Zulkifli Hasan Usul Ongkos Kampanye Parpol Dibiayai Negara
Hal itu disampaikan Zulkifli Hasan kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri saat menjalani pendidikan antikorupsi dilakukan lembaga antirasuah terhadap kader PAN. Dia berharap KPK dapat mendorong usulan tersebut.
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengusulkan agar ongkos kampanye sebaiknya dibebankan kepada negara. Konsekuensi usulan itu durasi kampanye dapat dipersingkat.
Hal itu disampaikan Zulkifli Hasan kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri saat menjalani pendidikan antikorupsi dilakukan lembaga antirasuah terhadap kader PAN. Dia berharap KPK dapat mendorong usulan tersebut.
-
Kapan KH Zainal Mustafa diangkat sebagai Pahlawan Nasional? Pada 6 November 1972, KH Zainal Mustafa diangkat sebagai Pahlawan Pergerakan Nasional dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 064/TK/Tahun 1972.
-
Mengapa Zulkifli Hasan merasa PAN layak menjadi pemenang di Pemilu 2024? "Kalau lihat malam ini wajar PAN menjadi pemenang pemilu, layak, pantas. Kader PAN punya talenta. Oleh karena itu, mari kita songsong kemenangan PAN di Pemilu 2024," ujar Zulhas dalam sambutannya di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Selasa (29/8/2023).
-
Bagaimana Zulkifli Hasan mendorong perkembangan UMKM? Dirinya kembali menambahkan, bahwa UMKM lokal akan bisa lebih berkembang melalui e-commerce."Kamu semua bisa jualan bahkan sampai ke luar negeri, semuanya ada lengkap kan? Kaya mas Ardi ini sampai diajarin buka toko dan pakai fitur-fitur di Kampus Shopee, jadi omset bisa tambah banyak," tambah Zulkifli Hasan.
-
Mengapa Zulkifli Hasan menekankan pentingnya UMKM? Mendag Zulhas menjelaskan sektor UMKM memiliki peran strategis dan besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi negara. “UMKM menopang masa depan ekonomi Indonesia, kenapa? Karena 64% bisnis di Indonesia berasal dari UMKM, Kuncinya UMKM maju, ekonomi maju.” jelas Zulhas.
-
Mengapa Mendag Zulkifli Hasan setuju dengan pembentukan kelompok kerja dengan Singapura? “Saya setuju dan mendukung inisiatif dibentuknya kelompok kerja tersebut karena volume perdagangan Indonesia dengan Singapura yang cukup besar serta sebagai tetangga dekat dalam lingkup ASEAN,” jelas Mendag Zulkifli Hasan.
-
Kapan Zulhas menyampaikan pidato tentang membawa ide-ide PAN dalam memimpin Kemendag? Saat dipercaya memimpin Kementerian Perdagangan, sebagai Ketua Umum PAN saya membawa ide-ide partai ini untuk berpihak kepada kepentingan rakyat. Memastikan bahwa perdagangan kita harus untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat," ujar Zulhas dalam pidato perayaan HUT ke-25 Tahun PAN, di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (28/8/2023) malam.
"Kampanye itu jangan lama-lama. Ngapain kampanye itu sampai lima bulan, cukup dua minggu, tapi dibiayai oleh pemerintah, tv-nya, iklannya, gitu ya," kata Zulhas sapaan Zulkifli Hasan di gedung KPK, Rabu (15/5).
Di sisi lain, Zulhas mengaku tak sendiri ke KPK. Dia membawa 60 kader PAN untuk mengikuti pendidikan antikorupsi di KPK.
"Seluruh pengurus DPP PAN ada dari fraksi, ada dari DPP, DPP itu saya Ketua Umum, ada Sekretaris, Sekjen partai, Bendum, Anggota DPR, semua lengkap. Karena dibatasi 60 (orang) yang datang 60, 60 lebih dikit, gitu," kata Zulhas.
Apresiasi Kinerja KPK
Zulhas mengapresiasi Firli dan kinerja KPK yang mau memberikan materi pendidikan antikorupsi tersebut.
"Di bawah kepemimpinan Pak Firli sekarang pencegahan pemahaman akan korupsi itu dilakukan secara luar biasa, bahkan kita disediakan secara e-learning, partai-partai juga dalam pengkaderannya bisa minta narasumber dari sini. Di bawah pimpinan pak Firli, teman-teman dari KPK itu bersedia untuk memberikan pelatihan," ungkap Zulhas.
Sebagai informasi, hadirnya Zulhas dan kader PAN ke KPK hari ini adalah sebuah debut dalam rangkaian kegiatan pembekalan antikorupsi bagi para pengurus setiap parpol baik di pusat maupun daerah. KPK akan menyampaikan materi dalam bentuk ceramah tentang tindak pidana korupsi dan membangun integritas partai politik.
Tak hanya itu, KPK juga akan membagikan materi cara meningkatkan kesadaran berpolitik dalam penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) yang bersih dan bebas dari korupsi.
Reporter: Muhammad Radityo Priyasmono/Liputan6.com
(mdk/gil)