Waketum PAN Nilai Bukti Prabowo-Sandi di MK Tidak Masuk Akal
"Ada juga contoh peresmian proyek MRT oleh Jokowi disebut sebagai upaya penyuapan atau vote buying. Itu kan nonsense (tak masuk akal). Di mana pun incumbent ya berusaha menyelesaikan pekerjaan sebelum pemilu. Sangat wajar," kata Bara.
Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Bara Hasibuan menilai, bukti-bukti yang dibawa Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga untuk sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, kurang valid. Sebab, hanya berupa tautan (link) berita.
"Kalau berdasarkan apa yang kita lihat di laporan media, memang ternyata bukti-buktinya kurang valid ya," ujar Bara di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Senin (27/5).
-
Apa yang diraih Partai Gerindra di Pemilu 2019? Pada Pemilu 2019, perolehan suara Partai Gerindra kembali naik, walau tidak signifikan. Partai Gerindra meraih 12,57 persen suara dengan jumlah pemilih 17.594.839 dan berhasil meraih 78 kursi DPR RI.
-
Partai apa yang menang di Pemilu 2019? Partai Pemenang Pemilu 2019 adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan persentase suara sebesar 19.33% atau 27,05 juta suara dan berhasil memperoleh 128 kursi parpol.
-
Partai apa yang menang di pemilu 2019? Partai pemenang pemilu 2019 adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan persentase 19.33% dari total suara sah yang diperoleh.
-
Siapa saja yang ikut dalam Pilpres 2019? Peserta Pilpres 2019 adalah Joko Widodo dan Prabowo Subianto.
-
Siapa yang menjadi Presiden dan Wakil Presiden di Pilpres 2019? Berdasarkan rekapitulasi KPU, hasil Pilpres 2019 menunjukkan bahwa pasangan calon 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin, meraih 85.607.362 suara atau 55,50%, sementara pasangan calon 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, meraih 68.650.239 suara atau 44,50%.
-
Dimana Prabowo Subianto kalah dalam Pilpres 2019? Namun sayang, Ia kalah dari pasangan Jokowi-Ma'aruf Amin.
Salah satu contoh yang diambil adalah berita peresmian MRT oleh presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut Bara, dalam peresmian MRT oleh Jokowi merupakan hal yang wajar.
Sebab, sebagai petahana memang keuntungan bagi Jokowi menampilkan prestasi kerja. Bara menilai tidak ada penyuapan yang dilakukan Jokowi.
"Ada juga contoh peresmian proyek MRT oleh Jokowi disebut sebagai upaya penyuapan atau vote buying. Itu kan nonsense (tak masuk akal). Di mana pun incumbent ya berusaha menyelesaikan pekerjaan sebelum pemilu. Sangat wajar," kata Bara.
Dia juga mengkritisi sikap Ketua Tim Hukum BPN, Bambang Widjojanto yang menyebut MK bagian rezim korup. Bara menyarankan mantan pimpinan KPK itu tidak mempolitisasi proses hukum.
"Ini sebuah tindakan yang tidak bertanggung jawab sebagai seorang pengacara. Seharusnya ia berkonsentrasi terhadap bukti-bukti hukum yang diajukan, bukan dengan melakukan statement politik dan memframing bahwa MK bagian dari rezim korup. Padahal MK belum juga bekerja," tuturnya.
Baca juga:
PDIP Minta Masyarakat Utamakan Semangat Rekonsiliasi Pascapemilu
Kader Muhammadiyah dan NU Kemungkinan Bakal Jadi Menteri Jokowi Lagi
Ma'ruf soal Prabowo Minta Ditetapkan MK Jadi Presiden: Namanya Juga Minta
Jokowi soal BW Bilang Rezim Korup: Jangan Senang Merendahkan, Enggak Baik
Sederet Link Berita Masih Jadi Bukti Sengketa Pilpres Prabowo ke MK
7 Tuntutan Prabowo-Sandi ke MK, Jadi Pemenang Pilpres atau Pemilu Ulang
Bagaimana Peluang Prabowo Subianto Menang Gugatan di MK?