Sekjen NasDem: Menteri yang hina Jokowi mundur saja!
"Tidak boleh ragu, itu penting bagi presiden untuk mengganti komposisi di kabinetnya."
Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Patrice Rio Capella menyebut adanya menteri yang berani menghina Presiden Joko Widodo adalah sebuah bukti bahwa menteri tersebut sudah tak patuh terhadap Presiden. Dia menyarankan agar menteri tersebut lebih baik mundur jika sudah tak mau menjalankan visi dan misi yang dibangun oleh Jokowi.
"Kalau memang ada perilaku yang tidak terpuji dari menteri, berupaya menjelek-jelekan bahkan tidak patuh terhadap presiden, ya menteri tersebut mundur saja dari jabatannya. Prinsipnya kan menteri itu diangkat oleh presiden dan membantunya untuk menjalankan program-programnya," kata Rio, Senin (29/6).
Rio mengaku sebenarnya ia tidak menginginkan adanya reshuffle kabinet. Pasalnya, reshuffle menandakan adanya kinerja kementerian yang tidak beres. Hal ini juga akan memengaruhi citra pemerintahan. Akan tetapi, ia tetap mendukung langkah presiden apabila reshuffle merupakan jalan terbaik, hakikatnya ini adalah hak prerogatif presiden.
"Dulu memang tidak ada harapan untuk reshuffle, tapi memang mungkin keadaan berkata lain. Presiden pasti punya pertimbangan mengenai menteri-menteri yang pas untuk menjalankan program pemerintah," sebutnya.
Anggota Komisi III DPR dari Dapil Bengkulu ini juga menganjurkan Presiden Jokowi agar tidak ragu mengganti menteri di kabinetnya jika memang diperlukan. Ia meyakini bahwa tidak akan ada resistensi yang berarti dari parpol dan kalangan profesional ketika reshuffle akan digulirkan presiden.
Khusus menteri dari partai politik, Patrice justru yakin bahwa pada dasarnya parpol ikhlas. Karena ketika kader parpol diangkat menjadi menteri, parpol telah mewakafkan kadernya untuk menjadi pelayan kepentingan rakyat. Sehingga ia meyakini tidak ada alasan bagi partai politik untuk berpolemik soal kocok kabinet.
"Tidak boleh ragu, itu penting bagi presiden untuk mengganti komposisi di kabinetnya. Semua partai pasti ikhlas tanpa ada resistensi. Saya yakin itu," ujarnya.
Patrice juga menyematkan harapannya untuk menteri-menteri yang menjadi bagian dari Kabinet Kerja. Ia yakin masyarakat menginginkan kabinet ini dapat lebih bersinergi, kuat, dan mampu menjadi alat yang baik untuk mencapai cita-cita Presiden.
Baca juga:
Menteri Rini buka suara soal isi transkripan hina Jokowi
Rumor reshuffle beredar, Moeldoko jadi Menko Polhukam gantikan Tedjo
Diisukan jadi menperin, Rachmat Gobel bilang emang gue pikirin
Ini isi hinaan menteri ke Jokowi versi Akbar Faizal
Marah disebut ejek Jokowi, Rini Soemarno tantang beberkan bukti
-
Kapan reshuffle kabinet menteri dan wakil menteri dilakukan? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri dan wakil menteri Senin (17/7) hari ini.
-
Bagaimana cara Partai NasDem memperjuangkan penolakan penunjukan Gubernur Jakarta? Taufik menekankan, Partai NasDem tetap mendorong adanya pemilihan umum kepala daerah di Jakarta. Selain itu, NasDem juga ingin adanya pemilihan wali kota dan anggota DPRD tingkat kota madya di wilayah Jakarta. "Kita menginginkan ada pilkada di tingkat provinsi dan kota madya. DPRD juga ada DPRD kota dan DPRD provinsi. Itu yang terus akan kita perjuangkan pada saat pembahasan tingkat I di Komisi II DPR bersama dengan pemerintah," tegas Taufik.
-
Apa yang sedang dilakukan Prabowo terkait susunan kabinet? Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, membenarkan bahwa sampai saat ini Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin belum pernah diundang saat menbahas susunan kabinet. Sebab, Dasco menegaskan, untuk menyusun kabinet merupakan hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto. "Jadi memang yang namanya susunan menteri itu sebagai hak prerogatif presiden terpilih yang melakukan simulasi-simulasi," kata Dasco, saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu, (14/9).
-
Apa yang diusulkan oleh Partai Demokrat terkait penunjukan Gubernur Jakarta? Hal senada juga disampaikan Anggota Baleg Fraksi Demokrat Herman Khaeron. Dia mengatakan, pihaknya tetap mengusulkan agar Gubernur Jakarta dipilih secara langsung. "Kami berpandangan tetap, Pilgub DKI dipilih secara langsung. Bahkan wali kota juga sebaiknya dipilih langsung," kata Herman Khaeron.
-
Siapa yang berhak menentukan susunan kabinet? Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, membenarkan bahwa sampai saat ini Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin belum pernah diundang saat menbahas susunan kabinet. Sebab, Dasco menegaskan, untuk menyusun kabinet merupakan hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto. "Jadi memang yang namanya susunan menteri itu sebagai hak prerogatif presiden terpilih yang melakukan simulasi-simulasi," kata Dasco, saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu, (14/9).
-
Kapan Prabowo dikabarkan akan menambah jumlah Kementerian? Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan akan menambah jumlah kementerian lembaga menjadi 40.