TKN: Jokowi Ingin Soft Landing usai Putusan Sidang MK
Arsul pun mencontohkan bentuk soft landing yang dimaksud. Salah satu bentuknya adalah tidak melaporkan saksi kubu Prabowo-Sandiaga yang diduga telah memberikan keterangan palsu di sidang MK.
Mahkamah Konstitusi (MK) akan mengumumkan putusan akhir hasil sengketa Pilpres 2019, Kamis (27/6). Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Arsul Sani mengatakan capresnya yakni Joko Widodo (Jokowi) menginginkan adanya tak ada lagi keributan setelah putusan dibacakan oleh hakim.
"Message-message Pak Jokowi kepada TKN selama ini, beliau inginnya begini, kontestasi itu sudah naik bahkan masih tinggi tahapnya paling enggak di media dan medsos ketika terjadi persidangan di MK. Nah pascaputusan itu harus ada isinya seruan soft landing," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/6).
-
Kenapa Pemilu penting? Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
-
Kapan sidang perdana sengketa pilpres 2024? Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono menegaskan, sidang perdana sengketa pilpres 2024 yang akan digelar perdana esom hari hanya dihadiri depalan hakim MK tanpa Anwar Usman.
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
-
Mengapa Pilkada penting? Pilkada memberikan kesempatan kepada warga negara untuk mengekspresikan aspirasi mereka melalui pemilihan langsung, sehingga pemimpin yang terpilih benar-benar mewakili kehendak dan kebutuhan masyarakat setempat.
-
Kenapa KEK Singhasari penting? KEK Singhasari berkonsentrasi pada platform ekonomi digital untuk bersinergi dengan perkembangan antara bisnis pariwisata dan ekonomi digital.
-
Kenapa Pilkada itu penting? Pilkada artinya singkatan dari Pemilihan Kepala Daerah, adalah salah satu momen krusial dalam sistem demokrasi kita.
Arsul pun mencontohkan bentuk soft landing yang dimaksud. Salah satu bentuknya adalah tidak melaporkan saksi kubu Prabowo-Sandiaga yang diduga telah memberikan keterangan palsu di sidang MK.
"Misalnya kan setelah persidangan di MK itu banyak wacana pendukung termasuk pendukung 01 mengatakan ada kesaksian palsu, harus dilaporkan segala macam. Ada juga yang menyampaikan kayak gitu. Dalam konteks demokrasi ya biarkan saja kan itu berkembang. Tapi apakah kemudian kami TKN 01 akan melakukan itu? rasanya tidak," ungkapnya.
Meski begitu, Arsul belum bisa memastikan apakah saksi itu tidak akan dilaporkan ke polisi. Sebab, kata dia, keputusan itu berdasarkan kesepakatan partai koalisi Jokowi-Ma'ruf.
"Saya masih pakai kata 'rasanya tidak'. Karena bukan saya sendiri yang memutuskan. Tapi rasanya tidak karena menurut saya itulah bagian dari softlanding kita," ucapnya.
Meski begitu, Sekjen PPP ini menilai, jika gugatan kubu Prabowo ditolak MK, maka tak perlu lagi melaporkan saksi yang memberikan keterangan palsu. Sebab menurut dia hal itu akan menjadi hambatan untuk melakukan soft landing seperti yang diinginkan Jokowi.
"Tapi posisi PPP jelas, sudah setelah putusan, katakan benar ada kesaksian palsu ya sudah lah. Wong kalau benar juga enggak bisa ubah putusan apapun kok. Yang ada kita berantem terus soal itu. Mau sampai kapan?" tandasnya.
Baca juga:
Tutup Aksi Hari Ini, Abdullah Hehamahua Tegaskan Siap Datang Kembali Besok
Mantan Penasihat KPK Tegaskan Aksi di MK Tak Terkait Dukungan ke Prabowo
Prabowo Tugaskan Sandiaga Komunikasi ke Koalisi untuk Sikapi Putusan MK Besok
Penjagaan Ketat Gedung MK Jelang Sidang Putusan Sengketa Pilpres
Ferry Mursyidan Baldan Nilai Polisi Berlebihan Jaga Sidang MK
Kubu Prabowo: Jokowi yang Teken Aturan Anak BUMN Bagian dari BUMN
Moeldoko Sebut Ada Jaringan Teroris Bakal Ikut 'Bermain' Saat Aksi Putusan MK