Tim Hukum Prabowo-Sandi Sambangi Kantor LPSK
Tim Hukum Prabowo-Sandi bertandang ke Kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Jakarta, Sabtu (15/6). Kedatangannya dimaksudkan untuk melakukan konsultasi dengan pihak komisioner LPSK.
Tim Hukum Prabowo-Sandi bertandang ke Kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Jakarta, Sabtu (15/6). Kedatangannya dimaksudkan untuk melakukan konsultasi dengan pihak komisioner LPSK.
"Kami memutuskan untuk datang ke lembaga perlindungan saksi dan korban untuk konsultasi terkait dengan persidangan yang akan kita lakukan, terutama untuk acara pembuktian karena kami akan ada saksi dan ahli," ucap anggota Tim Hukum Prabowo-Sandi, Denny Indrayana di Kantor LPSK, Jakarta Timur, Sabtu (15/6).
-
Bagaimana proses pergantian Hakim Konstitusi dalam sidang sengketa Pileg PSI? "Kenapa ini didahulukan, karena menyangkut pihak terkait PSI maka ada hakim konstitusi yang mestinya di panel tiga untuk perkara ini tidak bisa menghadiri, oleh karena itu sementara digantikan panelnya oleh Yang Mulia Prof Guntur Hamzah," kata Hakim Arief Hidayat di Gedung MK, Senin (29/4).
-
Dimana pusat pemerintahan Kerajaan Singasari? Pusat pemerintahan Singasari saat itu berada di Tumapel.
-
Kapan Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak gugatan Pilpres? Momen kunjungan kerja ini berbarengan saat Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak gugatan Pilpres diajukan Kubu Anies dan Ganjar.
-
Apa yang diubah Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pilpres 2024? Jumlah ini bertambah dari sebelumnya yang terbatas 17 orang. “Ada kesepakatan baru, sekarang 19 orang. Sebelumnya MK hanya memperbolehkan pemohon membawa 17 orang terdiri dari 15 saksi dan 2 ahli,” kata Fajar kepada awak media di Gedung MK Jakarta, Selasa (26/3/2024).
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
-
Siapa yang dilantik menjadi Ketua KPK Sementara? Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK sementara.
Denny berpikir, mungkin pihaknya membutuhkan LPSK untuk melindungi saksi dalam persidangan gugatan Pilpres 2019.
"Dan mungkin membutuhkan peran dari LPSK. Nah lebih detailnya bagaimana nanti teman-teman tunggu setelah ketemu komisioner," ucap Denny.
Terlihat Denny datang ditemani oleh Bambang Wijayanto serta empat orang lainnya. Terlihat pula turut serta dalam rombongan itu seorang remaja usia kisaran belasan tahun. Saat ini mereka masih berada di dalam Kantor LPSK.
Sebelumnya, Direktur Materi dan Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Sudirman Said mengatakan, pihaknya bakal meminta perlindungan saksi yang akan bersidang di Mahkamah Konstitusi (MK). Sudirman mengatakan, ada potensi saksi mereka mendapatkan tekanan dan hambatan untuk bersaksi.
"Selalu saja saksi sengketa pemilu itu alami potensi tekanan, potensi hambatan," ujar Sudirman di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (14/6).
Dia berkaca pada pengalaman menghadapi Pilkada Jawa Tengah tahun 2018. Dia mengatakan, ada saksi yang menolak memberikan kesaksian terhadap suatu kejadian karena adanya tekanan. Maka itu, menurutnya perlindungan terhadap saksi dalam sengketa Pilpres di MK perlu dilakukan.
"Kita ingin para relawan, orang-orang, dan saksi yang sudah bersedia berkorban menempuh risiko itu harus dilindungi sebaik-baiknya, kita akan mintakan perlindungan supaya proses ini berjalan sebaik-baiknya," ujar Sudirman.
Sementara itu, Juru Bicara BPN Prabowo-Sandiaga Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bisa mengakomodir permintaan kuasa hukum BPN untuk memberikan perlindungan terhadap saksi yang akan dihadirkan di MK.
"Yang jelas LPSK bisa ambil alih permintaan dari kuasa hukum kami, karena banyak kasus apalagi ini high case dalam konteks politik, ada tekanan dan macam-macam yang mungkin bisa terjadi. Adalah kepentingan kuasa hukum memastikan saksi kami nyaman bersaksi, karena itu kita butuh supporting sistem untuk saksi dari negara," jelas Dahnil.
Reporter: Yopi Makdori
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
TKN Jokowi: Diskualifikasi Capres-Cawapres Bukan Ranah MK
Perludem Nilai Permohonan PSU Prabowo-Sandi Sulit Dikabulkan MK
Alasan Tim Prabowo Minta LPSK Lindungi Hakim dan Saksi Sidang Gugatan Pilpres
Status Ma'ruf Amin di BUMN Disoal, Bisakah Mendiskualifikasi Jokowi?
Di Sidang Sengketa Pilpres 2019, BPN Bakal Hadirkan Saksi Mengejutkan
Pilpres 2019, Ketua DPR Puji Prabowo-Sandi Tak Kerahkan Massa di Sidang MK
Ketua LPSK Sebut Isu Hakim MK Diancam Cuma Rumor