Wapres JK Tidak Campur Tangan Urusan Komposisi Menteri Kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku tidak ada pembicaraan terkait posisi jajaran menteri kabinet kerja bersama Wakil Presiden Terpilih Ma'ruf Amin. Dia tidak ikut campur urusan komposisi menteri. Sebab, yang berhak memutuskan jajaran menteri adalah Presiden Joko Widodo bersama Ma'ruf Amin.
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku tidak ada pembicaraan terkait posisi jajaran menteri kabinet kerja bersama Wakil Presiden Terpilih Ma'ruf Amin. Dia tidak ikut campur urusan komposisi menteri. Sebab, yang berhak memutuskan jajaran menteri adalah Presiden Joko Widodo bersama Ma'ruf Amin.
"Enggak ada karena itu antara Pak Jokowi dengan beliau (Ma'ruf Amin)," kata JK usai bertemu Ma'ruf Amin di Kantornya, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (4/7).
-
Apa yang terjadi di Bukber Kabinet Jokowi? Bukber Kabinet Jokowi Tak Dihadiri Semua Menteri 01 & 03, Sri Mulyani: Sangat Terbatas
-
Kenapa Ridwan Kamil menemui Jusuf Kalla? “Beliau kan orang pintar ya dan penuh dengan pengalaman, arif, bijaksana. Sehingga saya perlu mendapatkan arahan, wejangannya dari beliau,” sambungnya.
-
Kapan Jokowi memanggil Kapolri dan Jaksa Agung? "Sudah saya panggil tadi," kata Presiden Jokowi saat diwawancarai di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (27/5).
-
Kapan Jokowi memanggil dua menteri PKB tersebut? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.
-
Kapan Prabowo bertemu Jokowi? Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7) siang.
-
Kapan Jokowi mencoblos? Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah melakukan pencoblosan surat suara Pemilu 2024 di TPS 10 RW 02 Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (14/2).
JK tak memberikan arahan terkait komposisi menteri. "Tidak ada arahan, hanya informasi. Kalau soal kabinet itu urusan prerogatif presiden. Tentu wapres dapat memberikan masukan," ungkap JK.
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) melihat, susunan kabinet kerja Jokowi - Ma'ruf Amin periode 2019-2024 akan diisi banyak calon menteri dari partai politik. Mengenai partai mana yang mendapat jatah menteri, dia menilai tergantung dari hasil pemilihan legislatif 2019. Menurut dia, PDIP berpotensi paling banyak mendapatkan jatah menteri.
"Jadi partai yang paling besar katakanlah PDIP seperti sekarang, maka menterinya paling banyak di kabinet, otomatis," kata JK di Kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (2/7).
JK menilai, wajar suatu kabinet gabungan antara calon menteri dari partai politik dan profesional. Menurut dia, partai politik juga pasti adalah seorang yang profesional. Sehingga kualitasnya menurut dia tidak kalah dengan menteri dari kalangan profesional.
"Itu juga tidak berarti tidak profesional. Banyak juga menteri dari partai juga profesional," ujar JK.
Wakil Presiden terpilih Ma'ruf Amin memberi sinyal akan ada menteri muda di kabinetnya mendatang. Menurut dia, Presiden Joko Widodo atau Jokowi juga sudah menyampaikannya. "Saya kira karena Pak Jokowi sudah membuat pernyataan bahwa nanti akan ada menteri-menteri yang muda. Bahkan beliau nyebut umur 25-30 ya. Itu artinya berarti akan ada menteri, dan ini kan hak prerogatif Presiden," ucap Ma'ruf di Jakarta, Rabu (3/7).
"Nanti jadi saya kira memang, karena potensi milenial cukup besar. Maka saya kira sudah wajar untuk direpresentasikan di dalam kabinet," lanjut dia.
Meski demikian, Ma'ruf menuturkan untuk namanya siapa saja belum ada yang dibicarakan.
"Belum, namanya belum. Tunggu saja," ungkap Ma'ruf.
Menurut dia, untuk kriterianya selain muda, ya memang memiliki kemampuan sesuai dengan kebutuhannya.
"Ya tentu kriterianya selain muda juga memiliki kemampuan ya, profesional di bidang Kementerian yang dia akan tempati. Jadi saya kira itu melalui seleksi yang cukup," katanya.
Baca juga:
PDIP Nilai Menteri Muda Tak Sekedar Umur tapi Bertindak Agresif
PDIP Tak Masalah PKB dan NasDem Minta Banyak Jatah Menteri
Ma'ruf Amin: Warga NU Masuk Kabinet Baru Sebatas Keinginan
Dedi Mulyadi Ajak Parpol Koalisi Tak Bebani Presiden saat Pilih Menteri
Minta 10 Menteri ke Jokowi, Inilah Pos Menteri Jadi Langganan Diisi PKB