Wali kota Jakbar hadir, kampanye Djarot berpotensi kuat melanggar

Kelompok Kerja (Pokja) Nusantara menyebut ada beberapa indikasi kecurangan dilakukan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Indikasi kecurangan itu terjadi selama proses kampanye Pilkada. Bahkan kecurangan sampai melibatkan pejabat daerah.

Kelompok Kerja (Pokja) Nusantara menyebut ada beberapa indikasi kecurangan dilakukan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Indikasi kecurangan itu terjadi selama proses kampanye Pilkada. Bahkan kecurangan sampai melibatkan pejabat daerah.

Salah satu pelanggaran, yakni hadirnya Wali Kota Jakarta Barat Anas Effendi di kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) - Djarot Syaiful Hidayat. "Ketika salah satu calon melakukan kampanye ke Jakarta Barat ada wali kotanya," kata Koordinator Pokja Nusantara Yudi Chandra dalam diskusi bertajuk 'Anti Kecurangan Pilkada DKI Jakarta' di Jakarta, Jumat (9/12).

Yudi merasa kehadiran pejabat daerah itu bukan kondisi kebetulan. Apalagi pasangan nomor urut 2, itu merupakan pemimpin daerah berstatus nonaktif.

"Dalam politik, enggak ada yang kebetulan. Enggak mungkin seorang kepala daerah tingkat Walikota enggak tau jadwal kampanye calon," ungkapnya.

Kendati begitu, Yudi menyatakan hal tersebut bukan sebuah tudingan kecurangan yang dilakukan oleh pasangan calon. Ditegaskan dia, peristiwa itu bisa menimbulkan potensi-potensi terjadinya kecurangan.

"Kami tidak menuduh kecurangan tapi itu menjadi potensi-potensi kecurangan," ucap dia.

Oleh karena itu, dia meminta semua pihak baik dari aparatur negara, penyelenggara negara, Polri dan TNI atau pun masyarakat intelek tidak ikut terlibat dalam praktik kecurangan Pilkada. Dia berharap, pihak-pihak yang disebut bisa bersikap adil dan tidak berpihak.

"Saya enggak bilang langsung pasangannya, tapi tim suksesnya. Saya berharap pilkada dki ini berjalan tanpa kecurangan," pungkas Yudi.