi PDIP
Tak perlu maju di Pilgub, Risma sudah sumbang ide perbaikan Jakarta
Politisi Golkar: Ahok pilih independen harus dihormati
-
Kapan Pilkada DKI 2017 dilaksanakan? Pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2017 (disingkat Pilgub DKI 2017) dilaksanakan pada dua tahap, yaitu tahap pertama di tanggal 15 Februari 2017 dan tahap kedua tanggal 19 April 2017 dengan tujuan untuk menentukan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017–2022.
-
Apa saja isu yang muncul selama Pilkada DKI 2017? Apalagi pemilihan tersebut juga diwarnai dengan isu-isu seperti agama, etnis, dan kebijakan publik.
-
Siapa saja kandidat yang bertarung di Pilkada DKI 2017? Saat itu, pemilihan diisi oleh calon-calon kuat seperti Basuki Tjahaja Purnama, Anies Baswedan, dan Agus Harimurti Yudhoyono.
-
Di mana Rakernas PDIP diadakan? Mantan calon Presiden (Capres) nomor ururt 03 Ganjar Pranowo menghadiri agenda rapat kerja nasional (rakernas) PDIP di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol Jakarta pada Jumat (24/5).
-
Kapan Pilkada DKI 2017 putaran kedua dilaksanakan? Pemungutan Suara Putaran Kedua (19 April 2017):Putaran kedua mempertemukan pasangan Ahok-Djarot dan Anies-Sandiaga.
-
Kapan PDIP menang di pemilu 2019? Partai pemenang pemilu 2019 adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan persentase 19.33% dari total suara sah yang diperoleh.