Soal reshuffle jilid II, NasDem tak masalah jatahnya dikurangi lagi
"Kalau kurang kami memang tanpa syarat," kata Johnny.
Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem di DPR Johnny G Plate menyerahkan sepenuhnya pada Presiden Jokowi jika akan melakukan reshuffle jilid II. Bahkan Johny menegaskan partainya tak masalah jika Presiden Jokowi berkehendak mengurangi satu kursi.
"Tapi prinsip dasarnya kita mengurangi, menambah. Kalau kurang kami memang tanpa syarat. Kalau tambah jangan ada yang protes karena memang ini tidak memberikan syarat untuk nambah," kata Johnny di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (15/10).
Namun ketika dikonfirmasi apakah benar satu kursi partai NasDem dikurangi, Johny mengaku tidak tahu. Menurutnya, hal tersebut hanya patut dibicarakan oleh presiden.
"Itu kabar burung dari mana? Terkait reshuffle, jumlah menteri yang direshuffle, portofolio mana yang ingin dilakukan. Menambah atau mengurangi adalah keputusan presiden. Hak prerogatif presiden, hak konstitusional presiden," tuturnya.
Sejauh ini menurut Johnny, NasDem telah memiliki konsistensi mendukung pemerintah. Meski mendukung, Johny menegaskan partainya tak minta timbal balik.
"Partai NasDem mendukung presiden tanpa syarat. Kepentingan Partai NasDem adalah presiden sukses. Kesuksesan presiden adalah keberhasilannya dan suksesnya Partai NasDem. Kegagalan presiden menjadi tantangan Partai NasDem untuk membantu presiden," terang dia.
Dari informasi diperoleh, dalam reshuffle jilid II nanti jatah NasDem yang bakal dikurangi. Di kabinet, jatah menteri NasDem tinggal dua yakni Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan, Menteri LHK Siti Nurbaya. Namun NasDem juga diberi satu kursi Jaksa Agung oleh Jokowi yang di isi oleh HM Prasetyo.
Di sisi lain, bagi Johnny, reshuffle jilid I yang lalu terjadi bukan karena ada kegaduhan. Namun yang terjadi ialah munculnya diskursus politik. Buktinya bisa dilihat dari perubahan baik yang dimunculkan kabinet kerja yang baru. Dalam reshuffle pertama, jatah NasDem sudah dikurangi satu, yakni Tedjo Edhy Purdijatno yang dicopot dari Menko Polhukam.
"Politik dalam negeri menjadi kondusif. Baik pemerintah provinsi maupun kabupaten kota. Sekarang orang tidak lagi berbicara soal kelompok," tandasnya.
Baca juga:
Politikus PDIP: Kabinet sekarang biasa-biasa, kalau dinilai B minus
PAN soal reshuffle jilid II: Kalau sudah bergabung harus all out
PAN: Isu reshuffle jilid II menguat, November atau Desember
PAN kecewa tak masuk pemerintahan, Fraksi PDIP angkat tangan
Lawatan Soetrisno Bachir ke Istana dan isu reshuffle jilid II
Cak Imin kritik Jokowi: Sudah reshuffle tetap saja enggak berubah
Ceu Popong kritik Jokowi: Dia bilang tak krisis,punya pikiran tidak?
-
Kapan reshuffle kabinet menteri dan wakil menteri dilakukan? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri dan wakil menteri Senin (17/7) hari ini.
-
Bagaimana cara Partai NasDem memperjuangkan penolakan penunjukan Gubernur Jakarta? Taufik menekankan, Partai NasDem tetap mendorong adanya pemilihan umum kepala daerah di Jakarta. Selain itu, NasDem juga ingin adanya pemilihan wali kota dan anggota DPRD tingkat kota madya di wilayah Jakarta. "Kita menginginkan ada pilkada di tingkat provinsi dan kota madya. DPRD juga ada DPRD kota dan DPRD provinsi. Itu yang terus akan kita perjuangkan pada saat pembahasan tingkat I di Komisi II DPR bersama dengan pemerintah," tegas Taufik.
-
Apa yang sedang dilakukan Prabowo terkait susunan kabinet? Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, membenarkan bahwa sampai saat ini Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin belum pernah diundang saat menbahas susunan kabinet. Sebab, Dasco menegaskan, untuk menyusun kabinet merupakan hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto. "Jadi memang yang namanya susunan menteri itu sebagai hak prerogatif presiden terpilih yang melakukan simulasi-simulasi," kata Dasco, saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu, (14/9).
-
Apa yang diusulkan oleh Partai Demokrat terkait penunjukan Gubernur Jakarta? Hal senada juga disampaikan Anggota Baleg Fraksi Demokrat Herman Khaeron. Dia mengatakan, pihaknya tetap mengusulkan agar Gubernur Jakarta dipilih secara langsung. "Kami berpandangan tetap, Pilgub DKI dipilih secara langsung. Bahkan wali kota juga sebaiknya dipilih langsung," kata Herman Khaeron.
-
Siapa yang berhak menentukan susunan kabinet? Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, membenarkan bahwa sampai saat ini Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin belum pernah diundang saat menbahas susunan kabinet. Sebab, Dasco menegaskan, untuk menyusun kabinet merupakan hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto. "Jadi memang yang namanya susunan menteri itu sebagai hak prerogatif presiden terpilih yang melakukan simulasi-simulasi," kata Dasco, saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu, (14/9).
-
Kapan Prabowo dikabarkan akan menambah jumlah Kementerian? Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan akan menambah jumlah kementerian lembaga menjadi 40.