Yorrys sebut usul pemecatan dari SOKSI dan Bapilu tak wakili Golkar

Yorrys sebut usul pemecatan dari SOKSI dan Bapilu tak wakili Golkar. Yorrys menegaskan, usulan pemecatan hanya opini pribadi bukan sikap resmi Golkar. Menurutnya, sanksi pemecatan harus melalui mekanisme organisasi. Sebab, pemberian sanksi harus diputuskan dalam rapat pleno.

Ketua Harian Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Erwin Ricardo Silalahi dan Ketua Bapilu Wilayah Timur Golkar Aziz Samuel mendesak DPP Partai Golkar untuk segera memecat Ketua Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Partai Golkar Yorrys Raweyai. Desakan ini menyusul ucapan Yorrys yang menduga Ketum Setya Novanto akan menjadi tersangka kasus e-KTP.

Yorrys menegaskan, usulan pemecatan hanya opini pribadi bukan sikap resmi Golkar. Menurutnya, sanksi pemecatan harus melalui mekanisme organisasi. Sebab, pemberian sanksi harus diputuskan dalam rapat pleno.

"Iya pribadi saja. Kalau resmi, ada mekanismenya. Jadi kalau orang yang tanggapi saya tanpa melalui mekanisme institusi, saya anggap itu enggak ada. Wong dia juga pribadi. Kalau institusi, kapan dibuat rapat itu? kan institusi harus ada pleno. Keputusan itu lah yang dibacakan," kata Yorrys saat dihubungi, Kamis (27/4).

Pemberian sanksi pun tidak mudah dan harus melewati proses panjang. Partai Golkar dianggap tidak bisa sembarangan memecat kader karena bukan sebuah korporasi.

"Partai kan bagaimana dia harus melakukan mass forming, menggalang orang sebanyak banyaknya untuk masuk ke dalam partai. Kalau main pecat-pecat bagaimana partai bisa maju? Ini bukan korporasi," klaimnya.

Jika DPP Golkar menjatuhkan sanksi, dia menduga justru akan menimbulkan konflik di internal partai. Dia menjelaskan, banyaknya kader yang mengundurkan diri atau pindah ke partai lain disebabkan karena gaya kepemimpinan yang otoriter.

"Pasti lah. kader-kader kita yang terbaik pada keluar, hijrah itu kenapa? Karena gaya kepemimpinan saja di partai yang gaya otoriter, sistem korporasi. susah," tegas dia.

Idrus diklaim telah mendukung usulan konsolidasi demi menyelamatkan partai. Langkah konsolidasi untuk menyelesaikan masalah diperlukan karena Golkar akan menghadapi agenda politik di 2018 dan 2019. Sehingga elektabilitas Golkar di Pemilu tidak merosot.

"Dia mendukung apa statement saya bahwa perlu konsolidasi baik dalam situasi aman maupun kritis. Nah saya kaitkan itu dengan kalender-kalender politik yang ada, yang disesuaikan dengan UU. masa kita enggak responsif? kita mau reaktif?," ujarnya.

Dia membantah, upaya penyelamatan partai yang diusulkan bukan karena dirinya ingin menggantikan Setnov sebagai Ketua Umum. Langkah penyelamatan partai hanya bagian dari tugasnya sebagai kader partai tertua di Indoensia itu.

"Dari dulu sampai sekarang saya bersyukur karena Golkar, legacy yang akan saya tinggalkan adalah menyelamatkan Golkar, itu tugas saya. Saya bukan mau jadi ketua umum, enggak ada sama sekali. Tetapi komitmen moral saya menyelamatkan partai ini," tandasnya.