Tawaran opsi dari parpol agar pemerintah tak mundur bahas RUU Pemilu

Sikap keras pemerintah mematok ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold minimal 20 persen membuat beberapa parpol berpikir ulang. Mereka menawarkan beberapa opsi agar pemerintah tidak mundur dari pembahasan RUU Pemilu.

Sikap keras pemerintah mematok ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold minimal 20 persen membuat beberapa parpol berpikir ulang. Mereka menawarkan beberapa opsi agar pemerintah tidak mundur dari pembahasan RUU Pemilu.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang mewakili pemerintah dalam pembahasan RUU Pemilu mengultimatum Pansus RUU Pemilu tidak menggunakan voting dalam menentukan lima isu krusial yang hingga kini masih deadlock. Salah satunya soal presidential threshold. Tjahjo bahkan mengancam akan menarik diri dari pembahasan dan tetap menggunakan undang-undang lama terkait pilpres.

Fraksi Partai Golkar yang selama ini mendukung keinginan pemerintah berharap ancaman menarik diri tidak dilakukan. Mereka akan melobi pemerintah. "Tapi kita enggak bisa memaksa. Ya kita tidak bisa mengatasi pemerintah. Kita tentu akan lobi jangan sampai menarik diri," kata Ketua Fraksi Partai Golkar, Robert Kardinal di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/6).

Robert mengatakan lobi antara pemerintah dan fraksi-fraksi partai di DPR terkait 5 isu krusial terus dilakukan. Lobi tersebut dilakukan agar RUU Pemilu diputuskan dengan cara musyawarah mufakat bukan voting.

"Oh lobi jalan terus. Kalau politik itu lobi terus, pagi malam siang juga. Ada kalau lagi mau sahur, pagi juga saling telepon gimana nih? Ada. Dengan ketemu buka puasa bersama, satu lobi juga. Kita komunikasi lobi terus. Musyawarah mufakat yang bagus karena itulah yang kita ini, tapi voting pun bukan hal yang tabu karena aturannya boleh," tandasnya.

Sedangkan anggota Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid menyesalkan adanya wacana penarikan diri Pemerintah dalam pembahasan revisi UU Pemilu. Jika langkah itu dilakukan akan membuat wajah Pemerintah terlihat tak konsisten. "Saya menyesalkan adanya wacana untuk menarik diri itu, itu pasti akan kontra produktif dan justru akan menampilkan posisi Pemerintah yang tidak bagus di masyarakat," kata Hidayat di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (16/6).

Meski begitu, PKS pun mengambil sikap untuk menyetujui berapapun opsi presidential threshold yang saat ini menjadi salah satu perdebatan di Pansus pemilu. "Secara prinsip PKS siap mau 20 persen siap, 0 persen siap, 4 persen siap," tegasnya.

Bila tak kunjung mencapai kesepakatan, Hidayat mengatakan, maka voting harus dilakukan. Dia menyarankan, Pansus tetap menjalani komunikasi di akhir pekan. Sehingga pada hari Senin telah satu suara dalam menentukan presidential threshold. "Kalau ternyata tidak bisa dihadirkan kesepahaman dan voting akan jadi hal yang biasa saja dan itu bakal jadi solusi yang akan menghadirkan UU yang juga tetap baik," tutupnya.

Sikap melunak ditunjukkan Ketua Umum PPP M Romahurmuziy. Mereka menawarkan jalan tengah soal ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) yaitu 10-15 persen.

"PPP mengambil jalan tengah, kita berharap ada jalan tengah ada yang menginginkan 20-25 persen mungkin titik tentunya 10-15 persen. Tapi apapun keputusannya PPP berharap terbaik untuk rakyat," kata Romi.

"Memang ada beberapa perbedaan dalam isu krusial, tapi kami yakin menjelang paripurna hari Senin opsinya akan mengerucut mungkin ada 2 atau 3 opsi," pungkas Romi.