Sekjen PPP sindir PAN: Tegaskan sikap, tetap mau di dalam atau tidak

Sekjen PPP sindir PAN: Tegaskan sikap, tetap mau di dalam atau tidak. Komentar ini terkait sikap PAN yang selalu berbeda dengan partai pendukung pemerintah seperti PDIP, Golkar, PKB, PPP, NasDem dan Hanura. Misalnya, soal presidential threshold dan Perppu pembubaran ormas, PAN tidak sepakat dengan sikap partai koalisi.

Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Asrul Sani mengatakan, Partai koalisi harus mendukung kebijakan pemerintah yang sifatnya penting. Dia memaklumi jika partai pendukung pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) punya beda pandangan. Namun, hal itu tidak boleh terjadi pada kebijakan yang bersifat mendasar.

"Kalau yang tidak mendasar, boleh dong berbeda. Pertanyaannya kemudian, yang mendasar itu apa? Kalau bagi kami PPP, soal Perppu itu mendasar, soal Presidential Threshold, itu mendasar. Tetapi kalau soal kebijakan 5 hari sekolah itu, itu enggak mendasar. PPP pun keberatan dengan kebijakan 5 hari sekolah," kata Asrul di Mahkamah Konstitusi, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (14/7).

Lanjut Asrul, jika yang ditentang itu kebijakan mendasar, maka sebetulnya, sebaiknya partai politik yang ada di koalisi tersebut, harus menegaskan sikapnya.

"Eggak usah disuruh out-lah, cukup menegaskan sikapnya, saya tetap mau ada di dalam atau tidak," jelas Asrul.

Komentar ini terkait sikap PAN yang selalu berbeda dengan partai pendukung pemerintah seperti PDIP, Golkar, PKB, PPP, NasDem dan Hanura. Misalnya, soal presidential threshold dan Perppu pembubaran ormas, PAN tidak sepakat dengan sikap partai pendukung pemerintah.

Arsul kembali mencontohkan, jika perbedaan sikap politik dalam Pilgub DKI 2017, masuk ke dalam kategori tidak mendasar menurutnya. Namun untuk RUU Pemilu dan Perppu, dia menilai, harusnya partai pendukung pemerintah solid.

Baca juga:
NasDem sebut partai koalisi yang hanya tuntut hak lebih baik mundur
Golkar dukung jika Presiden evaluasi partai koalisi yang beda sikap
Masinton ingin PAN tetap di koalisi & ajak dukung Perppu ormas
Kritik etika politik koalisi, Mendagri merasa ditikam dari belakang
PAN sentil pembisik Jokowi yang tak mampu jaga wibawa presiden
Partai pendukung Jokowi gerah dengan ulah PAN