Salim Segaf: PKS Tolak Politik Uang, Ganti dengan Politik Pelayanan
Salim menambahkan, PKS juga menolak kriminalisasi jelang Pemilu 2024
Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Salim Segaf Al-Jufri mengatakan, bahwa partainya menolak politik uang. Menurutnya, PKS melakukan politik pelayanan untuk kepentingan rakyat.
"Kita tegaskan bahwa PKS menolak politik uang dan menggantinya menjadi politik pelayanan, pemberdayaan, untuk kepentingan rakyat Indonesia," kata Salim di Apel Siaga PKS, Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (26/2).
-
Kapan Pemilu 2024? Sederet petahana calon legislatif (caleg) yang sempat menimbulkan kontroversi di DPR terancam tak lolos parlemen pada Pemilu 2024.
-
Mengapa PKS unggul di DKI Jakarta dalam Pemilu 2024? Tercatat PKS unggul dengan perolehan 1.012.028 suara.
-
Dimana Pj Gubernur Kaltim meninjau kesiapan Pemilu 2024? Hal itu disampaikan Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik saat meninjau Gudang Logistik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu).
-
Bagaimana Pemilu 2024 diatur? Pelaksanaan Pemilu ini diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilu 2024. Regulasi ini diteken KPU RI Hasyim Asyari di Jakarta, 9 Juni 2022.
-
Mengapa Pemilu 2024 penting? Pemilu memegang peranan penting dalam sistem demokrasi sebagai alat untuk mengekspresikan kehendak rakyat, memilih pemimpin yang dianggap mampu mewakili dan melayani kepentingan rakyat, menciptakan tanggung jawab pemimpin terhadap rakyat, serta memperkuat sistem demokrasi.
-
Apa pertimbangan utama PKS untuk mencalonkan seseorang di Pilkada 2024? PKS memiliki sejumlah pertimbangan utama bagi seseorang figur dapat maju sebagai bakal cagub-cawagub di Pilkada Serentak 2024. Terutama, mereka yang memiliki kans menang paling besar."Ya kita perlu (figur) dengan kans menangnya besar, kan ikut Pilkada buat menang bukan biar kalah," ucapnya.
Salim menambahkan, PKS juga menolak kriminalisasi jelang Pemilu 2024. Dia berkata, penegakan hukum harus dilakukan adil bagi seluruh rakyat Indonesia.
"Menolak kriminalisasi dengan alasan politik, karena penegakan hukum dilakukan untuk menunjukkan keadilan bagi rakyat seluruh Indonesia. Seluruh warga sama kedudukannya di hadapan hukum, baik presiden atau tukang tambal ban, baik pengemudi ojol atau konglomerat, baik jenderal, kopral atau bharada, semua harus tunduk," ujarnya.
Lebih lanjut, Salim mengatakan, keragaman suku, agama dan status sosial bukan alasan untuk membuat bangsa ini pecah belah. Menurutnya, keragaman justru menjadi modal dasar untuk menjaga kesatuan bangsa.
"Hari ini kita telah membuktikan bahwa keragaman suku, agama dan status sosial bukanlah alasan untuk kita berpecah belah. Bahkan kemajuan itu sebagai modal dasar untuk menjaga kesatuan bangsa," pungkasnya.
Ikuti perkembangan terkini seputar berita Pemilu 2024 hanya di merdeka.com
(mdk/ray)