Setnov lengser & Airlangga jadi Ketum, sorotan publik ke Golkar bakal menurun
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi meyakini setelah Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar sorotan publik akan merosot kepada Partai Golkar. Sebab, masyarakat akan beralih isu usai kasus korupsi mega korupsi proyek e-KTP yang menimpa Setya Novanto pudar.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi meyakini setelah Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar sorotan publik akan merosot kepada Partai Golkar. Sebab, masyarakat akan beralih isu usai kasus korupsi mega korupsi proyek e-KTP yang menimpa Setya Novanto pudar.
Bagaimanapun, kata Burhan, perhatian publik sesuatu yang dibutuhkan dalam politik. Menurutnya, hal tersebutlah yang menjadi sisi negatif setelah Airlangga berada di pucuk tertinggi pohon Beringin tersebut.
"Minusnya, Golkar kehilangan kesempatan menjadi perhatian publik secara terus menerus, karena dalam politik pusat perhatian itu penting. Tapi sekarang sinetronnya sudah berhenti," kata Burhanuddin dalam diskusi Menakar Kepemimpinan Airlangga Hartato untuk kebangkitan Partai Golkar di RM Ayam Goreng Suharti, Jl Kapten Tendean, Mampang, Jakarta Selatan, Sabtu (16/12).
Namun kata Burhanuddin, jika Golkar membuat berbagai terobosan, partai beringin itu akan tetap menjadi pusat perhatian. Misalnya dengan menjual isu antikorupsi untuk mengembalikan citra partai dan menjaring pemilih dari generasi milenial.
"Kalau misalnya Airlangga sebagai ketum ingin menjadikan Golkar pusat perhatian yang tak lepas dari publikasi media, mau tak mau Airlangga harus pimpin Golkar dengan berbagai terobosan," ujarnya.
Sisi positifnya di mata Burhanuddin, di bawah kepemimpinan Airlangga, internal Partai Golkar akan lebih mudah melakukan konsolidasi. Terutama pada saat Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) dan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) mendatang. Dengan demikian, agenda menghadapi Pilkada Serentak 2018, Pileg dan Pilpres 2019 pun akan lebih cepat dijalankan.
"Juga dengan adanya aklamasi terhadap Airlangga, maka Golkar tidak perlu repot-repot saling tikam di internal," ucap Burhanuddin.
Baca juga:
Menakar kemampuan Airlangga Hartarto pimpin Golkar
Jawab kritik Priyo, Ketua DPP sebut Golkar butuh nahkoda
Ketua DPP Golkar ini yakin dukungan buat Ridwan Kamil bakal dicabut
Elektabilitas Golkar turun di hasil survei, Airlangga harus punya terobosan baru
Golkar harus sasar pemilih muda dan kampanyekan antikorupsi
'Mereka yang mau lawan Airlangga seperti buang garam di lautan'
-
Bagaimana Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Golkar? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Bagaimana Airlangga Hartarto mengelola potensi konflik di dalam Partai Golkar? Lanjut Dedi, Airlangga juga mampu merawat infrastruktur partai dengan mengelola potensi konflik yang baik.
-
Apa alasan Nurdin Halid menilai Airlangga Hartarto layak memimpin Golkar? "Sangat layak, Erlangga memimpin Golkar," ujarnya kepada wartawan, Rabu (3/4). Nurdin mengaku di Pemilu 2024, Golkar perolehan kursi di DPR RI meningkat menjadi 102. Padahal di Pemilu 2019, Golkar hanya meraih 85 kursi. "Dari 85 kursi menjadi 102, itu tidak mudah. Sangat layak (memimpin kembali Golkar)," tuturnnya.
-
Siapa yang menyampaikan keinginan aklamasi untuk Airlangga Hartarto dalam memimpin Golkar? Untuk informasi, kabar adanya keinginan aklamasi dari DPD I dalam penunjukkan Airlangga kembali memimpin Partai Golkar disampaikan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Lodewijk F. Paulus.
-
Apa yang diklaim Airlangga sebagai pencapaian Partai Golkar? "Dengan demikian Partai Golkar mengalami kenaikan dan dengan Partai Golkar mengalami kenaikan, Partai Golkar juga yang mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran bisa berkontribusi kepada kemenangan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka," tutup Airlangga.
-
Kenapa Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.