Syarat dari koalisi Jokowi jika ada partai yang mau gabung

Syarat dari koalisi Jokowi jika ada partai yang mau gabung. Pondasi yang sudah dibangun di antaranya kesepakatan untuk menyerahkan keputusan Cawapres kepada Jokowi. Artinya partai calon mitra koalisi tidak bisa memaksa Jokowi memilih kader mereka sebagai Cawapres.

2018-08-07 20:28:50

Koalisi pendukung Joko Widodo mengindikasikan bakal ada satu partai yang bergabung. Sekjen PPP Arsul Sani mengingatkan partai calon mitra koalisi harus menyesuaikan diri dengan pondasi koalisi yang telah dibangun oleh 9 partai pendukung Jokowi.

"Tetapi siapa yang datang juga harus menyesuaikan apa yang sudah dibangun oleh yang sembilan itu," kata Arsul di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (7/8).

Pondasi yang sudah dibangun di antaranya kesepakatan untuk menyerahkan keputusan Cawapres kepada Jokowi. Artinya partai calon mitra koalisi tidak bisa memaksa Jokowi memilih kader mereka sebagai Cawapres.

"Kita soal Cawapres serahkan kepada Pak Jokowi. Jadi tidak boleh dia menentukan syarat saya hanya akan bergabung kalau Cawapresnya ini," ujarnya.

Kedua, kata Arsul, partai calon mitra koalisi juga dilarang meminta kursi menteri ke Jokowi. Sebab, penentuan kursi menteri menjadi prerogatif Jokowi.

"Tentu tidak boleh dia mendikte Pak Jokowi untuk power sharing, bahwa portofolio ini diserahkan ke saya. Karena memang soal Cawapres dan menteri itu hak prerogatif Capres," tegas dia.

Arsul menambahkan, masuknya partai baru tidak akan merusak konfigurasi dan kesolidan koalisi pendukung Jokowi. Kesolidan di tubuh koalisi Jokowi terbangun karena partai-partai di dalamnya tidak meminta jatah menteri atau Cawapres.

"Tidak ada, jadi tidak akan mengubah konfigurasi apapun, karena yang 9 itu tidak pernah bicara power sharing. Logikanya konfigurasi akan berubah kalau yang sudah ada, sudah melakukan power sharing dengan Jokowi," imbuhnya.

"Wah jangan ada yang masuk, nanti mengurangi jatah saya atau ngubah portofolio saya, karena kita enggak ada itu," sambung Arsul.

Anggota Komisi III DPR ini menyebut jika ada partai baru yang bergabung maka masih bisa terlibat membahas Nawacita jilid II.

"Ya enggak dong, kalau sudah masuk ya enggak tertutup lagi. Mereka juga punya akses yang sama dengan kami untuk Nawacita jilid dua itu," jelas Arsul.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Johnny G Plate menuturkan partai baru perlu menyesuaikan diri dengan visi-misi yang sebelumnya sudah sepakati 9 partai koalisi Jokowi.

"Kalau soal pengusung silakan, tetapi tentu enggak bisa merombak seluruhnya," tambahnya.

Menurut Jhonny, penawaran terhadap partai baru yang akan bergabung tanpa mahar atau diajukan syarat baku sebelumnya.

Koalisi Joko Widodo memberikan sinyal bakal ada satu partai lagi yang bergabung untuk bertarung di Pilpres 2019. Hal tersebut diungkap oleh mantan Sekjen PDIP Pramono Anung di Istana, Selasa (7/8).

Pramono yang juga Sekretaris Kabinet ini tak mengungkap lugas. Tapi dia beri isyarat, Jokowi akan didukung oleh 10 partai politik saat daftar ke KPU nanti.

"Ya pokoknya lihat saja nanti yang dukung Pak Jokowi 9 atau 10 parpol. Kita lihat saja 9 atau 10 parpol," ungkap Pramono.

Jokowi saat ini didukung oleh sembilan parpol. Enam dari parpol yang berada di DPR yakni PDIP, Golkar, PKB, Hanura, PPP dan NasDem. Tiga dari parpol di luar DPR yakni PKPI, PSI dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo).

Baca juga:
Sekjen PDIP ungkap kemungkinan satu parpol gabung dukung Jokowi
Wasekjen PKB: Hitungan bumi dan langit para kiai, Cak Imin bawa kemenangan Jokowi
Politikus PDIP nilai Hasto layak dipertimbangkan jadi ketua tim pemenangan Jokowi
Belum ada penugasan jadi Ketua Timses Jokowi, Puan pilih fokus tugas Menko PMK
Tiba di KPU, Sekjen koalisi Jokowi konsultasi teknis pendaftaran capres-cawapres
Relawan Jokowi: Orang yang nyerang itu-itu saja, sudah hafal

(mdk/eko)