Survei: Ketidakpuasan Publik terhadap Kinerja Pemerintah Naik 12,9 Persen
Naiknya tingkat ketidakpuasan publik itu dipengaruhi beberapa indikator. Salah satunya penegakan hukum. Charta menemukan tren penilaian buruk terhadap penegakan hukum di Indonesia berada di angka 47,3 persen.
Tingkat ketidakpuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin mengalami peningkatan. Tren itu terlihat dari hasil survei Charta Politika yang digelar Juli 2021. Dengan jumlah sampel sebanyak 1200 responden.
Charta merilis bahwa responden yang merasa puas terhadap kinerja pemerintah berada pada angka 62,4 persen. Sementara tingkat ketidakpuasan berada pada angka 34,1 persen. Angka 34,1 persen itu naik sekitar 12,9 persen dari survei Maret 2021.
-
Kapan survei Indikator Politik Indonesia dilakukan? Survei tersebut melibatkan 810 responden dengan metode simple random sampling dan margin of error sekitar 3,5 persen.
-
Apa tujuan dari survei Poltracking Indonesia? Tujuan survei untuk mengukur sejauh mana efektivitas langkah para kandidat dalam meningkatkan elektabilitasnya, serta sejauh mana pengaruh faktor eksternal di luar kandidat dapat mempengaruhi peta elektoral terkini.
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Apa hasil survei mengenai kondisi pemberantasan korupsi di era pemerintahan Jokowi? Survei Indikator menunjukkan bahwa responden menilai kondisi pemberantasan korupsi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) buruk, dengan jumlah persentase sebesar 32,7 persen.Sementara responden menilai kondisi pemberantasan korupsi sangat buruk sebesar 4,8 persen, lalu yang menilai sedang-sedang saja sebesar 28,7 persen. Selain itu, 27,3 persen masyarakat menilai baik dan 1,4 persen sangat baik. Sisanya, 5,2 persen tidak tahu atau tidak menjawab.
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
-
Apa tujuan utama dari sambutan Presiden Jokowi? Kepala Negara berharap para tamu menikmati jamuan hidangan dan pertunjukkan khas Indonesia yang telah disediakan. “Terima kasih atas partisipasinya. Saya berharap semangat malam ini dapat membawa kita untuk bekerja bersama berbagi akses air bersih dan sanitasi untuk semua orang,” kata Joko Widodo.
"Meskipun masih berada di atas 60%, terdapat kecenderungan penurunan tingkat kepuasan kinerja pemerintah dibandingkan dengan survei periode sebelumnya," kata Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya ketika rilis survei secara daring, Kamis (12/8).
Tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah tertinggi berada di wilayah Jawa Tengah & DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali, NTB & NTT. Sementara tingkat kepuasan terendah berada di wilayah Maluku & Papua, Kalimantan, dan Sumatera.
Naiknya tingkat ketidakpuasan publik itu dipengaruhi beberapa indikator. Salah satunya penegakan hukum. Charta menemukan tren penilaian buruk terhadap penegakan hukum di Indonesia berada di angka 47,3 persen. Naik sekitar 17,4 persen dibandingkan survei bulan Maret 2021. Sementara yang menjawab tidak tahu/tidak menjawab sebanyak 3,3 persen.
Sementara, publik yang memberi penilaian positif terhadap penegakan hukum berada di angka 49,5. Turun 6,9 persen dari 56,4 persen pada Maret 2021.
"Dilihat dari tren, penilaian buruk mengenai kondisi penegakan hukum mengalami kenaikan yang cukup tajam dibandingkan dengan survei-survei sebelumnya," kata Yunarto.
Charta juga menyoroti pemberantasan korupsi di Indonesia. Responden diminta pertanyaan 'Menurut pendapat Bapak/Ibu/Saudara, bagaimana pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini, apakah sangat baik, baik, buruk, atau sangat buruk?'
Hasilnya, 53.0 persen menyatakan buruk dan sangat buruk. Berbanding yang menyatakan baik 44,0 persen.
Sampel dipilih sepenuhnya secara acak (probability sampling) dengan menggunakan metoda penarikan sampel acak bertingkat (multistage random sampling), dengan memperhatikan urban/rural dan proporsi antara jumlah sampel dengan jumlah pemilih di setiap Provinsi. Dengan Margin of error + 2.83% pada tingkat kepercayaan 95%.
Laporan survei kali ini juga menyajikan tren dari data hasil survei yang diperoleh pada survei lapangan periode 20-27 Februari 2020. Serta data hasil survei menggunakan telepon yang dilakukan pada periode 1-8 Mei 2020, 6-13 Juni 2020, 6-12 Juli 2020, 26-29 Januari 2021, 24-28 Februari 2021, dan 20-24 Maret 2021 untuk melihat dinamika perubahan persepsi publik selama masa pandemi Covid-19.
Baca juga:
Survei: Publik Nilai Pemda Kurang Bantu Warga Hadapi Covid-19 6 Bulan Terakhir
Survei LSI: Pemerintah Harus Batasi Investasi Asing di Sektor Pengelolaan SDA
Survei New Indonesia: PPKM Diperpanjang, Kepuasan Publik Terhadap Jokowi Turun
Survei NEW INDONESIA: Demokrat Mungkin Jadi Jawara di Pemilu 2024
Survei New Indonesia: AHY Berkibar, Puan dan Airlangga Tertinggal