Soal suap PLTU Riau, Lodewijk sebut Golkar tetap melangkah ke depan
Golkar menghormati proses hukum, meskipun Lodewijk tak menjelaskan lagi apa langkah yang ingin diambil.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa menjerat Partai Golkar sebagai tersangka dengan pidana korporasi dalam kasus dugaan suap PLTU Riau-1. Penetapan tersangka tersebut dapat dilakukan KPK, apabila Partai Golkar terbukti menerima uang suap dari proyek tersebut.
Terkait hal itu, Sekjen Golkar Lodewijk F. Paulus, mengatakan partainya menghormati proses hukum yang berjalan.
-
Kapan Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Kapan Golkar akan menyelesaikan penyusunan koalisi untuk Pilgub Banten? Airlangga menyebut partainya masih menyusun koalisi untuk Pilkada Banten 2024."Nanti kita susun," ucap dia.
-
Dimana DPD I Golkar Provinsi Riau menunjukkan penolakannya terhadap seruan Munaslub? Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Riau, Syamsuar menegaskan partai berlambang pohon beringin itu baik-baik saja dan fokus untuk pemenangan Pemilu 2024.
-
Kenapa Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Bagaimana seharusnya kegiatan kepemudaan Partai Golkar dilakukan? Ilham menambahkan, acara diskusi merupakan jiwa kader Golkar di semua tingkatan. Ia mengapresiasi kegiatan diskusi yang digelar oleh para pemuda Partai Golkar. Namun, Ilham mengingatkan, setiap kegiatan kepemudaan Partai Golkar seharusnya diketahui dan mendapatkan izin dari pengurus DPP Partai Golkar.
-
Apa yang didorong oleh Fraksi Golkar terkait RPJMN 2020-2024? Fraksi Golkar Dorong Pemerintah Kejar Target RPJMN 2020-2024 RAPBN tahun 2024 merupakan tahun terakhir dari penerjemahan visi misi pemerintahan Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin. Hal itu termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
"Saya katakan, kita hargai proses hukum yang berlaku. Kita hargai apa yang akan dilakukan oleh KPK. Kita sesuaikan saja," ucap Lodewijk di Posko Cemara, Senin malam.
Dia menegaskan, Golkar menghormati proses hukum, meskipun dia tak menjelaskan lagi apa langkah yang ingin diambil.
"Intinya Partai Golkar sangat menghormati upaya langkah-langkah hukum yang dilakukan oleh KPK," jelas Lodewijk.
Dia pun enggan menjelaskan apakah ini memang akan mengganggu elektabilitas Golkar. Terlebih jelang Pemilu 2019.
"Kalau dikatakan itu mengganggu, ya kita tetap melangkah ke depan. Saat orang sudah mulai sprint, dia tidak melihat kiri kanan lagi. Dia fokus pada target," pungkasnya.
Baca juga:
Kasus PLTU Riau-1, Golkar bisa dijerat pidana korporasi
Terseret kasus PLTU Riau-1, Golkar tegaskan sedang bersih-bersih
KPK diminta tak tebang pilih usut kasus suap PLTU Riau-1
Beralasan ada rapat pemegang saham, Dirut Pertamina mangkir panggilan KPK
Kembali diperiksa, Johannes Budisutrisno Kotjo tebar senyuman di KPK