Survei SMRC: Tak Terbukti Pemilih Partai dan Jokowi Dukung Penundaan Pemilu
Dipaparkan oleh Direktur Riset SMRC Deni Irvani secara virtual pada Jumat (1/4), pemilih PDIP mayoritas menolak penundaan pemilu.
Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) membantah klaim Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan bahwa pemilih partai politik seperti Gerindra dan Demokrat mendukung penundaan Pemilu 2024. Survei ini juga menemukan pendukung Presiden Joko Widodo di Pilpres 2019 menolak penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan.
Dipaparkan oleh Direktur Riset SMRC Deni Irvani secara virtual pada Jumat (1/4), pemilih PDIP mayoritas menolak penundaan pemilu. Baik alasan pandemi 73 persen, keadaan ekonomi 78 persen dan pembangunan IKN 76 persen, bahkan juga menolak masa jabatan presiden diubah 77 persen.
-
Apa yang menjadi gebrakan Mentan yang dipuji oleh Ketua MPR? "Saya mengapresiasi langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Pak Mentan dalam mengatasi berbagai persoalan yang menyangkut ketahanan pangan seperti mengantisipasi potensi bencana yang akan terjadi di beberapa waktu ke depan, termasuk ancaman El Nino, yang kalau kita tidak waspadai dan kita tidak mempersiapkan diri, maka kita akan dihadapkan pada defisit pangan," ujar Bamsoet dalam pertemuannya bersama Mentan di Kementan Jakarta, Senin, (1/4).
-
Bagaimana tugas Kementerian Pertahanan RI dalam membantu Presiden? Kementerian Pertahanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pertahanan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
-
Apa yang dilakukan Kementan setelah arahan Presiden? Sejalan dengan arahan Presiden, Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan layanan dan program kerja pertanian yang ada saat ini tetap berjalan dengan baik. Demikian disampaikan Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan, Kuntoro Boga Andri, Sabtu (7/10).
-
Apa yang di ekspor oleh Kementan? Wakil Presiden RI, KH Maruf Amin melepas ekspor komoditas pertanian ke 176 negara dengan nilai transaksi sebesar 12,45 triliun.
-
Apa yang dilakukan Irjen Kementan di Manggarai Barat? Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian (Irjen Kementan), Jan Samuel Maringka memantau jalannya Inseminasi Buatan (IB) di Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT).
-
Apa yang terjadi pada MR? MR (14) pelajar MTs di Pacitan, Jawa Timur tewas usai menenggak kopi buatan ayahnya yang sudah dicampur racun sianida.
Pemilih Golkar juga demikian, 78 persen menolak penundaan alasan pandemi, 80 persen alasan ekonomi, 80 persen pembangunan IKN, dan 74 persen menolak penambahan masa jabatan.
Begitu juga pemilih PKB, 75 persen menolak penundaan alasan pandemi, 73 persen alasan ekonomi, 75 persen pembangunan IKN, dan 65 persen menolak penambahan masa jabatan.
Pemilih Gerindra bahkan menolak tegas, 89 persen menolak penundaan alasan pandemi, 92 persen alasan ekonomi, 91 persen pembangunan IKN, dan 80 persen menolak penambahan masa jabatan.
Pemilih Demokrat senada dengan Gerindra. 96 persen menolak penundaan alasan pandemi, 94 persen alasan ekonomi, 90 persen pembangunan IKN, dan 68 persen menolak penambahan masa jabatan.
Pemilih PAN juga lebih cenderung menolak. 84 persen menolak penundaan alasan pandemi, 77 persen alasan ekonomi, 84 persen pembangunan IKN, dan 78 persen menolak penambahan masa jabatan.
"Bukan hanya pemilih PDIP pemilih Golkar, pemilih PKB termasuk pemilih Gerindra dan Demokrat yang katanya diklaim ingin penundaan pemilu itu tidak terbukti dari data kita justru sebaliknya," ujar Deni.
Menurutnya survei ini jelas membantah klaim penundaan pemilu didukung oleh pemilih partai-partai. Hasilnya malah sebaliknya.
"Mayoritas pemilih dari partai politik itu ingin pemilu tetap diadakan 2024 jadi menolak penundaan pemilu. Klaim tadi itu tidak punya dasar jika berdasarkan survei ini," kata Deni.
Pemilih Jokowi-Ma'ruf pada Pilpres 2019 juga menolak penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan.
77 persen menolak penundaan alasan pandemi, 76 persen alasan ekonomi, 76 persen pembangunan IKN, dan 74 persen menolak penambahan masa jabatan.
Pemilih Prabowo-Sandi lebih besar lagi yang menolak. 85 persen menolak penundaan alasan pandemi, 89 persen alasan ekonomi, 87 persen pembangunan IKN, dan 77 persen menolak penambahan masa jabatan.
Deni menegaskan, jika memang isu penundaan pemilu populer, seharusnya pemilih Jokowi yang mendukung besar. Nyatanya sebaliknya.
"Mestinya kalau gagasan ini populer pemilih Jokowi-Ma'ruf Amin inginnya pemilu diundur saja supaya pak Jokowi tetap menjabat. Tetapi ternyata tidak. Ditolak pemilih Prabowo-Sandi juga ditolak pemilih pak Jokowi sendiri," jelasnya.
SMRC menggelar survei tatap muka pada 13-20 Maret 2022. Responden sebanyak 1220 dipilih secara multistage random sampling. Responden yang diwawancarai secara valid sebesar 1027 responden. Margin of error survei kurang lebih 3,12 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
(mdk/eko)