LIVE

Sudah terima salinan putusan PTUN soal PPP, Menkum HAM pelajari dulu

PTUN Jakarta mengabulkan gugatan PPP Djan Faridz atas SK Menkum HAM yang mengakui PPP kubu Romahurmuziy. Putusan atas gugatan nomor 97/G/2016/PTUN itu dibacakan pada Selasa (22/11).

PPP

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna Hamonangan Laoly mengaku sudah menerima salinan keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang mengabulkan gugatan PPP Djan Faridz atas SK Menkum HAM yang mengakui PPP kubu Romahurmuziy.

"Dirjen sudah terima. Tadi saya sudah dapat laporan," ungkap Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/11).

Menurut Yasonna, salinan tersebut masih dipelajari. Dia memastikan akan mengambil sikap setelah melakukan kajian mendalam terhadap putusan itu.

"Kita akan pelajari dulu. Kita lihat saja seperti apa," kata Yasonna.

Diberitakan sebelumnya, PTUN Jakarta mengabulkan gugatan PPP Djan Faridz atas SK Menkum HAM yang mengakui PPP kubu Romahurmuziy. Putusan atas gugatan nomor 97/G/2016/PTUN itu dibacakan pada Selasa (22/11).

"Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya," kata hakim ketua Indaryadi dalam putusannya.

Dalam putusan juga ditegaskan bahwa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-06.AH.11.01 TAHUN 2016 Tentang Pengesahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2016-2021 dibatalkan.

Sementara itu, tergugat diwajibkan untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-06.AH.11.01 TAHUN 2016 Tentang Pengesahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2016-2021.

(mdk/dan)
MK Bahas Posisi Arsul Sani Tangani Gugatan Pemilu 2024

MK bakal menggelar Rapat Permusyawakaratan Hakim untuk membahas posisi Arsul Sani.

Arsul Sani
Innalillahi Wainnailaihi Rojiun, Wapres ke-9 RI Hamzah Haz Meninggal Dunia

Hamzah Haz merupakan salah satu politikus senior Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

hamzah haz
PKB Sebut PBNU Tak Punya Hak Panggil Cak Imin

Jika PBNU tetap memanggil Cak Imin maka langkah itu melanggar AD/ART dan melenceng dari khittah NU.

PBNU
PKB Sebut PBNU Tak Punya Hak Panggil Cak Imin

Jika PBNU tetap memanggil Cak Imin maka langkah itu melanggar AD/ART dan melenceng dari khittah NU.

PBNU
PPP Siap Bawa Isu Suara Tak Masuk Akal PSI ke Hak Angket DPR

"PPP akan meminta hal ini bagian yang termasuk dibongkar seterang-terangnya di hak angket pekan ini!,” kata Romy

PPP
Terpilih Kembali jadi Ketum, Cak Imin Tegaskan PKB Tak Lagi Bergantung dengan Lembaga Manapun

Cak Imin menegaskan, bahwa PKB akan menjadi partai yang mandiri dan tak akan bergantung dengan lembaga apapun.

cak imin
Senyum Lebar Sekjen PDIP Hasto Saat Dengar MK Ubah Aturan Pilkada

Sekjen PDIP Hasto menyampaikan terima kasih kepada MK.

PDIP
PPP Bakal Terima Kedatangan Prabowo dan Gerindra dengan Tangan Terbuka

PPP masih fokus terhadap gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di MK.

PPP
PPP Gugat Ambang Batas Parlemen ke MK

Hakim meminta Pemohon memberikan alasan yang kuat atas permohonannya mengingat pasal tersebut sudah sering diuji dan diputus MK.

Ambang Batas Parlemen
PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDIP: MPR Punya Sikap untuk Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Namun, menurut Gayus, dinamika dalam hukum bersifat luas.

PDIP
Hasto Sengketa Pilpres di Momen Hari Kartini: Semoga MK Ketuk Palu Emas, Bukan Palu Godam

Hasto Sengketa Pilpres di Momen Hari Kartini: Semoga MK Ketuk Palu Emas, Bukan Palu Godam

Hasto Kristiyanto
PPP: Kami Tidak Pernah Bahas Hak Angket di DPR

Alasan tidak membahas hak angket, lantaran PPP masih rentan tak lolos ambang batas parlemen.

Hak Angket
Menkum HAM Akui Sudah Tandatangani Kepengurusan PKB Hasil Muktamar Bali: Kalau Tidak Salah Ya

Dia mengatakan prinsipnya Kemenkum HAM tidak mungkin menahan jika ada permohonan dari partai politik.

PKB