Wasekjen Demokrat: Itu fitnah, tidak pernah SBY mengatur proyek
Wasekjen DPP Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya mengatakan dugaan keterlibatan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dalam proyek pengadaan e-KTP merupakan fitnah. Riefky menegaskan SBY tidak mempunyai pikiran untuk ikut mengatur proyek e-KTP dari kediamannya di Cikeas, Jawa Barat.
Wasekjen DPP Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya mengatakan dugaan keterlibatan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dalam proyek pengadaan e-KTP merupakan fitnah. Riefky menegaskan SBY tidak mempunyai pikiran untuk ikut mengatur proyek e-KTP dari kediamannya di Cikeas, Jawa Barat.
"Itu fitnah, tidak pernah pak SBY mengatur proyek, beliau lebih penting memikirkan nasib dan kesejahteraan masyarakat. Tunjukan buktinya," kata Riefky melalui keterangan tertulis yang diterima merdeka.com, Jumat (26/1).
-
Apa isi pemberitaan yang menyebutkan Prabowo Subianto terlibat dugaan korupsi? Prabowo terlibat dugaan korupsi dan penyuapan senilai USD 55,4 juta menurut isi pemberitaan tersebut dalam pembelian pesawat jet tempur Mirage bekas dengan pemerintah Qatar. Uang ini disebut yang dijadikan modal Prabowo dalam melenggang ke pilpres 2014.
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Apa yang dilakukan Aira Yudhoyono bersama kakeknya, Susilo Bambang Yudhoyono? Mereka menikmati waktu bersama dengan penuh keasyikan, saling memperhatikan berbagai hal di sekitar mereka!
-
Kapan Partai Demokrat dideklarasikan? Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan.
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Bagaimana TKN Prabowo-Gibran menanggapi putusan DKPP? Meski begitu, dia menyampaikan TKN Prabowo-Gibran menghormati keputusan DKPP. Namun, kata dia keputusan tersebut tidak bersifat final.
Menurutnya, program e-KTP merupakan program rakyat untuk kepentingan Pemilu. Jika ada yang menyalahgunakan program e-KTP, kata dia, itu demi keuntungan kepentingan pribadi.
Dia menilai tidak nyambung jika kasus korupsi e-KTP yang terjadi akhirnya dikait-kaitkan dengan SBY yang saat itu menjadi kepala negara.
"Janganlah sebentar-bentar menyeret-nyeret kepala negara seperti Ibu Megawati, Pak SBY dan Pak Jokowi ke dalam kasus hukum. Ini jelas merupakan oknum yang menyalahgunakan program rakyat demi keuntungan pribadi," tegas Riefky.
"Mari kita serahkan kasus ini kepada aparat hukum khususnya KPK untuk membuka secara terang-benderang kasus e-KTP ini," sambungnya.
Sebelumnya, mantan Wakil Ketua Badan Anggaran DPR dari Fraksi Demokrat, Mirwan Amir. mengatakan adanya kesalahan terhadap proyek e-KTP tapi tetap diteruskan karena adanya desakan. Hal tersebut dikatakannya saat menjadi saksi pada sidang kasus korupsi proyek e-KTP di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat.
Awalnya, penasihat hukum Setya Novanto, Firman Wijaya mengajukan pertanyaan mengenai proyek senilai Rp 5,9 triliun tersebut kepada Mirwan sebagai perwakilan Partai Demokrat di Banggar. Mirwan pun mengatakan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang saat itu menjabat sebagai Dewan Pembina Partai Demokrat, agar proyek tidak dilanjutkan karena ada beberapa kesalahan.
"Sempat menyampaikan ke Pak SBY agar e-KTP tidak diteruskan, tapi Pak SBY bilang ini menuju Pilkada jadi proyek ini diteruskan," ujar Mirwan menjawab pertanyaan Firman, Kamis (25/1).
"Alasannya apa?" tanya Firman lagi.
"Saya hanya sebatas itu saja habis itu saya tidak punya posisi, saya tidak punya kekuatan untuk menyetop program e-KTP ini tapi saya sudah sampaikan itu pemenang pemilu atas saran Pak Yusnan Solihin karena memang ada masalah saya tidak tahu secara teknisnya," jelasnya.
Baca juga:
Demokrat sebut ada yang karang cerita kaitkan SBY di kasus e-KTP
SBY disebut di sidang e-KTP, Demokrat bilang 'Itu politis itu, itu fitnah'
Mirwan Amir akui pernah beri saran SBY agar proyek e-KTP dihentikan tapi ditolak
Sebelum deklarasi, Demiz-Dedi Mulyadi sarapan bareng SBY
Khofifah mendadak temui Wapres Jusuf Kalla