Tokoh PPP: Kalau Ada Kader Akar Rumput Dukung Jokowi Sampai 25%, Luar Biasa
Tokoh senior Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mudrick Sangidoe meragukan dukungan akar rumput partainya kepada calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) pada Pilpres mendatang. Dia memprediksi dukungan kader PPP kepada Jokowi tak lebih dari 25 persen dari total pemilih.
Tokoh senior Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mudrick Sangidoe meragukan dukungan akar rumput partainya kepada calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) pada Pilpres mendatang. Dia memprediksi dukungan kader PPP kepada Jokowi tak lebih dari 25 persen dari total pemilih.
"Di PPP sendiri yang ngotot mendukung Jokowi kan Rommy (Romahurmuziy) kan. Kalau di bawah saya yakin tidak. Kalau yang dukung Jokowi sampai 25 persen itu luar biasa," ujar Mudrick saat ditemui merdeka.com di rumahnya, Kampung Kartopuran, Jayengan, Solo (21/1).
-
Bagaimana hubungan Jokowi dan PDIP merenggang? Diketahui, hubungan Jokowi dengan partai Pimpinan Megawati Soekarnoputri itu merenggang saat keduanya beda pilihan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
-
Apa yang dibicarakan Prabowo dan Jokowi? Saat itu, mereka berdua membahas tentang masa depan bangsa demi mewujudkan Indonesia emas pada tahun 2045.
-
Kapan Prabowo bertemu Jokowi? Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7) siang.
-
Siapa yang diusung oleh partai-partai pendukung Prabowo-Gibran? Dua nama yang santer bakal meramaikan Pilkada Jakarta adalah dua mantan Gubernur Ibu Kota dan Jawa Barat yakni Anies Baswedan dan Ridwan Kamil. Anies sebagai calon inkumben tampaknya bakal diusung oleh partai-partai pendukungnya di Pilpres 2024. Begitu juga dengan Ridwan Kamil yang didukung barisan partai pendukung Prabowo-Gibran.
-
Mengapa Prabowo dikatakan dapat menjembatani hubungan Jokowi dengan PDIP? Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan, Ketua Umumnya yakni Prabowo Subianto akan menjadi jembatan untuk mengembalikan lagi hubungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Diketahui, hubungan Jokowi dengan partai Pimpinan Megawati Soekarnoputri itu merenggang saat keduanya beda pilihan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
-
Bagaimana Prabowo bisa menyatu dengan Jokowi? Saat Pilpres 2019 Prabowo merupakan lawan Jokowi, namun setelah Jokowi terpilih menjadi presiden Prabowo pun merapat kedalam kabinet Jokowi.
Menurut tokoh Mega-Bintang itu, PPP di bawah Rommy saat ini sudah tidak berazaskan Islam dan menyuarakan aspirasi umat. Namun hanya menjadi pendukung penguasa semata. Dia berpesan kepada Rommy agar bersiap menghadapi urusan dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) jika ada pergantian rezim.
"Jadi PPP itu sudah tidak berideologikan Islam, tapi lebih banyak sebagai partai yang menjilat penguasa. Apapun yang menjadi keputusan pemerintah, meskipun merugikan kepentingan umat Islam, Rommy dukungannya luar biasa. Sudah di luar garis perjuangan orang PPP ini," tandasnya.
Mudrick mengaku, selama ini jengah dengan perpecahan yang terjadi di tubuh PPP. Baik kubu Romahurmuziy maupun Djan Faridz sama-sama telah melakukan kesalahan. Kubu Djan mendukung Cawagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Sedangkan kubu Romahurmuziy mendukung Jokowi di Pilpres.
"PPP yang asli secara terang-terangan mendukung Prabowo-Sandiaga dalam Pilpres nanti," katanya lagi.
Meski demikian, Mudrick berpesan agar seluruh kader PPP menyambut gembira Pilpres sebagai ajang melahirkan seorang pemimpin baru. Dia mengajak masyarakat untuk melaksanakan pesta demokrasi secara jujur dan adil.
"Mari kita bersama-sama kita sambut pesta demokrasi ini secara jujur dan adil. Menang kalah kita tetap bersahabat," pungkas dia.
Baca juga:
Pendiri Mega Bintang Nilai Sekjen PDIP Tak Paham Sejarah
PPP-PDIP Bangkitkan Kembali Koalisi Mega-Bintang yang Dulu Goyang Orde Baru
PPP Minta Amien Rais Fokus Bereskan Dinamika Internal PAN
Hasto Singgung Sikap Prabowo soal Palestina saat Bertandang ke Rumah Pimpinan PPP
PPP: Pembebasan Ba'asyir Contoh Baik Uji Coba Politik Hukum Baru