TKN Jokowi Minta Upaya Mendelegitimasi KPU Disetop

"Publik menilai KPU telah bekerja keras, independen, berupaya semaksimal mungkin untuk profesional. Kita punya kepentingan agar KPU ini miliki legitimasi agar bisa bekerja baik. Justru jangan dikacaukan, jangan diganggu, jangan didelegitimasi," kata Karding.

2019-03-12 20:20:50

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding berharap tidak ada upaya delegitimasi penyelenggara pemilu. Menurut Karding, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah dinilai publik bekerja independen.

"Publik menilai KPU telah bekerja keras, independen, berupaya semaksimal mungkin untuk profesional. Kita punya kepentingan agar KPU ini miliki legitimasi agar bisa bekerja baik. Justru jangan dikacaukan, jangan diganggu, jangan didelegitimasi," kata Karding saat dihubungi, Selasa (12/3).

Hal itu merujuk jajak pendapat yang dirilis Saiful Mujani Research and Consulting. 80 persen publik percaya kepada KPU. Hasil itu, kata Karding penting untuk menujukan ada yang sengaja membangun opini untuk mendelegitimasi KPU.

"Memang ada upaya-upaya yang serius dibangun oleh, terutama dugaan saya oleh kubu 02 untuk mendelegitimasi KPU sebagai penyelenggara pemilu. Dan ada upaya untuk mengganggu dalam artian kerja-kerja mereka (KPU)," jelasnya.

"Jadi selain mendelegitimasi, juga mengganggu. Sehingga itu di-framing seakan-akan KPU dipakai oleh pemerintah untuk kepentingan itu. Dan sekali lagi itu pasti tidak benar," tegas Karding.

Emrus Sihombing, pengamat komunikasi politik, setuju ada upaya framing KPU tidak netral. Menurutnya, ada upaya wacana publik yang dilemparkan sebagai agenda politik.

"Saya kira tidak ada pesan komunikasi tanpa tujuan. Kritik soal netralitas KPU itu sudah ada sejak sebelum pemerintahan Jokowi, SBY dan sebelum-sebelumnya. Tujuannya untuk membuat orang-orang yang mendukung kekuatan politik tertentu menjadi pasif. Supaya jumlah orang yang ke TPS dan kotak suara yang mendukung kekuatan politik tertentu berkurang," jelasnya.

Namun mengutip survei SMRC, kepercayaan terhadap KPU sudah kuat. Kendati masih ada 10-11 persen tidak percaya KPU netral.

"80 persen itu dari sudut statistik sudah signifikan, sudah sangat kuat. Tidak bisa digeneralisasikan ke populasi. Artinya sudah sangat mempunyai representasi secara politik maupun legitimasi dari rakyat," tegasnya.

Kendati demikian, dia menyebut sebagai lembaga KPU juga tetap memiliki kelebihan dan kekurangan. Emrus mencontohkan soal DPT warga negara asing yang langsung direspon cepat oleh KPU.

"Itu kan sudah dituntaskan, artinya KPU mendengarkan kritikan dan masukan. Jadi harus saya katakan, dengan segala kelemahannya, KPU bekerja profesional. Dengan kemampuan KPU yang ada sekarang, sebagai produk politik teman-teman di legislatif. Sampai saat ini dan saya yakin sampai dilantik presiden kita, siapa pun nanti yang terplih, mereka (KPU) adalah lembaga yang tetap independen melakukan tugas-tugasnya," jelas Emrus.

"Kritik ini bisa menjadi energi bagi KPU untuk berbenah untuk memperbaiki diri sebagai lembaga resmi penyelenggara pemilu. Tantangan ke depan, KPU harus lebih transparan dalam melakukan semua kegiatannya. Rapat-rapat mereka disaksikan dan bisa diakses oleh masyarakat. Detik demi detik terbuka dan semua bisa mengontrol. Berikutnya, saya saran kepada KPU supaya hati-hati dengan teknologi yang mereka gunakan. Jangan sampau ada teknologi lain mengintervensi dan mengganggu sistem kereja mereka (KPU). Proteksi teknologi harus mereka benahi supaya realiable," tutupnya.

Baca juga:
KPU Ingatkan ASN Netral di Pemilu: Kecenderungan Mendukung Saja Tak boleh
Sempat Menolak, Tukang Sampah di Malang Maju Caleg PKS Demi Perbaiki Citra DPRD
250 Warga Medan Dilibatkan Bantu Sortir & Lipat 4 Juta Surat Suara Pemilu 2019
Minta KPU Verifikasi IT, Amien Rais Dinilai Ingin Rusak Kredibilitas Pemilu
Ribuan Aparat Gabungan Amankan Gedung KPU

(mdk/ray)